Di balik Outsorce: Munculnya Para Ndoro di Departemen dan BUMN

Salah satu hal penting yang kurang mendapat perhatian berkaitan dengan fenomena pekerja outsource  (alihdaya) adalah munculnya para ndoro di departemen pemerintah dan di perusahaan BUMN. Para ndoro adalah karyawan organik (karyawan tetap/resmi) yang malas mengerjakan pekerjaanya kemudian mencari orang luar, pekerja alihdaya, untuk mengerjakan kewajibannya dengan upah lebih kecil. Kita bisa menemukan banyak karyawan dan pejabat yang  mempekerjakan para pekerja alihdaya dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dari pusat hingga daerah. Karyawan dan pejabat  ini jadi ndoro, menikmati gaji yang relatif besar namun seringkali minim pekerjaan. Para pekerja alihdaya yang jadi pembantu buat mereka digaji jauh dibawah ndoronya. Tak pelak lagi sikap para ndoro ini sebenarnya memboroskan uang negara. Perusahaan atau departmen harus membayar uang lebih banyak untuk para pekerja alihdaya ini. Ndoronya sendiri lebih sering rapat, browsing internet atau mengerjakan urusan prbadi. Pekerjaan susah atau agak sedikit repot akan dikerjakan oleh pembantunya.

Fenomena ini menjadi budaya hampir di semua departemen atau BUMN. Para pekerja organik setelah merasa posisinya aman dan stabil biasanya akan mulai berpikir mempekerjakan pekerja alihdaya. Karyawan alihdaya jelas bukan karyawan organik namun mengerjakan hampir semua pekerjaan terutama yang butuh waktu, kotor, dan repot kecuali pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang mereka lebih paham pekerjaan di lingkungannya daripada ndoronya karena pekerja alihdaya sudah di posisi itu bertahun-tahun sementara pegawai organiknya sering berganti. Tidak jarang pula pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan inti yang menjadi kegiatan utama perusahaan (core activities) yang seharusnya tidak boleh dialihdayakan.

Pada banyak aktivitas, alihdaya akan menjadikan proses bisnis lebih efisien sehingga bagi perusahaan memang menguntungkan.   Namun apa yang terjadi di departemen pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak menyangkut besarnya anggaran, penggunaan pekerja alihdaya sering tidak ada batasan yang jelas.  Bagitu juga masih banyak BUMN yang mempraktekkan kebijakan alihdaya dengan kurang tepat. Tanpa batasan yang jelas akhirnya banyak rekrutmen dilakukan terhadap pekerja alihdaya untuk memperlancar pekerjaan namun lupa memperhatikan aspek efisiensi. Para ndoro ini jelas membuat ongkos  operasi lebih mahal sementara utilitas para ndoro belum maksimal.

 Lebih parah lagi jika ongkos alihdaya ini mahal. Bagi pihak pekerja mungkin ini simbiosis mutualisme, ndoronya malas sementara pekerja alihdaya butuh pekerjaan dan uang.  Namun bagi perusahaan (departemen atau BUMN) ini sangat merugikan.  Perusahaan harus membayar upah lebih besar gara-gara kemalasan karyawannya. Ahakan ada sebuah perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan alihdaya hampir dua kali lipat karyawan organik. Benarkah perusahaan memerlukan karyawan alihdaya sebanyak itu?  

Di departemen, pegawai tingkat bawah akan memerintah office boy atau cleaning service untuk mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa diperintah. Di tingkat yang lebih atas karyawan akan meminta tambahan pekerja alihdaya atau pejabat di atasnya lagi akan meminta tambahan sekretaris. Karena menginstruksikan karyawan organik sering tidak jalan atau lembat. Di sisi lain, para karyawan jika sudah mendapat status PNS atau pegawai BUMN akan sulit untuk diberi sanksi atau dipecat ketika mereka tidak perform. Seringkali orang-orang pekerja alihdaya ini adalah titipan bos yang lebih tinggi agar bisa memasukkan sanak kerabat untuk bisa bekerja   di kantornya. Jadi alihdaya juga menjadi ladang nepotisme bagi para pegawai negeri dan BUMN sekaligus pemborosan uang negara.

Bisa jadi biaya memperkerjakan pekerja alihdaya ini lebih murah kalau harus menggaji mereka sebagai pegawai organik. Namun jika pembandingnya adalah tidak mempekerjakan sebanyak itu dan para karywana organik yang berperan sebagai ndoro mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dengan baik maka ini adalah pemborosan besar. Jika itu terjadi di semua departemen dan perusahaan di bawah BUMN bisa dibayangkan berapa uang negara diboroskan  hanya karena pagawai aslinya malas.

Lalu bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang menjadi ndoro ini?  Penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 yang mengatur pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan pekerjaan yang  boleh dialihdayakan bisa dijadikan momen bagi departemen dan BUMN untuk memetakan lagi apakah jumlah pekerja alihdaya dan alokasinya memang sudah sesuai peraturan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga uang negara bisa dihemat tanpa mengganggu proses bisnis organisasi, departemen  atau perusahaan. Jangan biarkan departemen atau perusahaan dibebani dengan karyawan yang tidak bekerja maksimal namun menikmati gaji penuh yang dibayar dengan uang rakyat.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s