Geliat China dan Kita

Isyarat kedatangan suatu kekuatan besar sering terjadi dengan cara yang tidak lumrah. Pada suatu waktu di abad ke-13, harga ikan di Harwich, sebuah pelabuhan di Laut Utara meningkat tajam. Bagaimana bisa dijelaskan kenaikan harga ikan itu? Ternyata para pelaut di Baltik sedang dikerahkan untuk memerangi musuh-musuh berkuda yang datang dari timur. Kapal-kapal di Baltik tidak mempunyai awak untuk mencari ikan. Hal ini mengurangi pasokan ikan ke Harwich, sehingga harga pun naik. Ketika itu Mongolia sedang melakukan invasi ke Eropa.
Ketika di Chicago ditemukan bahwa 150 tutup gorong-gorong lenyap dalam satu bulan, ratusan tutup lubang selokan hilang dalam beberapa hari di Scotlandia, apa yang bisa dijelaskan? Geliat China! Sebuah pabrik baja Shagang, di kota Jinfeng, di hilir sungai Yangtze sedang berkembang pesat. Permintaan pabrik itu telah mendongkrak harga besi tua mencapai rekor tertinggi. Barang-barang yang hilang tadi dijual untuk selanjutnya diangkut dengan kapal menuju China untuk mensuplai pabrik baja Shagang. Pabrik yang didirikan dengan cara membeli pabrik baja kenamaan di Dortmund, Jerman, ThyssenKrupp, yang telah beroperasi selama 200 tahun. Pabrik inilah yang mensuplai kebutuhan perang Kerajaan Prussia dan Jerman pada tahun 1870, 1914 dan 1939 berupa meriam, tank, selongsong dan lapisan baja untuk kapal perang. Bekas karyawan ThyssenKrupp di Dortmond, termasuk salah satu komunitas di atas bumi yang merasakan guncangan China yang sedang bangkit.
Kini di sudut-sudut dunia manapun telah merasakan kebangkitan sekaligus ancaman ekonomi China, bukan cuma Indonesia. Dan, semua orang menanggapi dengan negatif jika investor China masuk ke Indonesia. Dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Amerika Latin dan Australia semua dibanjiri produk China, dari mainan anak hingga mobil. Perusahaan kontraktor dan tambang China pun mulai memenangkan tender-tender besar di beberapa belahan bumi.
Di Amerika Serikat banyak pabrik atau industri manufaktur kelas menengah dan kecil penyuplai pabrik besar semacam Boeing gulung tikar. Pabrik besar sekelas Boeing lebih senang melakukan outsourcing untuk pembuatan komponennya ke China.
Dalam perjalanan sejarahnya, China pernah mengalami jaman gemilang, surut dan bangkit lagi. Pada 1400, orang China secara rata-rata lebih kaya dari orang Eropa dengan penghasilan rata-rata $500 (standar 1985), Eropa Barat berpenghasilan $430. Pada 1820 pendapatan per kapita China tetap berkisar $500, sementara Eropa menjadi $1034. Pada tahun 1950 pendapatan orang China menurun menjadi $454, sementara Eropa telah mencapai $4902. Begitulah catatan Angsu Madisson dalam Dynamic forces in capitalism development in long-run comparative view seperti dikutip oleh James Kynge, koresponden Financial Times dalam bukunya Rahasia Sukses Ekonomi China. Pada tahun 1975 penghasilan China hanya 7, 5% dari penghasilan Eropa Barat. Namun pada 2000 penghasilan China 20% lebih tinggi dari Eropa, seperti pada tahun 1850 saat terakhir jurang kekayaan begitu sempit antara keduanya. Pada 2004 ekonomi China tumbuh 9.5% , pertumbuhan tertinggi yang belum pernah terjadi pada perekonomian besar mana pun di dunia.
Orang umumnya setuju bahwa kemajuan yang dicapai China sekarang sebagai buah dari reformasi pasar bebas yang dilakukan Deng Xiaoping secara terencana dari atas ke bawah (top down) sejak 1978. Menurut versi ini, sejak awal sudah ada master plan reformasi yang terstruktur dan bertahap.Namun kenyataannya tidak serapi itu, banyak kejadian penting yang mendorong kemajuan China terjadi tanpa rencana dan bahkan kebetulan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan Deng pada tahun 1980-an telah membawa banyak perubahan dan memperbaiki kehidupan jutaan rakyat China. Tetapi jika dicermati, peningkatan kemakmuran masa itu juga dikarenakan kegagalan-kegagalan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Deng.
Pada tahun 1979 para petani di China mengolah lahan pertanian hasil penjatahan dengan cara membentuk kelompok kerja lebih kecil yang berbeda dari sistem komunal jamannya Mao yang belum direvisi oleh Deng. Para pejabat lokal mengetahui hal ini dan membiarkannya karena produktivitas mereka naik tajam.Tahun 1984 panen gabah nasional naik menjadi 407 juta ton dari 305 juta ton pada 1978. Orang-orang di sekitar Delta Sungai Pearl yang berdekatan dengan Hong Kong dan di Provinsi Zhejiang dan Jiangsu di utara dan selatan Shanghai mulai membangun perusahaan-perusahaan yang di atas kertas berkarakter sosialis dan milik negara, tapi dalam kenyataannya berkarakter kapitalis dan milik swasta. Cara yang digunakan dalam ‘pembangkangan’ ini adalah permainan kata kolektif.

Ketika Mao menggunakannya, kata itu berarti sebuah perusahaan secara keseluruhan milik negara tetapi melalui lebih dari satu cabang perusahaan itu. Dalam perwujudan barunya, kolektif juga bisa berarti sekumpulan pemilik swasta atau kepemilikan sebagian oleh sejumlah pengusaha swasta. Kesediaan para pejabat daerah untuk tidak mematuhi Beijing merupakan komponen penting dalam reformasi pasar bebas tahun 1980-an dan terus berlanjut hingga 1990-an.Pemerintah daerah menarik investor perusahaan dengan menawarkan paket insentif yang sering kali ilegal. Akhirnya semua kenyataan itu menunjukkan bahwa Deng bukan arsitek reformasi pasar bebas seperti yang selama ini diyakini umum. Ketidakpatuhan para para pejabat daerah pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pembangkangan petani dan kreatifitas wiraswastawan secara bersama-sama merupakan bagian penting dari kemajuan China..

Kemajuan tidak harus merupakan hasil dari suatu perencanaan yang rapi, terpusat dan bertahap. Tentu saja kita tidak menginginkan sesuatu program besar dilakukan tanpa rencana yang rapi dan bertahap. Di sela kekurangan perencanaan yang matang masih dimungkinkan tercapainya hasil-hasil yang menakjubkan jika ada individu dan kelompok yang bekerja keras, kreatif melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dalam suatu bangsa yang berpenduduk besar, berpulau-pulau dengan potensi lokal yang bervariasi sangat tinggi, barangkali kita bisa meniru apa yang dilakukan orang dan pejabat di China. Sudah ada beberapa contoh yang sebenarnya bisa diambil sebagai teladan. Selain bukti bahwa Indonesia juga pernah mempunyai sejarah gemilang yakni jaman Majapahit dan Sriwijaya, ada beberapa contoh yang bisa dijadikan panutan. Apa yang dilakukan Bupati Bantaeng, Wali Kota Surabaya, Bupati Banyuwangi dan juga Bupati Bojonegoro, termasuk Gubernur DKI dalam era otonomi sudah cukup menjadi pemicu bagi bupati dan kepala daerah lain lain untuk memajukan daerahnya dalam berbagai cara.
Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng, selama 7 tahun bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen. Kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.Sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam.Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk dijadikan ambulans.Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri seperti, yaitu Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.
Begitu juga Risma yang mengubah SPBU bermasalah menjadi taman hijau sebagai paru-paru kota sekaligus tempat rekreasi bagi orang-orang biasa tanpa harus membayar. Ia juga memasang box culvert di sungai-sungai pinggir jalan sempit untuk dijadikan jalan sehingga bisa memperlebar jalan. Sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Bahkan jalan-jalan kecil pun di kanan kiri dipasang box culvert sebagai upaya menampung air hujan sehingga mengurangi banjir pada jalan-jalan yang sebelumnya tidak ada drainasenya. Jalan-jalan besar diupayakan ada jalur pedestrian untuk pejalan kaki, lihat saja jalan Gubeng yang jadi cantik berkat polesan Risma.
Suyoto, Bupati Bojongoro juga membuat prestasi gemilang mengatasi banjir, mengatasi kekeringan, fasiltas kesehatan dsb. Bojonegoro maju dibawah kang Yoto. Bupati Azwar Anas dari Banyuwangi juga tidak kalah hebat. Dalam usianya yang masih muda namun berpengalaman ini mampu menyulap Banyuwangi menjadi kota wisata dan penghasil komoditas pertanian yang handal. Begitu juga Ahok yang walaupun kontroversial , membuat Jakarta berbeda sekali dengan era sebelumnya. Masyarakat Jakarta bia merasakan sendiri geliat Jakarta di bawah Ahok.
Mereka melakukan kreatifitas individu yang menakjubkan. Para bupati yang diceritakan tadi bukan berasal dari pemda yang kaya dari segi pendapatan atau sumber alam. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan para bupati di sejumlah Pemda kaya seperti Sidoarjo, Bekasi, Depok , Kudus, Kediri, Gresik, Kutai, Pekanbaru, Siak atau Pasuruan. Mereka tidak meniru apa yang dilakukan pemerintah pusat dan bahkan tidak menunggu instruksi. Jika semakin banyak para pejabat, pemimpin atau individu bisa melakukan hal-hal positif di luar kebiasaan maka secara agregat akan mampu menciptakan kemajuan masyarakat.

Advertisements

Di balik Outsorce: Munculnya Para Ndoro di Departemen dan BUMN

Salah satu hal penting yang kurang mendapat perhatian berkaitan dengan fenomena pekerja outsource  (alihdaya) adalah munculnya para ndoro di departemen pemerintah dan di perusahaan BUMN. Para ndoro adalah karyawan organik (karyawan tetap/resmi) yang malas mengerjakan pekerjaanya kemudian mencari orang luar, pekerja alihdaya, untuk mengerjakan kewajibannya dengan upah lebih kecil. Kita bisa menemukan banyak karyawan dan pejabat yang  mempekerjakan para pekerja alihdaya dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dari pusat hingga daerah. Karyawan dan pejabat  ini jadi ndoro, menikmati gaji yang relatif besar namun seringkali minim pekerjaan. Para pekerja alihdaya yang jadi pembantu buat mereka digaji jauh dibawah ndoronya. Tak pelak lagi sikap para ndoro ini sebenarnya memboroskan uang negara. Perusahaan atau departmen harus membayar uang lebih banyak untuk para pekerja alihdaya ini. Ndoronya sendiri lebih sering rapat, browsing internet atau mengerjakan urusan prbadi. Pekerjaan susah atau agak sedikit repot akan dikerjakan oleh pembantunya.

Fenomena ini menjadi budaya hampir di semua departemen atau BUMN. Para pekerja organik setelah merasa posisinya aman dan stabil biasanya akan mulai berpikir mempekerjakan pekerja alihdaya. Karyawan alihdaya jelas bukan karyawan organik namun mengerjakan hampir semua pekerjaan terutama yang butuh waktu, kotor, dan repot kecuali pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang mereka lebih paham pekerjaan di lingkungannya daripada ndoronya karena pekerja alihdaya sudah di posisi itu bertahun-tahun sementara pegawai organiknya sering berganti. Tidak jarang pula pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan inti yang menjadi kegiatan utama perusahaan (core activities) yang seharusnya tidak boleh dialihdayakan.

Pada banyak aktivitas, alihdaya akan menjadikan proses bisnis lebih efisien sehingga bagi perusahaan memang menguntungkan.   Namun apa yang terjadi di departemen pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak menyangkut besarnya anggaran, penggunaan pekerja alihdaya sering tidak ada batasan yang jelas.  Bagitu juga masih banyak BUMN yang mempraktekkan kebijakan alihdaya dengan kurang tepat. Tanpa batasan yang jelas akhirnya banyak rekrutmen dilakukan terhadap pekerja alihdaya untuk memperlancar pekerjaan namun lupa memperhatikan aspek efisiensi. Para ndoro ini jelas membuat ongkos  operasi lebih mahal sementara utilitas para ndoro belum maksimal.

 Lebih parah lagi jika ongkos alihdaya ini mahal. Bagi pihak pekerja mungkin ini simbiosis mutualisme, ndoronya malas sementara pekerja alihdaya butuh pekerjaan dan uang.  Namun bagi perusahaan (departemen atau BUMN) ini sangat merugikan.  Perusahaan harus membayar upah lebih besar gara-gara kemalasan karyawannya. Ahakan ada sebuah perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan alihdaya hampir dua kali lipat karyawan organik. Benarkah perusahaan memerlukan karyawan alihdaya sebanyak itu?  

Di departemen, pegawai tingkat bawah akan memerintah office boy atau cleaning service untuk mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa diperintah. Di tingkat yang lebih atas karyawan akan meminta tambahan pekerja alihdaya atau pejabat di atasnya lagi akan meminta tambahan sekretaris. Karena menginstruksikan karyawan organik sering tidak jalan atau lembat. Di sisi lain, para karyawan jika sudah mendapat status PNS atau pegawai BUMN akan sulit untuk diberi sanksi atau dipecat ketika mereka tidak perform. Seringkali orang-orang pekerja alihdaya ini adalah titipan bos yang lebih tinggi agar bisa memasukkan sanak kerabat untuk bisa bekerja   di kantornya. Jadi alihdaya juga menjadi ladang nepotisme bagi para pegawai negeri dan BUMN sekaligus pemborosan uang negara.

Bisa jadi biaya memperkerjakan pekerja alihdaya ini lebih murah kalau harus menggaji mereka sebagai pegawai organik. Namun jika pembandingnya adalah tidak mempekerjakan sebanyak itu dan para karywana organik yang berperan sebagai ndoro mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dengan baik maka ini adalah pemborosan besar. Jika itu terjadi di semua departemen dan perusahaan di bawah BUMN bisa dibayangkan berapa uang negara diboroskan  hanya karena pagawai aslinya malas.

Lalu bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang menjadi ndoro ini?  Penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 yang mengatur pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan pekerjaan yang  boleh dialihdayakan bisa dijadikan momen bagi departemen dan BUMN untuk memetakan lagi apakah jumlah pekerja alihdaya dan alokasinya memang sudah sesuai peraturan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga uang negara bisa dihemat tanpa mengganggu proses bisnis organisasi, departemen  atau perusahaan. Jangan biarkan departemen atau perusahaan dibebani dengan karyawan yang tidak bekerja maksimal namun menikmati gaji penuh yang dibayar dengan uang rakyat.

 

Kebangkitan Nasional Baru: Pembangunan Korporasi dan Birokrasi

Kebangkitan nasional melawan penjajah Belanda dimulai dengan berdirinya organisasi modern Budi Utomo dibawah kepeloporan dr Sutomo atas inspirasi dr Wahidin Sudirohusada (1908). Kebangkitan pertama telah berhasil mengusir penjajh Belanda secara fisik dari tanah air. Kini, kita perlu moment kebangkitan yang baru. Kebangkitan yang baru perlu didengungkan lagi agar semangat membangun bangsa dan mencapai kemandirian bangsa ini tetap terjaga dan semakin menguat. Untuk itu saya mengusulkan pencanangan kebangkitan baru yaitu bangkitnya korporasi Indonesia dan bangkitnya birokrasi pemerintah.

Kebangkitan ini sebenarnya telah ditandai dengan terpilihnya Dahlan Iskan (DI) memimpin BUMN dan terpilihnya Jokowi-Basuki (JB) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Satu sisi, DI dengan sepak terjangnya membangun BUMN  mewakili kebangkitan korporasi (perusahaan bermotif profit ) dan satu sisi JB mewakili kebangkitan birokrasi,  lembaga pemerintah yang melayani masyarakat. Kombinasi dua kebangkitan ini akan menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Keduanya harus terus ditingkatkan dan disebarluaskan.

Jiang Zemin presiden China, yang sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia, pada tahun 1992 pernah mengajukan pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk mempercepat perkembangan ilmu dan teknologi di China? Dua usulan muncul, satu dari wakil presiden dan satu dari kalangan ilmuwan. Wakil Presiden Zhu Rongji mengusulkan untuk memperbaiki BUMN yang banyak dimiliki China yang serba korup . Dr. Song  Jian mengusulkan pembentukan high-tech industrial parks seperti Silicon valley di Boston USA. Meskipun Jiang menyetujui pendapat Song, pada perkembangannya China juga sangat berkomitmen mengembangkan BUMNnya menjadi BUMN multinasional. Sehingga muncul istilah kapitalisme negara, dimana pemerintah China mengucurkan dana tanpa batas untuk membantu BUMNnya melakukan ekspansi ke luar negeri termasuk Indonesia, misalnya Petro China yang sukses menambang minyak di beberap atmpat di Indonesia. China sukses membangun lewat revitalisasi BUMN.

Kini BUMN Indonesia di bawah DI memperlihatkan geliat yang luar biasa. Hampir semua sektor mendapat perhatian, mulai dari pertanian, peternakan, hutan, jalan raya, pelabuhan, asuransi, kereta api, penerbangan, semen, farmasi, pertambangan,  bahkan industri hasil laut. Selain sektor yang bervariasi juga cakupan wilayahnya sangat Indonesia, mulai dari peternakan sapi Sumba, pembangunan pelabuhan Teluk Bayur, pengembangan sapi di Bila Sulawesi Selatan, penanaman Ponrang di Blora, Pengerukan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, bahkan juga melintas batas sampai pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Banyak hal dilakukan untuk membuat BUMN sebagai salah satu pilar pembangunan . Beberapa waktu ini telah dibuat roadmap swasembada daging ,  revitalisasi pabrik gula, pembukaan sawah baru di kalimantan, pembangunan PT KAI, Askes yang akan merambah sektor UKM, Penanaman buah tropis secara besar-besaran di Jawa Barat hingga pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina untuk mencapai kemandirian energi. Semua ini memang tidak dilakukan oleh DI sendiri, bahkan dalam beberapa hal DI tinggal meneruskan. Namun dibawah DI rasanya semua jadi jelas, ada komando, ada target, ada pemantauan, ada kontrol dan dikomunikasikan ke masyarakat. DI sering mengundang ahli pertanian, ahli peternakan, farmasi untuk memberikan ide-ide pembangunan bidang-bidang tersebut. Dan setelah didiskusikan, hasilnya dilaksanakan. Tidak Cuma berhenti di diskusi. Program BUMN sangat membumi. Beberapa BUMN telah melakukan ekspansi ke luar negeri seperti Semen Indonesia (dulu Semen Gresik). Jelas ini menumbuhkan harapan bagi masyarakat Indonesia yang tengah memimpikan bangsa yang mandiri, kuat dan dihargai di dunia walaupun harus rela disuguhin berita korupsi hampir tiap hari.

Kondisi masyarakat sendiri juga memperlihatkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Lihatlah betapa bandara selalu penuh penumpang, hotel di tempat wisata penuh di masa libur, tiket kereta api yang sudah habis jauh hari sebelum masa libur sekolah, jalan-jalan penuh mobil bagus, jumlah jemaah umroh yang meningkat tajam, antrian haji yang panjang dll. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Di sisi lain kebangkitan korporasi tidak akan sukses  tanpa diimbangi birokrasi yang bagus. Masyarakat yang sedang berkembang maju pun membutuhkan pelayanan birokrasi yang cepat dan bersih. Korporasi yang harus mencari untung itu butuh dukungan layanan perijinan dari birokrasi. Membaca kejadian akhir-akhir ini di panggung politik, munculnya pasangan JB sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan birokrasi. JB dengan jelas telah memperbaiki birkorasi.  Tidak hanya mengganti pejabat dibawahnya dengan orang yang kompeten dan bisa bekerja cepat, mereka juga memperbaiki masalah perijinan agar bisa dipersingkat dan disederhanakan. Gaya kepemimpinan merekapun juga sangat melayani masyarakat. Dalam hal pembangunan yang menyangkut kepentingan umum JB selalu mengusahakan masyarakat untuk ikut terlibat baik untuk memberi masukan dan menentukan alternatif. Semua serba terbuka.  JB juga menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Inilah kebangkitan birokrasi! Apa yang dilakukan JB  perlu disebarkan ke tingkat nasional, ke departemen lain, ke pemerintah propinsi lain hingga ke tingkat birokrasi paling bawah. Birokrasi yang sederhana, bersih dan melayani.

Dengan dua kebangkitan ini, Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Kebangkitan korporasi akan menghasilkan banyak produk, layanan, devisa dan laba yang bisa digunakan untuk membiayai mesin birokrasi. Birokrasi yang efisien dan bersih akan membantu korporasi semakin cepat berkembang demi kemakmuran rakyat. Kebangkitan baru harus terus didengungkan: tingkatkan kinerja korporasi di bawah BUMN sehingga bisa menjadi BUMN multinasional corporate layaknya BUMN China dan  perbaiki birokrasi sehingga menjadi efisien dan melayani.

BOPTN dan Potensi Penggalian Dana Masyarakat

Seorang dosen di sebuah program studi  keberatan mata kuliah yang diajarkan diambil oleh para mahasiswa Malaysia yang sedang ikut program student exchange di ITS. Sang dosen tidak pecaya diri dengan peralatan laboratorium yang dipunyai program studinya . Sebabnya beberapa bulan lalu ketika berkunjung ke univeristas mitra di Malaysia, dengan mata kepala sendiri dia melihat peralatan laboratorium yang luar biasa canggih.  Begitu pun ketika berurusan dengan kualitas asrama. Kita juga harus mengakui ketertinggalan kita. Kita masih perlu banyak dana untuk mendukung infrastruktur kampus. Apalagi jika harus bersaing dengan universitas di luar. Kemampuan SDM saja tidak cukup untuk bersaing di level regional dan internasional.  Maka ketika pemerintah ingin memberlakukan Uang Kuliah Tunggal dan memberikan Bantuan Operasional untuk Pergurun Tinggi (BOPTN) dengan mengurangi atau menghilangkan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau uang pangkal dari mahasiswa, di tingkat pelaksana di bawah terbayang bagaimana prodi bisa bergerak. Penggalian dana  yang masuk kategori PNBP (penerimaan negara bukan pajak),  itu menjadi andalan PT untuk mengembangkan banyak hal termasuk sarana dan prasarana.

Menghadapi ini jadi teringat ide BHMN (Badan Hukum Milik Negara) untuk mengganti status PTN yang mati suri sebelum mencapai tahap matang karena dianggap melanggar konsitusi oleh MK. BHMN sesungguhnya ide brilian sebagai upaya agar PTN bisa menggali dana masyarakat untuk memajukan pendidikan tinggi tanpa harus mengandalkan dana pemerintah. Pemerintah terlalu berat kalau harus menanggung semua biaya pendidikan di PTN. BHMN juga salah satu solusi agar subsidi silang dalam pendidikan tinggi bisa dilaksanakan. Dari BHMN juga sebenarnya link and match dunia pendidikan dan industri bisa digiatkan karena PTN harus mencari sumberdana di luar APBN.  Gus Dur pernah mengatakan pendidikan yang baik memang mahal, untuk itu kemampuan ekonomi masyarakat perlu dinaikkan agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Kini ketika kemampuan itu mulai meningkat justru kemauan untuk membayar dibatasi dengan adanya policy Uang Kuliah Tunggal dimana penggalian dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi.

PTN ketika melakukan penggalian dana lewat uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebenarnya tidak mematikan kesempatan orang miskin untuk bisa kuliah. Karena porsi untuk masyarakat untuk mendapatkan beasiswa lewat skema bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi) maupun tes masuk regular tetap terbuka. Yang salah adalah ketika semua pintu masuk diharuskan lewat jalur dengan uang pangkal yang tinggi. Sebagian besar pengelola PTN masih mempunyai nurani dengan memberi kesempatan orang kurang mampu bisa kuliah di PTN bagus. Para pengelola berasal dari kalangan itu dulunya jadi bisa merasakan dan memberi jalan keluar.

Banyak hal di lakukan kemendikbud tahun ini, selain Kurikulum, sistem peneriman mahasiswa baru yang lebih banyak mengndalkan jalur tanpa tes (SNMPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT menjadi perbincangan hangat di kalangan pengelola PTN. Tahun ini uang kuliah tunggal akan diberlakukan berbarengan dengan BOPTN. UKT dimaksudkan untuk membuat standar biaya yang dihabiskan setiap mahasiswa program studi tertentu selama setahun. Dengan UKT maka diharapkan biaya pendidikan dari satu PTN ke PTN yang lain tidak berbeda jauh. Dengan UKT juga diharapkan PTN tidak memungut biaya-biaya tambahan selain SPP. Karena sisa biaya yang harus ditanggung sebuah PTN akan ditutup dari BOPTN, semacam BOS  untuk PTN. Dengan UKT juga diharapkan ongkos yang dibayar mahasiswa untuk kuliah di PTN semakin murah.

Bagi masyarakat umum mungkin ini berita baik karena uang kuliah akan semakin murah dan tidak bervariasi antar PTN. Namun bagi pengelola PTN atau ketua Jurusan sebagai ujung tombak operasioanl  PTN,   ini menjadi pertaruhan besar. Sebagai pengelola di tingkat bawah kami berharap penggalian dana masyarakat masih dimungkinkan. Ada hal-hal yang biasanya dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti uang pangkal tersebut,  tidak semua bisa ditutup dari BOPTN. Dikbud sudah menetapkan pengeluaran  apa saja yang bisa didanai oleh BOPTN. Di satu sisi memang PTN terbantu dengan BOPTN karena bisa mengadakan aktivitas-aktivitas penunjang kemajuan PTN. Di sisi lain PTN kurang bisa bergerak. Misalnya, pengadaan alat-alat laboratorium dan fasilitas lain pendukung proses belajar mengajar tidak semua bisa didanai dengan BOPTN. Pada saat PTN diperbolehkan memungut uang dari masyarakat, penggunaannya lebih fleksibel tidak seperti BOPTN yang  dibatasi dalam hal peruntukkannya. Jadi tidak bisa kekurangan biaya yang ditanggung PTN digantikan oleh BOPTN.

Memang  dengan PNBP ada potensi menyalahgunaan dana masyarakat jika tidak dikontrol dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu membatasinya tanpa ahrsu menghapus. Untuk tahun ini memang masih ada jalur masuk PTN melalui ujian mandiri yang dikelola universitas dengan potensi PTN bisa menggali dana lewat uang pangkal. Namun ada kabar bahwa uang pangkal  akan dihapus. Para pengelola PTN dari Rektor hingga ketua prodi menjerit bagaimana akan bergerak lebih leluasa?

Daya Beli Masyarakat

Banyak orang tua yang mampu dari sisi ekonomi dan anaknya mampu dari sisi akademis bersedia membayar mahal untuk pendidikan anaknya, apalagi untuk bisa kuliah di PTN –PTN unggulan. Dihitung secara total biaya kuliah dengan uang pangkal masih lebih murah dibandingkan kuliah ke luar negeri. Apalagi sekarang beberapa PTN menawarkan program internasional dengan pengantar bahasa Inggris atau mempunyai program double degree dengan Universitas asing. Bahkan mereka rela membayar lebih mahal ke luar negeri kalau tidak diterima di PTN. Ini menandakan daya beli masyarakat terhadap jasa pendidikan sangat tinggi.  Tidak ada salahnya jika PTN menangkap peluang ini dalam rangka memajukan pendidikan di PTN.

Istilah komersialisasi pendidikan yang dulu dihembuskan berkaitan dengan BHMN tidak sepenuhnya benar. Jika melihat pendapatan rata-rata penduduk yang semakin besar, banyak masyarakat yang mau membayar jasa pendidikan dengan harga lebih tinggi karena merupakan belanja yang penting, bahkan masuk kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Uang masuk Rp 50 juta bagi sebagian masyakat bukan uang yang besar untuk pendidikan anak. Dari pengalaman lapangan banyak orang yang mau membayar lebih mahal asal anaknya bisa masuk PTN. Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan para jemaah umroh dan jemaah haji yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun bahkan rela berulang kali pergi ke tanah suci. Jadi istilah komersialisasi kurang tepat kalau memang ‘harga’ pendidikan masih wajar dan masih ada kesempatan luas bagi masyarakat kurang mampu untuk kuliah di PTN-PTN berkualitas di tanah air. Sebaliknya pemerintah seharusnya tetap memberi kesempatan PTN untuk menggali dana masyarakat untuk mempercepat perkembangan perguruan tinggi dalam rangka bersaing di level regional maupun internasional tanpa membatasi kesempatan masyrakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan berkualitas.  Potensi PTN untuk bisa menggali dana dari masyarakat masih terbuka. Dana dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting  untuk mengembangkan kualitas PTN.

Roh Chavez untuk Blok Mahakam

Jawapos, Opini, 10 April 2013

Kedaulatan sering hanya dipahami sebagai kedaulatan wilayah, bukan pengelolaan kandungan yang ada dalam wilayah itu. Maka dalam usia RI yang hampir 68 tahun, banyak kekayaan alam masih dikelola asing dengan bagian untuk bangsa indonesia sangat minim. Itulah yang terjadi dalam kasus pengelolaan blok Mahakam. Blok ini terletak di Kalimantan Timur,salah satu blok gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Menjelang berakhirnya kontrak 2017 mulai ada lobi-lobi baik dari Perancis maupun Jepang untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah mereka, Total (Perancis ) dan Inpex (Jepang) mengelola selama 50 tahun. Kontrak pertama di tandatangani 31 Maret 1967 beberapa saat setelah Suharto dilantik menjadi Presiden. Kemudian diperpanjang pada 31 Maret 1997, setahun sebelum Suharto jatuh. Kontrak dengan Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan kandungan yang mencapai 12,5 Tcf (triliun cubic feet) sekarang, atau sekitar 10,1 tcf pada 2017 jelas saja blok ini menjadi incaran pihak asing. Kekayaan atau pendapatan kotor yang terkandung (asumsi kandungan gas 10,1 Tcf) ditambah dengan kandungan minyak 192 juta barel mencapai Rp1300 triliun (Indonesian Resources Studies, IRESS). Hitungan agak pesimis dari Dirut Pertamina menghasilkan keuntungan Rp 171 triliun (Manufacturing Hope, Jawapos, 1 April 2013). Hitungan pesimis menghasilkan pendapatan 32 Triliun (asumsi cadangan tinggal 1 Tcf).
Usaha terus mengangkangi Blok ini jelas-jelas ditunjukkan oleh pihak asing. Tidak kurang-kurang PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 2011. Hal itu diperkuat lagi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq yang meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.Tentu saja juga Manajemen Total sendiri. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex, Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan termasuk yang getol agar Indonesia mengambil Blok Mahakam dan dikelola Pertamina, termasuk almarhum Prof Widjayono Wamen ESDM. Bahkan DI siap mendukung sejak sekarang agar Pertamina mempunyai kemampuan dan kesiapan mengelola pada 2017. Ini adalah usaha-usaha untuk merebut kedaulatan energi. Penegasan juga diberikan Dwiyanti Cahyaningsih, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Strategis. Pertamina 100 persen sanggup. Sebab Pertamina punya teknologi dan pendanaan yang lebih dari cukup. Perusahaan ini telah membangun kemampuan teknis lepas pantai antara lain di Offshore Northwest Java, West Madura Offshore serta di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat. Aset yang dimiliki mencapai Rp 3.000 triliun.

Tidak sedikit juga orang-orang yang menentang pengelolaan sendiri blok ini. Di kalangan politisi DPR dan birokrat menentang rencana pengambil alihan ini dengan alasan
1) Ketidakmampuan kita. Secara teknologi, SDM, modal finansial dan pemasaran/networking kita tidak akan mampu mengelola blok ini. Orang yang berada dalam kelompok ini antara lain Nazarudin Kiemas, anggota DPR dapil Sumatera Selatan, Jero Wacik (Menteri ESDM). Mereka lupa bahwa insinyur kita bekerja di berbagai negara dan perusahaan-prusahaan asing di Indonesia untuk melakukan tugas-tugas eksplorasi dan penambangan gas ini. Kita jelas mampu. Pertamina menyatakan siap. Dari sisi keuangan jelaslah investasi yang menguntungkan akan diminati banyak pihak, tidak perlu logika rumit untuk mengiyakan hal ini.
2) Kandungan gas yang tinggal 2 TCF. Dengan alasan kandungan tinggal 2 TCF maka akan rugi mengambil blok ini untuk dikelola. Ada dalam barisan ini adalah Nazarudin Kiemas, Rudi Rubiandini mantan Wamen ESDM dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M Lobo Balia Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kalau benar kandungan hanya 2 Tcf atau setara dengan potensi pendapatan Rp 64 triliun, maka itu masih merupakan jumlah besar. Tidak masuk akal jika Perancis dan jepang masih sangat berminat memperpanjang kontrak hanya dengan sisa cadangan gas 2 TCF. Termasuk pendukung alasan ini adalah Wamen ESDM Susilo Siswoutomo Ia mengaku khawatir jika Pertamina yang mengelola, lifting migas terancam. Jero Wacik setali tiga uang. Ia katakan Pertamina bisa bangkrut dengan pengambilalihan ini. Lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal.

Kita masyarakat luas harus terus menerus menyuarakan pentingnya Blok Mahakam ini untuk kita kelola agar pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap pemimpin negeri ini berani bersikap tegas seperti Hugo Chavez : nasionalisasi perusahaan minyak asing atau merubah kontrak yang menguntungkan bagi bangsa. Dengan sikapnya itu rakyat Venezuela bisa menikmati kekayaan minyak yang mereka miliki walaupun harus menghadapi Amerika Serikat. Orang-orang politik yang bersuara miring mengenai pengambilalihan ini harus dicatat untuk diberi hukuman politis sewaktu pemilu nanti. Jangan pilih lagi orang-orang yang mengkhianati konstitusi. Sudah saatnya kita berani karena memang kita mampu mengelola sumber alam kita. Kalau tidak dimulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa. Selalu ada alasan ketidakmampuan teknologi, SDM dsb untuk menghambat tekad kita untuk berdaulat atas sumber kekayaan alam. Jangan sampai kasus Blok Cepu terulang dengan pengelolaan sumber alam oleh pihak asing sementara kita sendiri mampu.
Tahun depan adalah tahun strategis untuk pegambilan keputusan ini. Sebelum kabinet SBY II berakhir akan banyak orang yang duduk di pemerintahan atau kementrian menggunakan kesempatan pada kasus Blok Mahakam ini. Baik demi keuntungan pribadi, atau untuk modal mempersiapkan diri dalam Pemilu. Tidak sedikit juga anak-anak bangsa yang bekerja untuk Total dan Inpex dan rekanannya yang mungkin galau jika Total atau Inpex kehilangan blok ini. Mungkin mereka akan kehilangan banyak kesempatan. Tapi kita harus berpikir jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas buat masa depan anak-anak kita. Bung Karno berkeberatan perusahaan asing menambang minyak kita, beliau ingin menunggu para insinyur kita mampu melakukannya sendiri. Kini setelah puluhan tahun berlalu dan anak bangsa sudah mumpuni, kesempatan itu harus direbut. Kita harus mempunyai kedaulatan energi. Menguasai dan mengelola sendiri sumber alam kita. Seperti halnya Belanda tidak pernah bilang Indonesia siap merdeka kecuali kita merebut, begitu juga tidak akan pernah bangsa asing membiarkan kita merebut dan mengelola kekayaan kita sendiri. Melalui anggota DPR, para akademisi, birokrat dan pejabat kementrian mereka akan mengusahakan terus untuk bisa mengelola tambang uang yang menggiurkan itu. Mampukah pemimpin bangsa kita bersikap tegas demi kepentingan rakyat? Kita tunggu roh keberanian Chavez hadir di sini, di dalam jiwa pemimpin kita.

Demokrasi Tanpa Partai, mungkinkah?

Untuk kesekian kalinya dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia,  masyarakat disuguhi tontonan betapa partai justru membuat pemerintahan tidak efisien. Keributan terjadi di DPR dan  pemerintah karena urusan mementingkan partainya. Kasus penetapan kenaikan BBM yang mundur tanpa kepastian telah menyengsarakan rakyat dalam hal naiknya harga sebelum BBM itu sendiri naik. Mundurnya kenaikan BBM disebabkan salah satunya tarik ulur antar partai-partai di DPR. Sebelum ini juga telah diperlihatkan bagaimana partai-partai di DPR berusaha merampok duit negara melalui tawar menawar dalam pembahasan APBN-P.  Tidak itu saja. Dalam hal penentuan anggaran dengan departemen pun partai-partai sudah menyiapkan strategi untuk ikut menikmati uang-uang di kementrian melalui calo, makelar, kontraktor , konsultan atau supplier. Kasus impor daging sapi, pengadaan al Qur’an dan simulator SIM  juga memperlihatkan bagaimana partai menggerogoti uang negara. Keributan pilkada karena persaingan antar partai juga menjadi bukti bagaimana keberadaan partai politik justru membuat tata kelola pemerintahan tidak efisien. Mungkin pada tahap tertetntu sebagian besar masyarakat justru anti partai.

<div
Tulisan ini tidak akan mengulas keberadaan partai dari sisi konstitusi atau ilmu teori politik dan tata pemerintahan. Tetapi mengulas dari sisi empiris dan logika umum menurut orang yang bukan ahli politik, tetapi lebih dari sisi manajemen. Apakah mungkin demokrasi berjalan tanpa partai?  Jawabannya mungkin. Contoh empirisnya adalah China. Negara besar dan kuat ini hanya mempunyai satu partai politik yaitu Partai Komunis China (PKC). Sistem kepartian dengan satu partai identik dengan tanpa partai, karena sebenarnya tidak ada persaingan antar partai. Yang ada adalah persaingan antar tokoh dalam satu partai dari level terbawah hingga nasional. Mau dinamakan partai atau lembaga perwakilan secara substansi tidak berbeda. Apakah China negara demokratis? Jawabnya iya. Mungkin bukan, menurut analis Barat. Tapi iya menurut pandangan orang China. Bagi China demokrasi tidak harus berarti menjalankan demokrasinya  negara Barat. Demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi dan budaya bangsa yang bersangkutan. China membuktikan dengan demokrasi khas mereka negara itu bisa sangat maju. Partai dengan satu ideologi yaitu komunis. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak jelas China itu komunis atau kapitalis. Seperti Deng Xiao Ping bilang : nggak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak peduli China itu komunis atau kapitalis yang penting bisa maju. Para analisis barat mengakui demokrasi khas China.

Para tokoh nasional China muncul dari kiprah mereka di PKC. Orang yang berpolitik harus masuk PKC. Di dalam PKC itulah persaingan, debat  dan seleksi pemimpin dilakukan. Mulai dari pengurus partai tingkat bawah menapaki  tangga menjadi pemimpin nasional dilakukan dalam satu partai PKC. Dengan lebih dari 1 Milyar penduduk dari berbagai suku struktur partai seperti itu terbukti sangat cocok. Itulah demokrasi model China.

Kembali ke kita, akankah sistem multipartai jaman reformasi ini diteruskan dengan akibat pengelolaan negara tidak efisien? Hiruk pikuk dan kebsingan  sering terjadi membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi rakyat. Keasyikan orang partai hanya untuk partainya, untuk bagi-bagi kekuasaan, itu pun hanya menguntungkan para elite partai bukan partisipannya, bukan rakyat.  Partai-partai yang membawa ideologi tertentu juga tida terlihat dalam policyyang mereka usulkan atau bela.  Kolaborasi partai-partai di DPR atau di dalam Pilkada lebih banyak ditentukn kesamaan kepentingan bukan kedekatan ideologi. Pengadilan terhadap tokoh politik juga sering dianggap tebang pilih karena alasan partai. Bagaimana jika kita kembali ke jaman Orde Baru plus kejujuran dan kebebasan?

Orde baru memberlakukan demokrasi dengan tiga partai dengan Golkar sebagai Partai Utama, selalu menang Pemilu  dan selalu memegang kekuasaan hampir selama 30 tahun. Partai yang lain yaitu PPP dan PDI hanya kosmetik demokrasi. Selama hampir 25 tahun NKRI ,sejak sistem kepartaian disederhanakan menjadi tiga (mulai Pemilu 1977) , pemerintah menjalankan demokrasi dengan satu partai dimana  kestabilan pemerintahan, politik maupun ekonomi sangat terjaga. Sehingga pada jaman Orde Baru  dengan tokoh sentral Suharto timbul istilah demokrasi seolah-olah karena semua hal yang berkaitan dengan hasil dari proses demokrasi sudah diputuskan sebelum dilakukan musyawarah atau sidang DPR/MPR.

Kini, belajar dari pengalaman, kalau kita mau realistis kita bisa mengadopis sitem kepartian model Orba atau China dimana hanya ada satu partai. Kosmetik demokrasi, kepura-puraan dan seolah-olah harus dihilangkan. Tidak akan banyak energi dan dana terbuang untuk urusan partai, DPR, Pilkada dan Pemilu. Presiden tidak merasa perlu mengambil anggota kabinet dari berbagai partai untuk menjaga keterwakilan partai pemenang Pemilu.  Para menteri pun bisa bekerja  dengan fokus pada urusan utamanya  sebagai pembantu presiden tanpa memikirkan dari partai mana dia berasal.

Dengan satu partai , tokoh-tokoh yang ingin muncul bisa bersaing dalam satu partai. Dengan hanya satu partai yang terbuka dan demokratis tokoh terbaik pasti akan muncul. Karena dia telah menjalani kompetisi dengan semua tokoh yang lain dalam satu partai.

Embrio satu partai sebenarnya sudah ada yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR ditiadakan atau keanggotaanya  diganti dengan DPD maka itulah demokrasi satu partai. Dengan mekanisme seperti  DPD diharapkan tokoh yang mewakili daerah adalah tokoh terbaik di daerahnya. Jika mekanisme DPD diurusi oleh suatu lembaga yang dinamakan partai maka kita menjalankan sistem kepartain satu partai.

Banyak orang mungkini akan mencemooh ini sebagai tidak demokratis. Siapa bilang? Prinsip dasar Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Negara dijalankan semata-mata  dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi demokrasi tidak ekuivalen dengan multi partai. Tinggal sekarang mau tidak kita untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus efisien?

Bayangkan kalau Jokowi, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan , Prabowo atau calon presiden yang lain berada dalam satu partai. Mereka pasti akan bersaing dalam satu partai untuk menjadi yang terbaik. Masyarakat tidak bingung memilih, karena partai akan menyaring siapa yang terbaik. Pemerintah tidak menghabiskan uang banyak untuk mendanai partai dan segala pilkadanya . Namun harus diingat bahwa sistem ini harus disertai kejujuran dan kebebasan, jauh dari intimidasi dan pemaksaan. Tanpa itu sistem satu partai , mungkin efisien,  tapi bisa menjadi korup dan menciptakan tokoh otoriter seperti  terjadi di Korea Utara, karena masyarakat tidak punya pilihan lain.

Di dunia rata, dimana tempat kita?

Dalam perjalanan ke “India” 1492, Columbus membuktikan bahwa dunia itu bulat. Hanya mendasarkan arah perjalanannya selalu ke arah barat, Columbus mencapai daratan Amerika dan menyebut penduduknya sebagai Indian lalu kembali lagi ke negaranya, Spanyol. Bukti itu sudah cukup mengatakan dunia itu bulat. Thomas Friedman, kolumnis New York Times, mempopulerkan istilah “dunia rata”(the world is flat), sekembalinya dia dari perjalanan ke India yang menakjubkan. Berbeda dengan Columbus yang ingin menemukan sumber rempah-rempah, sutera, emas, dan mutiara di India Timur yang terkenal masa itu sebagai sumber kekayaan, Friedman ingin menemukan manusia-manusia cerdas, software, call centers, algoritma-algoritma kompleks, dan berbagai penemuan di bidang rekayasa optik sebagai sumber kekayaan masa kini.

Awalnya adalah ucapan salah satu manusia cerdas berpengaruh di Silicon Valley-nya India, Bangalore, Nandan Nilekani. CEO dari perusahaan teknologi informasi Infosys Technologies Ltd ini memberi tahu Friedman:”Tom, the playing field is being leveled”(Lapangan persaingan sudah rata). Pernyataan yang menghentak Friedman. Apa maksudnya?
Sebuah negara yang terkenal akan kemiskinannya, sekaligus sumber manusia-manusia cerdas seperti India, sekarang bisa bersaing dengan Amerika, sebuah negara superpower, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Amerika sedang mengalami tantangan hebat dari negara-negara seperti India dan China. Semua ini terjadi setelah pada 2000, investasi besar-besaran ditanam dalam bidang teknologi informasi, pemasangan kabel optik bawah laut dan satelit, dibarengi dengan harga komputer yang makin murah dan menjamur di mana-mana, penemuan search engine seperti Google, penemuan software baru, pemakaian internet dan pemakaian sistem operasi Windows yang melanda hampir seluruh belahan bumi. Semua orang bisa bersaing darimana saja asal punya kemampuan. Dunia makin rata! Orang India tidak harus pergi ke Amerika untuk bisa bekerja untuk Intel atau IBM. Ribuan orang terpilih sekarang bekerja di Bangalore untuk memenuhi order perusahaan-perusahaan di bidang teknologi informasi maupun pembuat software dari Eropa maupun Amerika. Pemberian order bisa dilakukan lewat email atau telepon. Pertemuan dengan partner atau client dari berbagai benua bisa dilakukan lewat teleconference tanpa harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk bisa menjadi bagian dari global supply chain dari suatu produk seseorang atau kelompok tidak perlu pindah dari negaranya. Dengan modal komputer, software, sambungan internet dan telepon, pekerjaan oarng Amerika bisa dikerjakan dari Bangalore, India.
Pekerjaan penulisan software, pembuatan game, menerima call dari pelanggan di Amerika, semua bisa dilakukan dari Bangalore. Tidak heran kalau Anda tinggal di Kansas City atau Florida dan mengalami masalah dengan komputer Anda lalu menelepon customer service ke perusahaan dimana Anda membeli komputer lewat nomor gratis 1-800, tiba-tiba akan terdengar jawaban dengan aksen India dan berasal dari Bangalore, bukan dari satu wilayah di Amerika. Pekerjaan-pekerjaan yang di Amerika dianggap sampah seperti menerima telepon telah menjadi pekerjan bergengsi di India. Dan itu mengancam lapangan kerja di Amerika. Dengan gaji yang lebih rendah dan kualitas pekerjaan yang sama, orang-orang India telah mencuri pekerjaan-pekerjaan orang Amerika tanpa harus berpindah tempat. Perusahaan-perusahaan swasta seperti Intel, HP dan IBM lebih memilih orang-orang India untuk mendapatkan untung. Tidak heran kalau HP atau IB merencenakan untuk mem-PHK ribuan karyawannya dan memilih meng-hire karyawan baru dari India. Kalau dulu orang tua Friedman bilang”Habiskan makananmu, ingat orang India dan China pada kelaparan”, maka Friedman mewanti-wanti putrinya yang sedang belajar di Univeritas : ”Selesaikan PR kamu, rakyat di India dan China siap memangsa pekerjaanmu”.
Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, setiap indvidu atau kelompok kecil bisa menjalankan perkerjaan-pekerjaan soft dari rumahnya. Seorang ibu rumah tangga di Taiwan bisa menjual tasnya ke konsumen seluruh dunia lewat pasar lelang online paling populer Ebay dengan modal komputer, sambungan internet dan kamera digital. Seseorang di Hongkong dari rumahnya bisa membuka toko buku online dengan harga jauh lebih murah dengan harga buku di Amerika dan melayani semua orang di belahan bumi yang mempunyai akses internet. Setiap saat tanpa ada jam kantor.
Globalisasi gelombang ketiga sedang melanda dunia, masih menurut Friedman lewat bukunya The world is flat: A brief history of the twenty-first century (2005). Globalisasi tahap satu ditandai pertanyaan: bagaimana negara saya harus menempatkan diri di pasar global? Globalisasi tahap dua ditandai dengan pertanyaan: bagaimana perusahaan saya harus menemptakan diri di pasar global. Di globalisasi tahap tiga pertanyaannya adalah: bagaimana saya dan kelompok kecil saya harus bersaing di pasar global. Globalisasi tahap satu, dimulai ketika Columbus mendarat di Amerika hingga tahun 1800-an. Tahap kedua berlanjut ketika perusahaan swasta Belanda dan Inggris mulai menguasai perdagangan dunia hingga 2000, dimana dimulai tahap awal pemakaian worl wide web. Pemain dalam globalisasi tahap dua masih dikuasai orang-orang atau perusahaan Eropa dan Amerika. Dalam globalisasi tahap tiga pemain dari mana saja bisa mempengaruhi pasar.
Di sisi lain China telah tumbuh menjadi negara pengekspor terbesar kedua ke Amerika Serikat setelah Kanada. Sebelumnya tempat kedua diduduki oleh Mexico tetangga terdekat Amerika yang menikmati beberapa keuntungan geografis untuk mengekspor barangnya. China telah memenuhi pasar Amerika dengan produk komponen komputer, komponen elektrik, mainan anak, tekstil, barang-barang kebutuhan olah raga dan sepatu tenis. Bahkan Mexico pun harus kebanjiran mainan anak dan baju-baju bikinan China. Bahkan produk semacam lentera yang biasa digunakan anak-anak Mesir memperingati datangnya Ramadan yang sudah berlangsung ratusan tahun dibuat sendiri oleh orang Mesir kini sudah digantikan oleh produk dari China yang lebih aman, murah dan bagus desainnya. Dunia makin rata! Semua pemain bisa menendang bola ke mana saja. Tetapi pemain-pemain baru dari Asia masih terbatas dari negara India, China, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea dan Singapura.

Di Mana tempat Kita?
Dalam laporan International Finance Company (lembaga di bawah World Bank) yang diberi nama Doing Business in 2004, dikutip cerita tentang Indonesia. Seorang pengusaha Indonesia ingin membuka pabrik tekstil, pelanggan sudah antri, mesin sudah siap dan rencana bisnis yang prospektif sudah dibuat. Untuk mengurus izin pendirian pabrik ini ia butuh 168 hari. Di akhir waktu dia bisa menjalankan pabriknya, para pelanggan sudah pindah ke tempat lain. Hanya perlu 2 hari untuk memulai bisnis di Australia, tetapi butuh 203 dan 215 hari masing-masing di Haiti dan Kongo. Walaupun peran individu dan kelompok kecil semakin penting dalam dunia yang rata sekarang tetapi masalah-masalah perijinan, ongkos dan fasilitas tetap memegang peran penting.
Lagi-lagi masalah birokrasi yang telah menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Ibarat pemain bola yang main di lapangan rata, salah satu kaki pemain kita keseleo. Walaupun bebas menendang, tendangan kita lembek. Para pembeli dan penjual Indonesia harus mengalami masalah kepercayaan ketika ikut bermain di pasar lelang online seperti Ebay. Tingginya tingkat fraudulence(penipuan/pemalusan) para pengguna kartu kredit Indonesia telah menjadikan para penjual barang online mem-blacklist pembeli Indonesia. Begitu juga dengan penjual barang online dari Indonesia yang mengalami hambatan berupa mahalnya biaya pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Belum lagi masalah teknologi seperti koneksi internet, sebuah fasilitas dunia modern untuk ikut bermain di dunia yang makin rata. Bagaimana kita bersaing dengan India menerima order dari perusahaan-perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi atau software development di Amerika dan Eropa kalau untuk koneksi ke internet saja masih mahal dan lamban? Bagaimana kita bisa mengikuti irama supply chain network untuk ikut menjadi salah satu suplier dari produk komputer Dell seperti dilakukan negara tetangga Malaysia, bila fasilitas untuk mendukung pemenuhan order yang dituntut cepat dan tepat waktu masih terhambat urusan perijinan?
Dunia makin rata, lapangan permainan sudah sama rata, banyak pemain berbakat. Sayang banyak hal yang masih harus dibenahi untuk bisa bermain bagus untuk mengimbangi lawan.