untuk mereka yang tertarik dan mendalami optimasi dan data mining

Kepergian dan Kehadiran

Mungkin merasa tidak punya masa depan yang bagus , Lik Birin berencana merantau ke Menado dengan beberapa orang tetangga. Aku tidak tahu kenapa Menado menjadi pilihan. Aku masih kelas 1 SD tidak terlalu tahu banyak dan bleum terpikirkan untuk bertanya seperti itu. Waktunya datang. Lik Birin mendekapku erat. Aku sangat kehilangan. Di balik segala keterbatasan ekonominya, Lik Birin dan mbok Darmo selalu memanjakanku. Aku ditinggali uang Rp100. Uang yang cukup banyak. Mengingat harga semangkok dhawet waktu itu Rp5. Aku ingat pernah diajak naik sepeda ke Delanggu. Sepeda lanang, aku disuruh duduk di dhalangan, besi yang menghubungkan dudukan sadel dengan setang. Sampai di Delanggu diajak nonton pabrik karung yang cerobongnya mengeluarkan asap tebal. Bagiku kepulan asap tebal menjadi pemandangan menarik. Karena anak sekecil aku belum berpikir tentang rencana produksi atau efisiensi atau teknologi canggih. Cerobong asap tinggi dengan kepulan asap itulah hal luar biasa bagi aku. Pabrik itu menjadi tumpuan hidup banyak orang di sekitarnya. Aku nggak tahu perisis buat apa Lik Birin mendtangi pabrik itu. Mungkin ada tawaran dari tetangga untuk bekerja di situ. Yang aku tahu Lik Birin tidak punya ijazah SD. Suatu saat akan masuk tentara tapi gagal karena giginya krowok. Kepergian Lik Birin merantau aku kira piihan yang tepat dan berani. Kalau mau merubah nasib mungkin memang hars keluar dari kampung .

 Kepergian Lik Birin yang jadi tenaga andalan bapakku, mengharuskan bapak untuk mencari pengganti. Lik Suranto menjadi buruh andalan berikutnya. Lik Sur sangat rajin, sedikit bicara banyak kerja. Tanggungjawabnya bisa diandalkan. Selain mencangkul, nggebuk pari, Lik Suranto juga harus menjahit karung goni yang penuh gabah sebelum diangkut kereta kuda untuk dibawa ke tukang selep. Bapak seringkali memuji lik Suranto sebagai orang teladan. Kalau tahu besok karung-karung itu mau diambil kereta, tanpa disuruhpun Lik Suranto akan bekerja lembur untuk menjahit bagian atas karung itu biar tertutup sehingga gabah tidak tumpah. 

Namun Lik Suranto tidak lama bertahan di tempat bapak. Mungkin cuma 1-2 tahun. Aku pun tidak begitu dekat dengan Lik Suranto. Selanjutnya Li Suranto juga merantau ke Jakarta. Aku yakin dengan etos kerjanya itu pati Lik Suranto juga akan sukses di Jakarta.

 

Dalam wakt yang bersamaan ada Lik Paiman. Lik Paiman sungguh orang yang multi talent. Dia bisa memperbaiki listrik, bisa menukang, bisa juga ngotak -atik segala macam radio atau tape. Entah belajar darimana. Namun di rumah bapak ya pekerjaanya adalah mengolah padi dari mulai mencangkul, nggarok rumput, nggebuk padi, hingga njahit karung.

Lik Paiman bertahan lama bekerja pada bapak. Karena Lik Paiman punya bebek maka suatu waktu baak meminta saya ngangon bebeknya Li Paiman sementara suami istri bekerja di tempatku.

Maka aku punya kerjaan baru sebelum sekolah kalau SDku masuk siang atau sepulang sekolah kalau SD ku masuk pagi. Sungguh pertukaran tenaga yang nggak seimbang. Lik Paiman bekerja pada bapak dengan dibayar, sementara angon bebeknya Lik Paiman aku tidak dibayar. Ya begitulah saking butuhnya bapak akan tenaga Lik Paiman.Pertkuran tidak adail itu tetap dijalani.

 Sejak kehilangan Lik Birin, rumah ketambahan anggota keluarga. Mbah buyutku yang selama ini berjualan di pasar Pleburan Semarang memutuskan pulang kampung dan diopeni ibu. Rumah yang dihuni hampir 7 orang ketambahan lagi mbah putri dan mbah kakung. Mbah putri kuingat sangat rajin dalam hal sholat. Sholat dhuha tidak pernah ketinggalan. Setiap pagi sehabis mandi dengan air hangat, selalu diikiuti dengan sholat dhuha .  Kalau siang, sambil nungguin ayam di jemuran gabah, mbah putri selalu nanya jam berapa. Apa sudah masuk waktu luhur. Kalau petang habis sholat maghrib mbah putri nggak pergi dari sajadahnya. Membaca tasbih hingga sholat isya. Namun mbah putri ini termasuk cerewet, suka ngrasani orang, seneng melaporkan kesalahan kami anak-anak kepada ibukku. jadi walaupun rumah ketambahan orang kami tidak merasakan kenyamanan. Sebaliknya mbah kakung nampaknya tidak mengamalkan ajaran agama apapun. Sehari-hari ya hanya sangat irirt bicara, tidak banyak omong, tidak suka ngomongin orang. Ibu benar-benar mendapat beban tambahan dengan kehadiran mbah-mbah yang sudah sepuh ini. Walaupun bagi ibu itu bukan beban. Tapi begitulah aku melihatnya.

 Setelah menderita sesak nafas untuk beberap lama dengan segala pengobatan akhirnya mbah kakung meninggal. Sebelum meninggal, lelakunya agak lama. bahkan ada kejadian aneh semalam sebelum nya. Mbakku masuk satu kamar melihat ular. kemudian memanggil kita, anggota keluarga yang lain. Kami bawa teplok dan senter, mencari-cari ular itu nggak ada sama sekali. Esoknya mbah kakung menjejak-jejakan kakinya, sambil seperti menahan sakit, nafasnya sudah susah.  Ibuku memanggil mbah buyutku yang lain yang tinggal tidak jauh dari rumah, mbah Wiro namanya. Mbah Wiro yang sepantaran dengan mbah kakung masih sehat. ketika ke kamar mbah kakung, beliau membuka-buka lemari, lalu mengambil keris yang ada di lemari itu, dibawa pulang. Sambil memberi tahu ibuku 

 

“mbahmu nduwe cekelan (jimat). Keris ini harus kubawa biar mbahmu bisa menghadap yang maha Kuasa dengan mudah”.

 Iya jimat itu rupanya yang membuat mbah putriku tidak punya anak setelah nikah untuk kedua kalinya dengan mbah kakung itu. Ibuku sendiri berasal dari suami yang pertama yaitu mbah Wiro. Nggak tahu untuk tujuan apa mbah mencari jimat. karena hidupnya juga tidak mewah dan tidak juga dikenal sakti. Konon mbah Wiro juga punya jimat setelah ditinggal mbah putri pergi ke Semarang. Semenjak itu mbah Wiro nikah dengan 2 istri.

Luar biasanya semua istrinya meninggal dalam perawatan ibuku. Ibuku merawat 5 mbah Buyut kandung dan tiri dalam waktu yang berbeda-beda. Dan semuanya meninggal di rumah yang sama, yaitu rumah yang aku tempati. Aku dan juga bulik-bulikku mengagumi ibu karena kesabarannya. Orang lain belum tentu kuat merawat orang sepuh yang biasanya rewel, apalagi dalam keadaan sakit.

Namun ibuku tidak pernah mengeluh merawat mbah. Bapakku pun selalu marah jika mendengar orang bilang

” wah rekoso”.

Bapakku sambil emosi bilang

” Nggak ada rekoso kalau hanya soal kerja. Rekoso itu kalau mau ngliwet nggak punya beras”.

 Ucapan itu tertanam sangat dalam dalam pikiranku.

 Konon jimat mbah Wiro adalah adalah untuk menaklukkan perempuan. Dari dua istri yang lain mbah Wiro juga nggak punya anak. Jadi ibukulah yang menjadi cucu dari banyak mbah. Tapi aku nggak percaya mbah Wiro punya jimat. karena beliau meninggal dengan cara mudah. bahkan tahu kematiannya sudah dekat ketika suatu saat berkata pada ibuku.

“Sun ora suwe meneh aku mati”

Begitulah kata mbah Wiro suatu hari ketika sakit dan dirawat di rumah. Mbahku ini sering dipanggil mbah Wiro Petruk karena perawakannya tinggi, putih dan hidungnya mancung. 

 sampai usia 100 tahun lebih masih kuat pergi ke Pasar Cokro yang jarak dari rumah kira-kira 2km, jadi pulang pergi menempuh hampir 4 km hanya bermodal teken/tongkat.

 

Sore hari, malam selasa Kliwon, tahun 1978 mbah akhinya pergi untuk selama-lamanya.

Ketika di rumah walaupun tidak suka merepotkan ibu tapi penyakit embah yang parah memang akhirnya merepotkan. Seringkali ibuku harus membawa mbah berobat ke Delanggu naik andhong.  Pernah suatu malam, mbah kakung kecebur kali, jam 2 pagi tepatnya. Tetangga yang dekat sungai kaget mendengar suara “byur….”

Dengan susah payah Lik darjo membantu mbah keluar dari kali. Ibukku heran mengapa malam-malma begitu kok ke sungai. Ternyata ketika mau ke kakus, karena kakus dipakai Lik sugeng yang membantu di rumah, mbah akhirnya ke sungai. 

Karena meninggal di malam Selasa kliwon maka kerepotan lain menyusul. Terdengar kabar kuburan harus dijaga 2 malam pertama .  Ada cerita beberapa waktu sebelumnya di desa Kapungan, kuburan orang yang meninggal malam Selasa Kliwon dibongkar pencuri. mayatnya disandarkan di pohon di dekat kuburan. Pencuri itu menginginkan kain kafan dan potongan jarinya. Selanjutnya barang itu disimpan dilemari, bisa menjadi jimat yang membuat pemiliknya kaya raya. Cerita in membuat para orang tua was-was. Bagaimana kalau itu terjadi di desa kami. 

Biasa setelah ada orang meninggal desa jadi sepi. Malam itu para orang tua membuat rencana sambil berbisik-bisik. Suasana menakutkan dan cukup mencekam. 

” harus dijaga. Paling nggak jam 10 malam mulai diawasi. Butuh beberapa jam untuk membongkar kubur dengan tangan kosong “.

” harus selesai sebelum waktu subuh”.

Aku mendengar bisik-bisik itu sambil tidur ketakutan. Membayangkan bagaimana kalau kubur mbah dibongkar, lalu mayatnya keliahatan. Serem..

beberapa pemuda dan kakak saya berggiliran ke sarean melihat kubur. jam 12 an malam aku terbangun, melihat beberapa orang yang seharusnya jaga kuburan malah ngobrol. Aku geram tapi nggak berani ngomong apa-apa. Pikiranku berkembang ” kok malah santai-santai begini. Bukannya saatnya menunggu kuburan. Karena jam 12an adalah waktu yang tepat untuk membongkar kubur”?

 

Aku terbangun pagi hari. Tidak ada kabar yang menakutkan atau menggemparkan terjadi. Semua baik-baik saja. Aku tidak tahu sejak kapan tradisi mencuri kain kafan orag meninggal malam Selasa Kliwon mulai ditinggal. 

 

Beberapa waktu kemudian, tahun 1980 mbah putri buyutku  meninggal. Berbeda dengan mbah kakung yang begitu susah menghadapi saat-saat akhirnya. Mbah putri ditungguin anak cucu dan buyutnya menjelang meninggal. karena sakit untuk beberapa waktu. tapi menjelang saat saat pergi, beliau dalam kedaan sehat. Minta semua obat dokter yag tersisa untuk dihabiskan. Minta sirih untuk nginang. sambil nginang mbah putri berkata-kata

” Sun, aku maturnuwun ya sudah kamu rawat. Maafkan aku kalau selama ini membuat kamu repot.”

“Sun tolong aku dikeroki  ya” pinta mbah ke ibu.

Ibu mencari minyak tanah dan uang logam untuk ngerok. Ibu senang karena ada tanda-tanda mbah mulai membaik kesehatannya. Sudah beberapa lama kebiasaan sholat dhuha dan maghrib nyambung dengan isak tidak dikerjakan semenjak mbah sakit.

Begitu ibuku mendekat untuk mengerok,  mbah sudah mapan dalam posisi miring. Ditunggu ibu untuk dikerok, tidak bergerak. Diam saja. Terus dipegang ibu perlahan. Oh….mbak sudah tidak bergerak. “Bu..Bu…nduk….dhoh rinio…teriak ibu memanggil ibunya (anak mbah putri) dan adik-adiknya yang sedang asyik ngobrol di pendopo.

” Ini simbah sudah pergi. Nggak nyangka. Gampang banget”.

 

 

“Gampang sekali mbahmu pergi. Ibadahnya yang rajin mungkin yang membuat ini. walaupun mbahmu suka ngrasani orang tapi sholatnya tidak pernah tinggal “

Cerita ibu sambil mbrebes ketika menceritakan kembali kepergiannya. Aku sendiri tidak sedang di rumah ketika mbah putri meninggal. Karena aku sedang angon bebek di sawah di tengah siang yang panas. Bebek-bebek LIk Paiman sedang makan sisa-sisa gabah di sawah yang habis di panen. Di tempat seperti itu bebek akan aring, makan dengan lahap karena banyak sisa gabah yang jatuh ke tanah. Aku sendiri sering dipuji karena bisa angon bebek dengan telaten sehingga semua bebek bertelur kecuali bebek jantannya. Aku pun menikmati pekerjaan angon bebek. Walaupun pekerjaan seperti itu termasuk berat dan tidak disukai anak-anak. Karena kita hrus mengawal bebek kira-kira 3 jam di pagi dan sore hari agar bebek-bebek itu tetap produktif bertelur. Paling suka kalau pas lagi angon terus dikirim makanan ke sawah atau bebek bertelur di sawah (ngenthit). Itu jadi hiburan di tengah kebosanan. Bahkan kadang aku menyempatkan membawa buku pelajarn jika hrus bertugas angon menjelang ulangan. Ketika bebek lagi asyik mencari makan di tengah sawah, aku duduk di atas rumput, dibawah pohon munggur (trembesi) yang rimbun, sambil sandaran batang pohon aku bisa sangat konsentrasi membaca buku pelajaran. Kota-kota di Indonesia dengan hasil buminya berhasil aku hafal. Ibukota negara-negara Asia, Eropa aku hafal. Maka walaupun berat tugas angon bebek, untuk pelajaran di sekolah aku nggak ketinggalan. Bahkan sering sekali ketik aguru memberi pertanyaan hany aku satu-satunya murid yang bisa menjawab pertanyaan. Tidak itu saja, koran Sinar Harapan di rumah juga aku baca. jadi pengetahuan umumku lumayan bagus.

 

Aku juga mulai dikenalkan dengan urip prihatin. Ibuku membangunkanku dan kakak-kakakku  malam menjelang pagi, kira-kira jam 2 , Terus kami diajak sholat tahajud di luar rumah. Aku merasakan ini adalah lathan yang berat. Siang angon bebek, malam harus bangun untuk sholat hajad (istilah ibu). Semenjak itu aku sering membiasakan diri sholat malam pada usia yang masih cukup muda. Tidak hanya menjelang ulangan atau ujian. Aku bahkan membiasakan sholat dhuha ketika memasuki usia SMP. Setiap istirahat sekolah aku ke mushola sekolah untuk sholat dhuha. Kebiasaan berlaku prihatin ini rasanya banyak membantu aku dalam sekolah. Kosentrasi belajar dan kemudahan sering mengikutiku. 

 

Setelah mbah putri meninggal, aku sering ditugasi menyiapkan ramuan kinang setiap malam jumat sore dan ditaruh di kamar mbah putri, menyiapkan pancenan.

Kata ibu mbah sempat pesan sebelum meninggal

” nanti kalau aku mati jangan lupa aku dipanceni kinang yo , iki lho aku arep mati wae isih doyan nginang”

(dipanceni = disediakan) . Kata-kata mbah putri yang lain menjelang wafat.

Sampai beberapa waktu ibuku rajin menugasi aku untuk menyediakan kinang itu. Kalau lalai biasanya mbah putri akan hadir dalam mimpi ibu. Ibu mengartikannya bahwa embah perlu kinang.

Ibuku sangat menyayangi mbah putri karena waktu kecil dirawat mbah di Semarang. Aku sebagai buyut tidak terlalu merasa kehilangan. Yang kuingat hanya mbah yang suku ceriwis melaporkan kesalahan kami. Kalau ada teladan ya soal ibadah sholatnya yang nggak pernah tinggal dan ditambah dengan ibadah sholat sunat yang rutin.

Sepeninggal mbah putri, rumah jadi agak sepi. kami tidak berani masuk ke kamar mbah sampai beberapa saat. 

 

Siang itu sinar matahari terasa terik. Angin berhembus semilir. Tidur siang di rumah berdinding gedheg itu sangat nyaman walaupun hanya beralas lincak. Tanaman bambu yang menaungi rumah itu semakin membuat badan terasa segar sambil bermalas-malasan. Di luar rumah yang terletak di sudut kampung itu mengalir sungai kecil. Suara air yang melewati sekat rendah membendung air dari […]

Salah satu hal penting yang kurang mendapat perhatian berkaitan dengan fenomena pekerja outsource  (alihdaya) adalah munculnya para ndoro di departemen pemerintah dan di perusahaan BUMN. Para ndoro adalah karyawan organik (karyawan tetap/resmi) yang malas mengerjakan pekerjaanya kemudian mencari orang luar, pekerja alihdaya, untuk mengerjakan kewajibannya dengan upah lebih kecil. Kita bisa menemukan banyak karyawan dan pejabat yang  mempekerjakan para pekerja alihdaya dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dari pusat hingga daerah. Karyawan dan pejabat  ini jadi ndoro, menikmati gaji yang relatif besar namun seringkali minim pekerjaan. Para pekerja alihdaya yang jadi pembantu buat mereka digaji jauh dibawah ndoronya. Tak pelak lagi sikap para ndoro ini sebenarnya memboroskan uang negara. Perusahaan atau departmen harus membayar uang lebih banyak untuk para pekerja alihdaya ini. Ndoronya sendiri lebih sering rapat, browsing internet atau mengerjakan urusan prbadi. Pekerjaan susah atau agak sedikit repot akan dikerjakan oleh pembantunya.

Fenomena ini menjadi budaya hampir di semua departemen atau BUMN. Para pekerja organik setelah merasa posisinya aman dan stabil biasanya akan mulai berpikir mempekerjakan pekerja alihdaya. Karyawan alihdaya jelas bukan karyawan organik namun mengerjakan hampir semua pekerjaan terutama yang butuh waktu, kotor, dan repot kecuali pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang mereka lebih paham pekerjaan di lingkungannya daripada ndoronya karena pekerja alihdaya sudah di posisi itu bertahun-tahun sementara pegawai organiknya sering berganti. Tidak jarang pula pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan inti yang menjadi kegiatan utama perusahaan (core activities) yang seharusnya tidak boleh dialihdayakan.

Pada banyak aktivitas, alihdaya akan menjadikan proses bisnis lebih efisien sehingga bagi perusahaan memang menguntungkan.   Namun apa yang terjadi di departemen pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak menyangkut besarnya anggaran, penggunaan pekerja alihdaya sering tidak ada batasan yang jelas.  Bagitu juga masih banyak BUMN yang mempraktekkan kebijakan alihdaya dengan kurang tepat. Tanpa batasan yang jelas akhirnya banyak rekrutmen dilakukan terhadap pekerja alihdaya untuk memperlancar pekerjaan namun lupa memperhatikan aspek efisiensi. Para ndoro ini jelas membuat ongkos  operasi lebih mahal sementara utilitas para ndoro belum maksimal.

 Lebih parah lagi jika ongkos alihdaya ini mahal. Bagi pihak pekerja mungkin ini simbiosis mutualisme, ndoronya malas sementara pekerja alihdaya butuh pekerjaan dan uang.  Namun bagi perusahaan (departemen atau BUMN) ini sangat merugikan.  Perusahaan harus membayar upah lebih besar gara-gara kemalasan karyawannya. Ahakan ada sebuah perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan alihdaya hampir dua kali lipat karyawan organik. Benarkah perusahaan memerlukan karyawan alihdaya sebanyak itu?  

Di departemen, pegawai tingkat bawah akan memerintah office boy atau cleaning service untuk mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa diperintah. Di tingkat yang lebih atas karyawan akan meminta tambahan pekerja alihdaya atau pejabat di atasnya lagi akan meminta tambahan sekretaris. Karena menginstruksikan karyawan organik sering tidak jalan atau lembat. Di sisi lain, para karyawan jika sudah mendapat status PNS atau pegawai BUMN akan sulit untuk diberi sanksi atau dipecat ketika mereka tidak perform. Seringkali orang-orang pekerja alihdaya ini adalah titipan bos yang lebih tinggi agar bisa memasukkan sanak kerabat untuk bisa bekerja   di kantornya. Jadi alihdaya juga menjadi ladang nepotisme bagi para pegawai negeri dan BUMN sekaligus pemborosan uang negara.

Bisa jadi biaya memperkerjakan pekerja alihdaya ini lebih murah kalau harus menggaji mereka sebagai pegawai organik. Namun jika pembandingnya adalah tidak mempekerjakan sebanyak itu dan para karywana organik yang berperan sebagai ndoro mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dengan baik maka ini adalah pemborosan besar. Jika itu terjadi di semua departemen dan perusahaan di bawah BUMN bisa dibayangkan berapa uang negara diboroskan  hanya karena pagawai aslinya malas.

Lalu bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang menjadi ndoro ini?  Penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 yang mengatur pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan pekerjaan yang  boleh dialihdayakan bisa dijadikan momen bagi departemen dan BUMN untuk memetakan lagi apakah jumlah pekerja alihdaya dan alokasinya memang sudah sesuai peraturan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga uang negara bisa dihemat tanpa mengganggu proses bisnis organisasi, departemen  atau perusahaan. Jangan biarkan departemen atau perusahaan dibebani dengan karyawan yang tidak bekerja maksimal namun menikmati gaji penuh yang dibayar dengan uang rakyat.

 

Kebangkitan nasional melawan penjajah Belanda dimulai dengan berdirinya organisasi modern Budi Utomo dibawah kepeloporan dr Sutomo atas inspirasi dr Wahidin Sudirohusada (1908). Kebangkitan pertama telah berhasil mengusir penjajh Belanda secara fisik dari tanah air. Kini, kita perlu moment kebangkitan yang baru. Kebangkitan yang baru perlu didengungkan lagi agar semangat membangun bangsa dan mencapai kemandirian bangsa ini tetap terjaga dan semakin menguat. Untuk itu saya mengusulkan pencanangan kebangkitan baru yaitu bangkitnya korporasi Indonesia dan bangkitnya birokrasi pemerintah.

Kebangkitan ini sebenarnya telah ditandai dengan terpilihnya Dahlan Iskan (DI) memimpin BUMN dan terpilihnya Jokowi-Basuki (JB) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Satu sisi, DI dengan sepak terjangnya membangun BUMN  mewakili kebangkitan korporasi (perusahaan bermotif profit ) dan satu sisi JB mewakili kebangkitan birokrasi,  lembaga pemerintah yang melayani masyarakat. Kombinasi dua kebangkitan ini akan menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Keduanya harus terus ditingkatkan dan disebarluaskan.

Jiang Zemin presiden China, yang sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia, pada tahun 1992 pernah mengajukan pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk mempercepat perkembangan ilmu dan teknologi di China? Dua usulan muncul, satu dari wakil presiden dan satu dari kalangan ilmuwan. Wakil Presiden Zhu Rongji mengusulkan untuk memperbaiki BUMN yang banyak dimiliki China yang serba korup . Dr. Song  Jian mengusulkan pembentukan high-tech industrial parks seperti Silicon valley di Boston USA. Meskipun Jiang menyetujui pendapat Song, pada perkembangannya China juga sangat berkomitmen mengembangkan BUMNnya menjadi BUMN multinasional. Sehingga muncul istilah kapitalisme negara, dimana pemerintah China mengucurkan dana tanpa batas untuk membantu BUMNnya melakukan ekspansi ke luar negeri termasuk Indonesia, misalnya Petro China yang sukses menambang minyak di beberap atmpat di Indonesia. China sukses membangun lewat revitalisasi BUMN.

Kini BUMN Indonesia di bawah DI memperlihatkan geliat yang luar biasa. Hampir semua sektor mendapat perhatian, mulai dari pertanian, peternakan, hutan, jalan raya, pelabuhan, asuransi, kereta api, penerbangan, semen, farmasi, pertambangan,  bahkan industri hasil laut. Selain sektor yang bervariasi juga cakupan wilayahnya sangat Indonesia, mulai dari peternakan sapi Sumba, pembangunan pelabuhan Teluk Bayur, pengembangan sapi di Bila Sulawesi Selatan, penanaman Ponrang di Blora, Pengerukan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, bahkan juga melintas batas sampai pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Banyak hal dilakukan untuk membuat BUMN sebagai salah satu pilar pembangunan . Beberapa waktu ini telah dibuat roadmap swasembada daging ,  revitalisasi pabrik gula, pembukaan sawah baru di kalimantan, pembangunan PT KAI, Askes yang akan merambah sektor UKM, Penanaman buah tropis secara besar-besaran di Jawa Barat hingga pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina untuk mencapai kemandirian energi. Semua ini memang tidak dilakukan oleh DI sendiri, bahkan dalam beberapa hal DI tinggal meneruskan. Namun dibawah DI rasanya semua jadi jelas, ada komando, ada target, ada pemantauan, ada kontrol dan dikomunikasikan ke masyarakat. DI sering mengundang ahli pertanian, ahli peternakan, farmasi untuk memberikan ide-ide pembangunan bidang-bidang tersebut. Dan setelah didiskusikan, hasilnya dilaksanakan. Tidak Cuma berhenti di diskusi. Program BUMN sangat membumi. Beberapa BUMN telah melakukan ekspansi ke luar negeri seperti Semen Indonesia (dulu Semen Gresik). Jelas ini menumbuhkan harapan bagi masyarakat Indonesia yang tengah memimpikan bangsa yang mandiri, kuat dan dihargai di dunia walaupun harus rela disuguhin berita korupsi hampir tiap hari.

Kondisi masyarakat sendiri juga memperlihatkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Lihatlah betapa bandara selalu penuh penumpang, hotel di tempat wisata penuh di masa libur, tiket kereta api yang sudah habis jauh hari sebelum masa libur sekolah, jalan-jalan penuh mobil bagus, jumlah jemaah umroh yang meningkat tajam, antrian haji yang panjang dll. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Di sisi lain kebangkitan korporasi tidak akan sukses  tanpa diimbangi birokrasi yang bagus. Masyarakat yang sedang berkembang maju pun membutuhkan pelayanan birokrasi yang cepat dan bersih. Korporasi yang harus mencari untung itu butuh dukungan layanan perijinan dari birokrasi. Membaca kejadian akhir-akhir ini di panggung politik, munculnya pasangan JB sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan birokrasi. JB dengan jelas telah memperbaiki birkorasi.  Tidak hanya mengganti pejabat dibawahnya dengan orang yang kompeten dan bisa bekerja cepat, mereka juga memperbaiki masalah perijinan agar bisa dipersingkat dan disederhanakan. Gaya kepemimpinan merekapun juga sangat melayani masyarakat. Dalam hal pembangunan yang menyangkut kepentingan umum JB selalu mengusahakan masyarakat untuk ikut terlibat baik untuk memberi masukan dan menentukan alternatif. Semua serba terbuka.  JB juga menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Inilah kebangkitan birokrasi! Apa yang dilakukan JB  perlu disebarkan ke tingkat nasional, ke departemen lain, ke pemerintah propinsi lain hingga ke tingkat birokrasi paling bawah. Birokrasi yang sederhana, bersih dan melayani.

Dengan dua kebangkitan ini, Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Kebangkitan korporasi akan menghasilkan banyak produk, layanan, devisa dan laba yang bisa digunakan untuk membiayai mesin birokrasi. Birokrasi yang efisien dan bersih akan membantu korporasi semakin cepat berkembang demi kemakmuran rakyat. Kebangkitan baru harus terus didengungkan: tingkatkan kinerja korporasi di bawah BUMN sehingga bisa menjadi BUMN multinasional corporate layaknya BUMN China dan  perbaiki birokrasi sehingga menjadi efisien dan melayani.

Seorang dosen di sebuah program studi  keberatan mata kuliah yang diajarkan diambil oleh para mahasiswa Malaysia yang sedang ikut program student exchange di ITS. Sang dosen tidak pecaya diri dengan peralatan laboratorium yang dipunyai program studinya . Sebabnya beberapa bulan lalu ketika berkunjung ke univeristas mitra di Malaysia, dengan mata kepala sendiri dia melihat peralatan laboratorium yang luar biasa canggih.  Begitu pun ketika berurusan dengan kualitas asrama. Kita juga harus mengakui ketertinggalan kita. Kita masih perlu banyak dana untuk mendukung infrastruktur kampus. Apalagi jika harus bersaing dengan universitas di luar. Kemampuan SDM saja tidak cukup untuk bersaing di level regional dan internasional.  Maka ketika pemerintah ingin memberlakukan Uang Kuliah Tunggal dan memberikan Bantuan Operasional untuk Pergurun Tinggi (BOPTN) dengan mengurangi atau menghilangkan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau uang pangkal dari mahasiswa, di tingkat pelaksana di bawah terbayang bagaimana prodi bisa bergerak. Penggalian dana  yang masuk kategori PNBP (penerimaan negara bukan pajak),  itu menjadi andalan PT untuk mengembangkan banyak hal termasuk sarana dan prasarana.

Menghadapi ini jadi teringat ide BHMN (Badan Hukum Milik Negara) untuk mengganti status PTN yang mati suri sebelum mencapai tahap matang karena dianggap melanggar konsitusi oleh MK. BHMN sesungguhnya ide brilian sebagai upaya agar PTN bisa menggali dana masyarakat untuk memajukan pendidikan tinggi tanpa harus mengandalkan dana pemerintah. Pemerintah terlalu berat kalau harus menanggung semua biaya pendidikan di PTN. BHMN juga salah satu solusi agar subsidi silang dalam pendidikan tinggi bisa dilaksanakan. Dari BHMN juga sebenarnya link and match dunia pendidikan dan industri bisa digiatkan karena PTN harus mencari sumberdana di luar APBN.  Gus Dur pernah mengatakan pendidikan yang baik memang mahal, untuk itu kemampuan ekonomi masyarakat perlu dinaikkan agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Kini ketika kemampuan itu mulai meningkat justru kemauan untuk membayar dibatasi dengan adanya policy Uang Kuliah Tunggal dimana penggalian dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi.

PTN ketika melakukan penggalian dana lewat uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebenarnya tidak mematikan kesempatan orang miskin untuk bisa kuliah. Karena porsi untuk masyarakat untuk mendapatkan beasiswa lewat skema bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi) maupun tes masuk regular tetap terbuka. Yang salah adalah ketika semua pintu masuk diharuskan lewat jalur dengan uang pangkal yang tinggi. Sebagian besar pengelola PTN masih mempunyai nurani dengan memberi kesempatan orang kurang mampu bisa kuliah di PTN bagus. Para pengelola berasal dari kalangan itu dulunya jadi bisa merasakan dan memberi jalan keluar.

Banyak hal di lakukan kemendikbud tahun ini, selain Kurikulum, sistem peneriman mahasiswa baru yang lebih banyak mengndalkan jalur tanpa tes (SNMPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT menjadi perbincangan hangat di kalangan pengelola PTN. Tahun ini uang kuliah tunggal akan diberlakukan berbarengan dengan BOPTN. UKT dimaksudkan untuk membuat standar biaya yang dihabiskan setiap mahasiswa program studi tertentu selama setahun. Dengan UKT maka diharapkan biaya pendidikan dari satu PTN ke PTN yang lain tidak berbeda jauh. Dengan UKT juga diharapkan PTN tidak memungut biaya-biaya tambahan selain SPP. Karena sisa biaya yang harus ditanggung sebuah PTN akan ditutup dari BOPTN, semacam BOS  untuk PTN. Dengan UKT juga diharapkan ongkos yang dibayar mahasiswa untuk kuliah di PTN semakin murah.

Bagi masyarakat umum mungkin ini berita baik karena uang kuliah akan semakin murah dan tidak bervariasi antar PTN. Namun bagi pengelola PTN atau ketua Jurusan sebagai ujung tombak operasioanl  PTN,   ini menjadi pertaruhan besar. Sebagai pengelola di tingkat bawah kami berharap penggalian dana masyarakat masih dimungkinkan. Ada hal-hal yang biasanya dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti uang pangkal tersebut,  tidak semua bisa ditutup dari BOPTN. Dikbud sudah menetapkan pengeluaran  apa saja yang bisa didanai oleh BOPTN. Di satu sisi memang PTN terbantu dengan BOPTN karena bisa mengadakan aktivitas-aktivitas penunjang kemajuan PTN. Di sisi lain PTN kurang bisa bergerak. Misalnya, pengadaan alat-alat laboratorium dan fasilitas lain pendukung proses belajar mengajar tidak semua bisa didanai dengan BOPTN. Pada saat PTN diperbolehkan memungut uang dari masyarakat, penggunaannya lebih fleksibel tidak seperti BOPTN yang  dibatasi dalam hal peruntukkannya. Jadi tidak bisa kekurangan biaya yang ditanggung PTN digantikan oleh BOPTN.

Memang  dengan PNBP ada potensi menyalahgunaan dana masyarakat jika tidak dikontrol dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu membatasinya tanpa ahrsu menghapus. Untuk tahun ini memang masih ada jalur masuk PTN melalui ujian mandiri yang dikelola universitas dengan potensi PTN bisa menggali dana lewat uang pangkal. Namun ada kabar bahwa uang pangkal  akan dihapus. Para pengelola PTN dari Rektor hingga ketua prodi menjerit bagaimana akan bergerak lebih leluasa?

Daya Beli Masyarakat

Banyak orang tua yang mampu dari sisi ekonomi dan anaknya mampu dari sisi akademis bersedia membayar mahal untuk pendidikan anaknya, apalagi untuk bisa kuliah di PTN –PTN unggulan. Dihitung secara total biaya kuliah dengan uang pangkal masih lebih murah dibandingkan kuliah ke luar negeri. Apalagi sekarang beberapa PTN menawarkan program internasional dengan pengantar bahasa Inggris atau mempunyai program double degree dengan Universitas asing. Bahkan mereka rela membayar lebih mahal ke luar negeri kalau tidak diterima di PTN. Ini menandakan daya beli masyarakat terhadap jasa pendidikan sangat tinggi.  Tidak ada salahnya jika PTN menangkap peluang ini dalam rangka memajukan pendidikan di PTN.

Istilah komersialisasi pendidikan yang dulu dihembuskan berkaitan dengan BHMN tidak sepenuhnya benar. Jika melihat pendapatan rata-rata penduduk yang semakin besar, banyak masyarakat yang mau membayar jasa pendidikan dengan harga lebih tinggi karena merupakan belanja yang penting, bahkan masuk kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Uang masuk Rp 50 juta bagi sebagian masyakat bukan uang yang besar untuk pendidikan anak. Dari pengalaman lapangan banyak orang yang mau membayar lebih mahal asal anaknya bisa masuk PTN. Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan para jemaah umroh dan jemaah haji yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun bahkan rela berulang kali pergi ke tanah suci. Jadi istilah komersialisasi kurang tepat kalau memang ‘harga’ pendidikan masih wajar dan masih ada kesempatan luas bagi masyarakat kurang mampu untuk kuliah di PTN-PTN berkualitas di tanah air. Sebaliknya pemerintah seharusnya tetap memberi kesempatan PTN untuk menggali dana masyarakat untuk mempercepat perkembangan perguruan tinggi dalam rangka bersaing di level regional maupun internasional tanpa membatasi kesempatan masyrakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan berkualitas.  Potensi PTN untuk bisa menggali dana dari masyarakat masih terbuka. Dana dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting  untuk mengembangkan kualitas PTN.

Jawapos, Opini, 10 April 2013

Kedaulatan sering hanya dipahami sebagai kedaulatan wilayah, bukan pengelolaan kandungan yang ada dalam wilayah itu. Maka dalam usia RI yang hampir 68 tahun, banyak kekayaan alam masih dikelola asing dengan bagian untuk bangsa indonesia sangat minim. Itulah yang terjadi dalam kasus pengelolaan blok Mahakam. Blok ini terletak di Kalimantan Timur,salah satu blok gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Menjelang berakhirnya kontrak 2017 mulai ada lobi-lobi baik dari Perancis maupun Jepang untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah mereka, Total (Perancis ) dan Inpex (Jepang) mengelola selama 50 tahun. Kontrak pertama di tandatangani 31 Maret 1967 beberapa saat setelah Suharto dilantik menjadi Presiden. Kemudian diperpanjang pada 31 Maret 1997, setahun sebelum Suharto jatuh. Kontrak dengan Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan kandungan yang mencapai 12,5 Tcf (triliun cubic feet) sekarang, atau sekitar 10,1 tcf pada 2017 jelas saja blok ini menjadi incaran pihak asing. Kekayaan atau pendapatan kotor yang terkandung (asumsi kandungan gas 10,1 Tcf) ditambah dengan kandungan minyak 192 juta barel mencapai Rp1300 triliun (Indonesian Resources Studies, IRESS). Hitungan agak pesimis dari Dirut Pertamina menghasilkan keuntungan Rp 171 triliun (Manufacturing Hope, Jawapos, 1 April 2013). Hitungan pesimis menghasilkan pendapatan 32 Triliun (asumsi cadangan tinggal 1 Tcf).
Usaha terus mengangkangi Blok ini jelas-jelas ditunjukkan oleh pihak asing. Tidak kurang-kurang PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 2011. Hal itu diperkuat lagi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq yang meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.Tentu saja juga Manajemen Total sendiri. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex, Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan termasuk yang getol agar Indonesia mengambil Blok Mahakam dan dikelola Pertamina, termasuk almarhum Prof Widjayono Wamen ESDM. Bahkan DI siap mendukung sejak sekarang agar Pertamina mempunyai kemampuan dan kesiapan mengelola pada 2017. Ini adalah usaha-usaha untuk merebut kedaulatan energi. Penegasan juga diberikan Dwiyanti Cahyaningsih, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Strategis. Pertamina 100 persen sanggup. Sebab Pertamina punya teknologi dan pendanaan yang lebih dari cukup. Perusahaan ini telah membangun kemampuan teknis lepas pantai antara lain di Offshore Northwest Java, West Madura Offshore serta di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat. Aset yang dimiliki mencapai Rp 3.000 triliun.

Tidak sedikit juga orang-orang yang menentang pengelolaan sendiri blok ini. Di kalangan politisi DPR dan birokrat menentang rencana pengambil alihan ini dengan alasan
1) Ketidakmampuan kita. Secara teknologi, SDM, modal finansial dan pemasaran/networking kita tidak akan mampu mengelola blok ini. Orang yang berada dalam kelompok ini antara lain Nazarudin Kiemas, anggota DPR dapil Sumatera Selatan, Jero Wacik (Menteri ESDM). Mereka lupa bahwa insinyur kita bekerja di berbagai negara dan perusahaan-prusahaan asing di Indonesia untuk melakukan tugas-tugas eksplorasi dan penambangan gas ini. Kita jelas mampu. Pertamina menyatakan siap. Dari sisi keuangan jelaslah investasi yang menguntungkan akan diminati banyak pihak, tidak perlu logika rumit untuk mengiyakan hal ini.
2) Kandungan gas yang tinggal 2 TCF. Dengan alasan kandungan tinggal 2 TCF maka akan rugi mengambil blok ini untuk dikelola. Ada dalam barisan ini adalah Nazarudin Kiemas, Rudi Rubiandini mantan Wamen ESDM dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M Lobo Balia Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kalau benar kandungan hanya 2 Tcf atau setara dengan potensi pendapatan Rp 64 triliun, maka itu masih merupakan jumlah besar. Tidak masuk akal jika Perancis dan jepang masih sangat berminat memperpanjang kontrak hanya dengan sisa cadangan gas 2 TCF. Termasuk pendukung alasan ini adalah Wamen ESDM Susilo Siswoutomo Ia mengaku khawatir jika Pertamina yang mengelola, lifting migas terancam. Jero Wacik setali tiga uang. Ia katakan Pertamina bisa bangkrut dengan pengambilalihan ini. Lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal.

Kita masyarakat luas harus terus menerus menyuarakan pentingnya Blok Mahakam ini untuk kita kelola agar pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap pemimpin negeri ini berani bersikap tegas seperti Hugo Chavez : nasionalisasi perusahaan minyak asing atau merubah kontrak yang menguntungkan bagi bangsa. Dengan sikapnya itu rakyat Venezuela bisa menikmati kekayaan minyak yang mereka miliki walaupun harus menghadapi Amerika Serikat. Orang-orang politik yang bersuara miring mengenai pengambilalihan ini harus dicatat untuk diberi hukuman politis sewaktu pemilu nanti. Jangan pilih lagi orang-orang yang mengkhianati konstitusi. Sudah saatnya kita berani karena memang kita mampu mengelola sumber alam kita. Kalau tidak dimulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa. Selalu ada alasan ketidakmampuan teknologi, SDM dsb untuk menghambat tekad kita untuk berdaulat atas sumber kekayaan alam. Jangan sampai kasus Blok Cepu terulang dengan pengelolaan sumber alam oleh pihak asing sementara kita sendiri mampu.
Tahun depan adalah tahun strategis untuk pegambilan keputusan ini. Sebelum kabinet SBY II berakhir akan banyak orang yang duduk di pemerintahan atau kementrian menggunakan kesempatan pada kasus Blok Mahakam ini. Baik demi keuntungan pribadi, atau untuk modal mempersiapkan diri dalam Pemilu. Tidak sedikit juga anak-anak bangsa yang bekerja untuk Total dan Inpex dan rekanannya yang mungkin galau jika Total atau Inpex kehilangan blok ini. Mungkin mereka akan kehilangan banyak kesempatan. Tapi kita harus berpikir jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas buat masa depan anak-anak kita. Bung Karno berkeberatan perusahaan asing menambang minyak kita, beliau ingin menunggu para insinyur kita mampu melakukannya sendiri. Kini setelah puluhan tahun berlalu dan anak bangsa sudah mumpuni, kesempatan itu harus direbut. Kita harus mempunyai kedaulatan energi. Menguasai dan mengelola sendiri sumber alam kita. Seperti halnya Belanda tidak pernah bilang Indonesia siap merdeka kecuali kita merebut, begitu juga tidak akan pernah bangsa asing membiarkan kita merebut dan mengelola kekayaan kita sendiri. Melalui anggota DPR, para akademisi, birokrat dan pejabat kementrian mereka akan mengusahakan terus untuk bisa mengelola tambang uang yang menggiurkan itu. Mampukah pemimpin bangsa kita bersikap tegas demi kepentingan rakyat? Kita tunggu roh keberanian Chavez hadir di sini, di dalam jiwa pemimpin kita.

Untuk kesekian kalinya dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia,  masyarakat disuguhi tontonan betapa partai justru membuat pemerintahan tidak efisien. Keributan terjadi di DPR dan  pemerintah karena urusan mementingkan partainya. Kasus penetapan kenaikan BBM yang mundur tanpa kepastian telah menyengsarakan rakyat dalam hal naiknya harga sebelum BBM itu sendiri naik. Mundurnya kenaikan BBM disebabkan salah satunya tarik ulur antar partai-partai di DPR. Sebelum ini juga telah diperlihatkan bagaimana partai-partai di DPR berusaha merampok duit negara melalui tawar menawar dalam pembahasan APBN-P.  Tidak itu saja. Dalam hal penentuan anggaran dengan departemen pun partai-partai sudah menyiapkan strategi untuk ikut menikmati uang-uang di kementrian melalui calo, makelar, kontraktor , konsultan atau supplier. Kasus impor daging sapi, pengadaan al Qur’an dan simulator SIM  juga memperlihatkan bagaimana partai menggerogoti uang negara. Keributan pilkada karena persaingan antar partai juga menjadi bukti bagaimana keberadaan partai politik justru membuat tata kelola pemerintahan tidak efisien. Mungkin pada tahap tertetntu sebagian besar masyarakat justru anti partai.

<div
Tulisan ini tidak akan mengulas keberadaan partai dari sisi konstitusi atau ilmu teori politik dan tata pemerintahan. Tetapi mengulas dari sisi empiris dan logika umum menurut orang yang bukan ahli politik, tetapi lebih dari sisi manajemen. Apakah mungkin demokrasi berjalan tanpa partai?  Jawabannya mungkin. Contoh empirisnya adalah China. Negara besar dan kuat ini hanya mempunyai satu partai politik yaitu Partai Komunis China (PKC). Sistem kepartian dengan satu partai identik dengan tanpa partai, karena sebenarnya tidak ada persaingan antar partai. Yang ada adalah persaingan antar tokoh dalam satu partai dari level terbawah hingga nasional. Mau dinamakan partai atau lembaga perwakilan secara substansi tidak berbeda. Apakah China negara demokratis? Jawabnya iya. Mungkin bukan, menurut analis Barat. Tapi iya menurut pandangan orang China. Bagi China demokrasi tidak harus berarti menjalankan demokrasinya  negara Barat. Demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi dan budaya bangsa yang bersangkutan. China membuktikan dengan demokrasi khas mereka negara itu bisa sangat maju. Partai dengan satu ideologi yaitu komunis. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak jelas China itu komunis atau kapitalis. Seperti Deng Xiao Ping bilang : nggak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak peduli China itu komunis atau kapitalis yang penting bisa maju. Para analisis barat mengakui demokrasi khas China.

Para tokoh nasional China muncul dari kiprah mereka di PKC. Orang yang berpolitik harus masuk PKC. Di dalam PKC itulah persaingan, debat  dan seleksi pemimpin dilakukan. Mulai dari pengurus partai tingkat bawah menapaki  tangga menjadi pemimpin nasional dilakukan dalam satu partai PKC. Dengan lebih dari 1 Milyar penduduk dari berbagai suku struktur partai seperti itu terbukti sangat cocok. Itulah demokrasi model China.

Kembali ke kita, akankah sistem multipartai jaman reformasi ini diteruskan dengan akibat pengelolaan negara tidak efisien? Hiruk pikuk dan kebsingan  sering terjadi membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi rakyat. Keasyikan orang partai hanya untuk partainya, untuk bagi-bagi kekuasaan, itu pun hanya menguntungkan para elite partai bukan partisipannya, bukan rakyat.  Partai-partai yang membawa ideologi tertentu juga tida terlihat dalam policyyang mereka usulkan atau bela.  Kolaborasi partai-partai di DPR atau di dalam Pilkada lebih banyak ditentukn kesamaan kepentingan bukan kedekatan ideologi. Pengadilan terhadap tokoh politik juga sering dianggap tebang pilih karena alasan partai. Bagaimana jika kita kembali ke jaman Orde Baru plus kejujuran dan kebebasan?

Orde baru memberlakukan demokrasi dengan tiga partai dengan Golkar sebagai Partai Utama, selalu menang Pemilu  dan selalu memegang kekuasaan hampir selama 30 tahun. Partai yang lain yaitu PPP dan PDI hanya kosmetik demokrasi. Selama hampir 25 tahun NKRI ,sejak sistem kepartaian disederhanakan menjadi tiga (mulai Pemilu 1977) , pemerintah menjalankan demokrasi dengan satu partai dimana  kestabilan pemerintahan, politik maupun ekonomi sangat terjaga. Sehingga pada jaman Orde Baru  dengan tokoh sentral Suharto timbul istilah demokrasi seolah-olah karena semua hal yang berkaitan dengan hasil dari proses demokrasi sudah diputuskan sebelum dilakukan musyawarah atau sidang DPR/MPR.

Kini, belajar dari pengalaman, kalau kita mau realistis kita bisa mengadopis sitem kepartian model Orba atau China dimana hanya ada satu partai. Kosmetik demokrasi, kepura-puraan dan seolah-olah harus dihilangkan. Tidak akan banyak energi dan dana terbuang untuk urusan partai, DPR, Pilkada dan Pemilu. Presiden tidak merasa perlu mengambil anggota kabinet dari berbagai partai untuk menjaga keterwakilan partai pemenang Pemilu.  Para menteri pun bisa bekerja  dengan fokus pada urusan utamanya  sebagai pembantu presiden tanpa memikirkan dari partai mana dia berasal.

Dengan satu partai , tokoh-tokoh yang ingin muncul bisa bersaing dalam satu partai. Dengan hanya satu partai yang terbuka dan demokratis tokoh terbaik pasti akan muncul. Karena dia telah menjalani kompetisi dengan semua tokoh yang lain dalam satu partai.

Embrio satu partai sebenarnya sudah ada yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR ditiadakan atau keanggotaanya  diganti dengan DPD maka itulah demokrasi satu partai. Dengan mekanisme seperti  DPD diharapkan tokoh yang mewakili daerah adalah tokoh terbaik di daerahnya. Jika mekanisme DPD diurusi oleh suatu lembaga yang dinamakan partai maka kita menjalankan sistem kepartain satu partai.

Banyak orang mungkini akan mencemooh ini sebagai tidak demokratis. Siapa bilang? Prinsip dasar Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Negara dijalankan semata-mata  dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi demokrasi tidak ekuivalen dengan multi partai. Tinggal sekarang mau tidak kita untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus efisien?

Bayangkan kalau Jokowi, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan , Prabowo atau calon presiden yang lain berada dalam satu partai. Mereka pasti akan bersaing dalam satu partai untuk menjadi yang terbaik. Masyarakat tidak bingung memilih, karena partai akan menyaring siapa yang terbaik. Pemerintah tidak menghabiskan uang banyak untuk mendanai partai dan segala pilkadanya . Namun harus diingat bahwa sistem ini harus disertai kejujuran dan kebebasan, jauh dari intimidasi dan pemaksaan. Tanpa itu sistem satu partai , mungkin efisien,  tapi bisa menjadi korup dan menciptakan tokoh otoriter seperti  terjadi di Korea Utara, karena masyarakat tidak punya pilihan lain.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.