Demokrasi Tanpa Partai, mungkinkah?

Untuk kesekian kalinya dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia,  masyarakat disuguhi tontonan betapa partai justru membuat pemerintahan tidak efisien. Keributan terjadi di DPR dan  pemerintah karena urusan mementingkan partainya. Kasus penetapan kenaikan BBM yang mundur tanpa kepastian telah menyengsarakan rakyat dalam hal naiknya harga sebelum BBM itu sendiri naik. Mundurnya kenaikan BBM disebabkan salah satunya tarik ulur antar partai-partai di DPR. Sebelum ini juga telah diperlihatkan bagaimana partai-partai di DPR berusaha merampok duit negara melalui tawar menawar dalam pembahasan APBN-P.  Tidak itu saja. Dalam hal penentuan anggaran dengan departemen pun partai-partai sudah menyiapkan strategi untuk ikut menikmati uang-uang di kementrian melalui calo, makelar, kontraktor , konsultan atau supplier. Kasus impor daging sapi, pengadaan al Qur’an dan simulator SIM  juga memperlihatkan bagaimana partai menggerogoti uang negara. Keributan pilkada karena persaingan antar partai juga menjadi bukti bagaimana keberadaan partai politik justru membuat tata kelola pemerintahan tidak efisien. Mungkin pada tahap tertetntu sebagian besar masyarakat justru anti partai.

<div
Tulisan ini tidak akan mengulas keberadaan partai dari sisi konstitusi atau ilmu teori politik dan tata pemerintahan. Tetapi mengulas dari sisi empiris dan logika umum menurut orang yang bukan ahli politik, tetapi lebih dari sisi manajemen. Apakah mungkin demokrasi berjalan tanpa partai?  Jawabannya mungkin. Contoh empirisnya adalah China. Negara besar dan kuat ini hanya mempunyai satu partai politik yaitu Partai Komunis China (PKC). Sistem kepartian dengan satu partai identik dengan tanpa partai, karena sebenarnya tidak ada persaingan antar partai. Yang ada adalah persaingan antar tokoh dalam satu partai dari level terbawah hingga nasional. Mau dinamakan partai atau lembaga perwakilan secara substansi tidak berbeda. Apakah China negara demokratis? Jawabnya iya. Mungkin bukan, menurut analis Barat. Tapi iya menurut pandangan orang China. Bagi China demokrasi tidak harus berarti menjalankan demokrasinya  negara Barat. Demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi dan budaya bangsa yang bersangkutan. China membuktikan dengan demokrasi khas mereka negara itu bisa sangat maju. Partai dengan satu ideologi yaitu komunis. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak jelas China itu komunis atau kapitalis. Seperti Deng Xiao Ping bilang : nggak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak peduli China itu komunis atau kapitalis yang penting bisa maju. Para analisis barat mengakui demokrasi khas China.

Para tokoh nasional China muncul dari kiprah mereka di PKC. Orang yang berpolitik harus masuk PKC. Di dalam PKC itulah persaingan, debat  dan seleksi pemimpin dilakukan. Mulai dari pengurus partai tingkat bawah menapaki  tangga menjadi pemimpin nasional dilakukan dalam satu partai PKC. Dengan lebih dari 1 Milyar penduduk dari berbagai suku struktur partai seperti itu terbukti sangat cocok. Itulah demokrasi model China.

Kembali ke kita, akankah sistem multipartai jaman reformasi ini diteruskan dengan akibat pengelolaan negara tidak efisien? Hiruk pikuk dan kebsingan  sering terjadi membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi rakyat. Keasyikan orang partai hanya untuk partainya, untuk bagi-bagi kekuasaan, itu pun hanya menguntungkan para elite partai bukan partisipannya, bukan rakyat.  Partai-partai yang membawa ideologi tertentu juga tida terlihat dalam policyyang mereka usulkan atau bela.  Kolaborasi partai-partai di DPR atau di dalam Pilkada lebih banyak ditentukn kesamaan kepentingan bukan kedekatan ideologi. Pengadilan terhadap tokoh politik juga sering dianggap tebang pilih karena alasan partai. Bagaimana jika kita kembali ke jaman Orde Baru plus kejujuran dan kebebasan?

Orde baru memberlakukan demokrasi dengan tiga partai dengan Golkar sebagai Partai Utama, selalu menang Pemilu  dan selalu memegang kekuasaan hampir selama 30 tahun. Partai yang lain yaitu PPP dan PDI hanya kosmetik demokrasi. Selama hampir 25 tahun NKRI ,sejak sistem kepartaian disederhanakan menjadi tiga (mulai Pemilu 1977) , pemerintah menjalankan demokrasi dengan satu partai dimana  kestabilan pemerintahan, politik maupun ekonomi sangat terjaga. Sehingga pada jaman Orde Baru  dengan tokoh sentral Suharto timbul istilah demokrasi seolah-olah karena semua hal yang berkaitan dengan hasil dari proses demokrasi sudah diputuskan sebelum dilakukan musyawarah atau sidang DPR/MPR.

Kini, belajar dari pengalaman, kalau kita mau realistis kita bisa mengadopis sitem kepartian model Orba atau China dimana hanya ada satu partai. Kosmetik demokrasi, kepura-puraan dan seolah-olah harus dihilangkan. Tidak akan banyak energi dan dana terbuang untuk urusan partai, DPR, Pilkada dan Pemilu. Presiden tidak merasa perlu mengambil anggota kabinet dari berbagai partai untuk menjaga keterwakilan partai pemenang Pemilu.  Para menteri pun bisa bekerja  dengan fokus pada urusan utamanya  sebagai pembantu presiden tanpa memikirkan dari partai mana dia berasal.

Dengan satu partai , tokoh-tokoh yang ingin muncul bisa bersaing dalam satu partai. Dengan hanya satu partai yang terbuka dan demokratis tokoh terbaik pasti akan muncul. Karena dia telah menjalani kompetisi dengan semua tokoh yang lain dalam satu partai.

Embrio satu partai sebenarnya sudah ada yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR ditiadakan atau keanggotaanya  diganti dengan DPD maka itulah demokrasi satu partai. Dengan mekanisme seperti  DPD diharapkan tokoh yang mewakili daerah adalah tokoh terbaik di daerahnya. Jika mekanisme DPD diurusi oleh suatu lembaga yang dinamakan partai maka kita menjalankan sistem kepartain satu partai.

Banyak orang mungkini akan mencemooh ini sebagai tidak demokratis. Siapa bilang? Prinsip dasar Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Negara dijalankan semata-mata  dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi demokrasi tidak ekuivalen dengan multi partai. Tinggal sekarang mau tidak kita untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus efisien?

Bayangkan kalau Jokowi, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan , Prabowo atau calon presiden yang lain berada dalam satu partai. Mereka pasti akan bersaing dalam satu partai untuk menjadi yang terbaik. Masyarakat tidak bingung memilih, karena partai akan menyaring siapa yang terbaik. Pemerintah tidak menghabiskan uang banyak untuk mendanai partai dan segala pilkadanya . Namun harus diingat bahwa sistem ini harus disertai kejujuran dan kebebasan, jauh dari intimidasi dan pemaksaan. Tanpa itu sistem satu partai , mungkin efisien,  tapi bisa menjadi korup dan menciptakan tokoh otoriter seperti  terjadi di Korea Utara, karena masyarakat tidak punya pilihan lain.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s