BOPTN dan Potensi Penggalian Dana Masyarakat

Seorang dosen di sebuah program studi  keberatan mata kuliah yang diajarkan diambil oleh para mahasiswa Malaysia yang sedang ikut program student exchange di ITS. Sang dosen tidak pecaya diri dengan peralatan laboratorium yang dipunyai program studinya . Sebabnya beberapa bulan lalu ketika berkunjung ke univeristas mitra di Malaysia, dengan mata kepala sendiri dia melihat peralatan laboratorium yang luar biasa canggih.  Begitu pun ketika berurusan dengan kualitas asrama. Kita juga harus mengakui ketertinggalan kita. Kita masih perlu banyak dana untuk mendukung infrastruktur kampus. Apalagi jika harus bersaing dengan universitas di luar. Kemampuan SDM saja tidak cukup untuk bersaing di level regional dan internasional.  Maka ketika pemerintah ingin memberlakukan Uang Kuliah Tunggal dan memberikan Bantuan Operasional untuk Pergurun Tinggi (BOPTN) dengan mengurangi atau menghilangkan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau uang pangkal dari mahasiswa, di tingkat pelaksana di bawah terbayang bagaimana prodi bisa bergerak. Penggalian dana  yang masuk kategori PNBP (penerimaan negara bukan pajak),  itu menjadi andalan PT untuk mengembangkan banyak hal termasuk sarana dan prasarana.

Menghadapi ini jadi teringat ide BHMN (Badan Hukum Milik Negara) untuk mengganti status PTN yang mati suri sebelum mencapai tahap matang karena dianggap melanggar konsitusi oleh MK. BHMN sesungguhnya ide brilian sebagai upaya agar PTN bisa menggali dana masyarakat untuk memajukan pendidikan tinggi tanpa harus mengandalkan dana pemerintah. Pemerintah terlalu berat kalau harus menanggung semua biaya pendidikan di PTN. BHMN juga salah satu solusi agar subsidi silang dalam pendidikan tinggi bisa dilaksanakan. Dari BHMN juga sebenarnya link and match dunia pendidikan dan industri bisa digiatkan karena PTN harus mencari sumberdana di luar APBN.  Gus Dur pernah mengatakan pendidikan yang baik memang mahal, untuk itu kemampuan ekonomi masyarakat perlu dinaikkan agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Kini ketika kemampuan itu mulai meningkat justru kemauan untuk membayar dibatasi dengan adanya policy Uang Kuliah Tunggal dimana penggalian dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi.

PTN ketika melakukan penggalian dana lewat uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebenarnya tidak mematikan kesempatan orang miskin untuk bisa kuliah. Karena porsi untuk masyarakat untuk mendapatkan beasiswa lewat skema bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi) maupun tes masuk regular tetap terbuka. Yang salah adalah ketika semua pintu masuk diharuskan lewat jalur dengan uang pangkal yang tinggi. Sebagian besar pengelola PTN masih mempunyai nurani dengan memberi kesempatan orang kurang mampu bisa kuliah di PTN bagus. Para pengelola berasal dari kalangan itu dulunya jadi bisa merasakan dan memberi jalan keluar.

Banyak hal di lakukan kemendikbud tahun ini, selain Kurikulum, sistem peneriman mahasiswa baru yang lebih banyak mengndalkan jalur tanpa tes (SNMPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT menjadi perbincangan hangat di kalangan pengelola PTN. Tahun ini uang kuliah tunggal akan diberlakukan berbarengan dengan BOPTN. UKT dimaksudkan untuk membuat standar biaya yang dihabiskan setiap mahasiswa program studi tertentu selama setahun. Dengan UKT maka diharapkan biaya pendidikan dari satu PTN ke PTN yang lain tidak berbeda jauh. Dengan UKT juga diharapkan PTN tidak memungut biaya-biaya tambahan selain SPP. Karena sisa biaya yang harus ditanggung sebuah PTN akan ditutup dari BOPTN, semacam BOS  untuk PTN. Dengan UKT juga diharapkan ongkos yang dibayar mahasiswa untuk kuliah di PTN semakin murah.

Bagi masyarakat umum mungkin ini berita baik karena uang kuliah akan semakin murah dan tidak bervariasi antar PTN. Namun bagi pengelola PTN atau ketua Jurusan sebagai ujung tombak operasioanl  PTN,   ini menjadi pertaruhan besar. Sebagai pengelola di tingkat bawah kami berharap penggalian dana masyarakat masih dimungkinkan. Ada hal-hal yang biasanya dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti uang pangkal tersebut,  tidak semua bisa ditutup dari BOPTN. Dikbud sudah menetapkan pengeluaran  apa saja yang bisa didanai oleh BOPTN. Di satu sisi memang PTN terbantu dengan BOPTN karena bisa mengadakan aktivitas-aktivitas penunjang kemajuan PTN. Di sisi lain PTN kurang bisa bergerak. Misalnya, pengadaan alat-alat laboratorium dan fasilitas lain pendukung proses belajar mengajar tidak semua bisa didanai dengan BOPTN. Pada saat PTN diperbolehkan memungut uang dari masyarakat, penggunaannya lebih fleksibel tidak seperti BOPTN yang  dibatasi dalam hal peruntukkannya. Jadi tidak bisa kekurangan biaya yang ditanggung PTN digantikan oleh BOPTN.

Memang  dengan PNBP ada potensi menyalahgunaan dana masyarakat jika tidak dikontrol dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu membatasinya tanpa ahrsu menghapus. Untuk tahun ini memang masih ada jalur masuk PTN melalui ujian mandiri yang dikelola universitas dengan potensi PTN bisa menggali dana lewat uang pangkal. Namun ada kabar bahwa uang pangkal  akan dihapus. Para pengelola PTN dari Rektor hingga ketua prodi menjerit bagaimana akan bergerak lebih leluasa?

Daya Beli Masyarakat

Banyak orang tua yang mampu dari sisi ekonomi dan anaknya mampu dari sisi akademis bersedia membayar mahal untuk pendidikan anaknya, apalagi untuk bisa kuliah di PTN –PTN unggulan. Dihitung secara total biaya kuliah dengan uang pangkal masih lebih murah dibandingkan kuliah ke luar negeri. Apalagi sekarang beberapa PTN menawarkan program internasional dengan pengantar bahasa Inggris atau mempunyai program double degree dengan Universitas asing. Bahkan mereka rela membayar lebih mahal ke luar negeri kalau tidak diterima di PTN. Ini menandakan daya beli masyarakat terhadap jasa pendidikan sangat tinggi.  Tidak ada salahnya jika PTN menangkap peluang ini dalam rangka memajukan pendidikan di PTN.

Istilah komersialisasi pendidikan yang dulu dihembuskan berkaitan dengan BHMN tidak sepenuhnya benar. Jika melihat pendapatan rata-rata penduduk yang semakin besar, banyak masyarakat yang mau membayar jasa pendidikan dengan harga lebih tinggi karena merupakan belanja yang penting, bahkan masuk kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Uang masuk Rp 50 juta bagi sebagian masyakat bukan uang yang besar untuk pendidikan anak. Dari pengalaman lapangan banyak orang yang mau membayar lebih mahal asal anaknya bisa masuk PTN. Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan para jemaah umroh dan jemaah haji yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun bahkan rela berulang kali pergi ke tanah suci. Jadi istilah komersialisasi kurang tepat kalau memang ‘harga’ pendidikan masih wajar dan masih ada kesempatan luas bagi masyarakat kurang mampu untuk kuliah di PTN-PTN berkualitas di tanah air. Sebaliknya pemerintah seharusnya tetap memberi kesempatan PTN untuk menggali dana masyarakat untuk mempercepat perkembangan perguruan tinggi dalam rangka bersaing di level regional maupun internasional tanpa membatasi kesempatan masyrakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan berkualitas.  Potensi PTN untuk bisa menggali dana dari masyarakat masih terbuka. Dana dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting  untuk mengembangkan kualitas PTN.

Roh Chavez untuk Blok Mahakam

Jawapos, Opini, 10 April 2013

Kedaulatan sering hanya dipahami sebagai kedaulatan wilayah, bukan pengelolaan kandungan yang ada dalam wilayah itu. Maka dalam usia RI yang hampir 68 tahun, banyak kekayaan alam masih dikelola asing dengan bagian untuk bangsa indonesia sangat minim. Itulah yang terjadi dalam kasus pengelolaan blok Mahakam. Blok ini terletak di Kalimantan Timur,salah satu blok gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Menjelang berakhirnya kontrak 2017 mulai ada lobi-lobi baik dari Perancis maupun Jepang untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah mereka, Total (Perancis ) dan Inpex (Jepang) mengelola selama 50 tahun. Kontrak pertama di tandatangani 31 Maret 1967 beberapa saat setelah Suharto dilantik menjadi Presiden. Kemudian diperpanjang pada 31 Maret 1997, setahun sebelum Suharto jatuh. Kontrak dengan Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan kandungan yang mencapai 12,5 Tcf (triliun cubic feet) sekarang, atau sekitar 10,1 tcf pada 2017 jelas saja blok ini menjadi incaran pihak asing. Kekayaan atau pendapatan kotor yang terkandung (asumsi kandungan gas 10,1 Tcf) ditambah dengan kandungan minyak 192 juta barel mencapai Rp1300 triliun (Indonesian Resources Studies, IRESS). Hitungan agak pesimis dari Dirut Pertamina menghasilkan keuntungan Rp 171 triliun (Manufacturing Hope, Jawapos, 1 April 2013). Hitungan pesimis menghasilkan pendapatan 32 Triliun (asumsi cadangan tinggal 1 Tcf).
Usaha terus mengangkangi Blok ini jelas-jelas ditunjukkan oleh pihak asing. Tidak kurang-kurang PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 2011. Hal itu diperkuat lagi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq yang meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.Tentu saja juga Manajemen Total sendiri. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex, Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan termasuk yang getol agar Indonesia mengambil Blok Mahakam dan dikelola Pertamina, termasuk almarhum Prof Widjayono Wamen ESDM. Bahkan DI siap mendukung sejak sekarang agar Pertamina mempunyai kemampuan dan kesiapan mengelola pada 2017. Ini adalah usaha-usaha untuk merebut kedaulatan energi. Penegasan juga diberikan Dwiyanti Cahyaningsih, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Strategis. Pertamina 100 persen sanggup. Sebab Pertamina punya teknologi dan pendanaan yang lebih dari cukup. Perusahaan ini telah membangun kemampuan teknis lepas pantai antara lain di Offshore Northwest Java, West Madura Offshore serta di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat. Aset yang dimiliki mencapai Rp 3.000 triliun.

Tidak sedikit juga orang-orang yang menentang pengelolaan sendiri blok ini. Di kalangan politisi DPR dan birokrat menentang rencana pengambil alihan ini dengan alasan
1) Ketidakmampuan kita. Secara teknologi, SDM, modal finansial dan pemasaran/networking kita tidak akan mampu mengelola blok ini. Orang yang berada dalam kelompok ini antara lain Nazarudin Kiemas, anggota DPR dapil Sumatera Selatan, Jero Wacik (Menteri ESDM). Mereka lupa bahwa insinyur kita bekerja di berbagai negara dan perusahaan-prusahaan asing di Indonesia untuk melakukan tugas-tugas eksplorasi dan penambangan gas ini. Kita jelas mampu. Pertamina menyatakan siap. Dari sisi keuangan jelaslah investasi yang menguntungkan akan diminati banyak pihak, tidak perlu logika rumit untuk mengiyakan hal ini.
2) Kandungan gas yang tinggal 2 TCF. Dengan alasan kandungan tinggal 2 TCF maka akan rugi mengambil blok ini untuk dikelola. Ada dalam barisan ini adalah Nazarudin Kiemas, Rudi Rubiandini mantan Wamen ESDM dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M Lobo Balia Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kalau benar kandungan hanya 2 Tcf atau setara dengan potensi pendapatan Rp 64 triliun, maka itu masih merupakan jumlah besar. Tidak masuk akal jika Perancis dan jepang masih sangat berminat memperpanjang kontrak hanya dengan sisa cadangan gas 2 TCF. Termasuk pendukung alasan ini adalah Wamen ESDM Susilo Siswoutomo Ia mengaku khawatir jika Pertamina yang mengelola, lifting migas terancam. Jero Wacik setali tiga uang. Ia katakan Pertamina bisa bangkrut dengan pengambilalihan ini. Lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal.

Kita masyarakat luas harus terus menerus menyuarakan pentingnya Blok Mahakam ini untuk kita kelola agar pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap pemimpin negeri ini berani bersikap tegas seperti Hugo Chavez : nasionalisasi perusahaan minyak asing atau merubah kontrak yang menguntungkan bagi bangsa. Dengan sikapnya itu rakyat Venezuela bisa menikmati kekayaan minyak yang mereka miliki walaupun harus menghadapi Amerika Serikat. Orang-orang politik yang bersuara miring mengenai pengambilalihan ini harus dicatat untuk diberi hukuman politis sewaktu pemilu nanti. Jangan pilih lagi orang-orang yang mengkhianati konstitusi. Sudah saatnya kita berani karena memang kita mampu mengelola sumber alam kita. Kalau tidak dimulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa. Selalu ada alasan ketidakmampuan teknologi, SDM dsb untuk menghambat tekad kita untuk berdaulat atas sumber kekayaan alam. Jangan sampai kasus Blok Cepu terulang dengan pengelolaan sumber alam oleh pihak asing sementara kita sendiri mampu.
Tahun depan adalah tahun strategis untuk pegambilan keputusan ini. Sebelum kabinet SBY II berakhir akan banyak orang yang duduk di pemerintahan atau kementrian menggunakan kesempatan pada kasus Blok Mahakam ini. Baik demi keuntungan pribadi, atau untuk modal mempersiapkan diri dalam Pemilu. Tidak sedikit juga anak-anak bangsa yang bekerja untuk Total dan Inpex dan rekanannya yang mungkin galau jika Total atau Inpex kehilangan blok ini. Mungkin mereka akan kehilangan banyak kesempatan. Tapi kita harus berpikir jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas buat masa depan anak-anak kita. Bung Karno berkeberatan perusahaan asing menambang minyak kita, beliau ingin menunggu para insinyur kita mampu melakukannya sendiri. Kini setelah puluhan tahun berlalu dan anak bangsa sudah mumpuni, kesempatan itu harus direbut. Kita harus mempunyai kedaulatan energi. Menguasai dan mengelola sendiri sumber alam kita. Seperti halnya Belanda tidak pernah bilang Indonesia siap merdeka kecuali kita merebut, begitu juga tidak akan pernah bangsa asing membiarkan kita merebut dan mengelola kekayaan kita sendiri. Melalui anggota DPR, para akademisi, birokrat dan pejabat kementrian mereka akan mengusahakan terus untuk bisa mengelola tambang uang yang menggiurkan itu. Mampukah pemimpin bangsa kita bersikap tegas demi kepentingan rakyat? Kita tunggu roh keberanian Chavez hadir di sini, di dalam jiwa pemimpin kita.

Demokrasi Tanpa Partai, mungkinkah?

Untuk kesekian kalinya dalam panggung politik dan pemerintahan Indonesia,  masyarakat disuguhi tontonan betapa partai justru membuat pemerintahan tidak efisien. Keributan terjadi di DPR dan  pemerintah karena urusan mementingkan partainya. Kasus penetapan kenaikan BBM yang mundur tanpa kepastian telah menyengsarakan rakyat dalam hal naiknya harga sebelum BBM itu sendiri naik. Mundurnya kenaikan BBM disebabkan salah satunya tarik ulur antar partai-partai di DPR. Sebelum ini juga telah diperlihatkan bagaimana partai-partai di DPR berusaha merampok duit negara melalui tawar menawar dalam pembahasan APBN-P.  Tidak itu saja. Dalam hal penentuan anggaran dengan departemen pun partai-partai sudah menyiapkan strategi untuk ikut menikmati uang-uang di kementrian melalui calo, makelar, kontraktor , konsultan atau supplier. Kasus impor daging sapi, pengadaan al Qur’an dan simulator SIM  juga memperlihatkan bagaimana partai menggerogoti uang negara. Keributan pilkada karena persaingan antar partai juga menjadi bukti bagaimana keberadaan partai politik justru membuat tata kelola pemerintahan tidak efisien. Mungkin pada tahap tertetntu sebagian besar masyarakat justru anti partai.

<div
Tulisan ini tidak akan mengulas keberadaan partai dari sisi konstitusi atau ilmu teori politik dan tata pemerintahan. Tetapi mengulas dari sisi empiris dan logika umum menurut orang yang bukan ahli politik, tetapi lebih dari sisi manajemen. Apakah mungkin demokrasi berjalan tanpa partai?  Jawabannya mungkin. Contoh empirisnya adalah China. Negara besar dan kuat ini hanya mempunyai satu partai politik yaitu Partai Komunis China (PKC). Sistem kepartian dengan satu partai identik dengan tanpa partai, karena sebenarnya tidak ada persaingan antar partai. Yang ada adalah persaingan antar tokoh dalam satu partai dari level terbawah hingga nasional. Mau dinamakan partai atau lembaga perwakilan secara substansi tidak berbeda. Apakah China negara demokratis? Jawabnya iya. Mungkin bukan, menurut analis Barat. Tapi iya menurut pandangan orang China. Bagi China demokrasi tidak harus berarti menjalankan demokrasinya  negara Barat. Demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi dan budaya bangsa yang bersangkutan. China membuktikan dengan demokrasi khas mereka negara itu bisa sangat maju. Partai dengan satu ideologi yaitu komunis. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak jelas China itu komunis atau kapitalis. Seperti Deng Xiao Ping bilang : nggak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Tidak peduli China itu komunis atau kapitalis yang penting bisa maju. Para analisis barat mengakui demokrasi khas China.

Para tokoh nasional China muncul dari kiprah mereka di PKC. Orang yang berpolitik harus masuk PKC. Di dalam PKC itulah persaingan, debat  dan seleksi pemimpin dilakukan. Mulai dari pengurus partai tingkat bawah menapaki  tangga menjadi pemimpin nasional dilakukan dalam satu partai PKC. Dengan lebih dari 1 Milyar penduduk dari berbagai suku struktur partai seperti itu terbukti sangat cocok. Itulah demokrasi model China.

Kembali ke kita, akankah sistem multipartai jaman reformasi ini diteruskan dengan akibat pengelolaan negara tidak efisien? Hiruk pikuk dan kebsingan  sering terjadi membicarakan hal-hal yang tidak penting bagi rakyat. Keasyikan orang partai hanya untuk partainya, untuk bagi-bagi kekuasaan, itu pun hanya menguntungkan para elite partai bukan partisipannya, bukan rakyat.  Partai-partai yang membawa ideologi tertentu juga tida terlihat dalam policyyang mereka usulkan atau bela.  Kolaborasi partai-partai di DPR atau di dalam Pilkada lebih banyak ditentukn kesamaan kepentingan bukan kedekatan ideologi. Pengadilan terhadap tokoh politik juga sering dianggap tebang pilih karena alasan partai. Bagaimana jika kita kembali ke jaman Orde Baru plus kejujuran dan kebebasan?

Orde baru memberlakukan demokrasi dengan tiga partai dengan Golkar sebagai Partai Utama, selalu menang Pemilu  dan selalu memegang kekuasaan hampir selama 30 tahun. Partai yang lain yaitu PPP dan PDI hanya kosmetik demokrasi. Selama hampir 25 tahun NKRI ,sejak sistem kepartaian disederhanakan menjadi tiga (mulai Pemilu 1977) , pemerintah menjalankan demokrasi dengan satu partai dimana  kestabilan pemerintahan, politik maupun ekonomi sangat terjaga. Sehingga pada jaman Orde Baru  dengan tokoh sentral Suharto timbul istilah demokrasi seolah-olah karena semua hal yang berkaitan dengan hasil dari proses demokrasi sudah diputuskan sebelum dilakukan musyawarah atau sidang DPR/MPR.

Kini, belajar dari pengalaman, kalau kita mau realistis kita bisa mengadopis sitem kepartian model Orba atau China dimana hanya ada satu partai. Kosmetik demokrasi, kepura-puraan dan seolah-olah harus dihilangkan. Tidak akan banyak energi dan dana terbuang untuk urusan partai, DPR, Pilkada dan Pemilu. Presiden tidak merasa perlu mengambil anggota kabinet dari berbagai partai untuk menjaga keterwakilan partai pemenang Pemilu.  Para menteri pun bisa bekerja  dengan fokus pada urusan utamanya  sebagai pembantu presiden tanpa memikirkan dari partai mana dia berasal.

Dengan satu partai , tokoh-tokoh yang ingin muncul bisa bersaing dalam satu partai. Dengan hanya satu partai yang terbuka dan demokratis tokoh terbaik pasti akan muncul. Karena dia telah menjalani kompetisi dengan semua tokoh yang lain dalam satu partai.

Embrio satu partai sebenarnya sudah ada yaitu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jika DPR ditiadakan atau keanggotaanya  diganti dengan DPD maka itulah demokrasi satu partai. Dengan mekanisme seperti  DPD diharapkan tokoh yang mewakili daerah adalah tokoh terbaik di daerahnya. Jika mekanisme DPD diurusi oleh suatu lembaga yang dinamakan partai maka kita menjalankan sistem kepartain satu partai.

Banyak orang mungkini akan mencemooh ini sebagai tidak demokratis. Siapa bilang? Prinsip dasar Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat. Negara dijalankan semata-mata  dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi demokrasi tidak ekuivalen dengan multi partai. Tinggal sekarang mau tidak kita untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis sekaligus efisien?

Bayangkan kalau Jokowi, Dahlan Iskan, Gita Wiryawan , Prabowo atau calon presiden yang lain berada dalam satu partai. Mereka pasti akan bersaing dalam satu partai untuk menjadi yang terbaik. Masyarakat tidak bingung memilih, karena partai akan menyaring siapa yang terbaik. Pemerintah tidak menghabiskan uang banyak untuk mendanai partai dan segala pilkadanya . Namun harus diingat bahwa sistem ini harus disertai kejujuran dan kebebasan, jauh dari intimidasi dan pemaksaan. Tanpa itu sistem satu partai , mungkin efisien,  tapi bisa menjadi korup dan menciptakan tokoh otoriter seperti  terjadi di Korea Utara, karena masyarakat tidak punya pilihan lain.

Di dunia rata, dimana tempat kita?

Dalam perjalanan ke “India” 1492, Columbus membuktikan bahwa dunia itu bulat. Hanya mendasarkan arah perjalanannya selalu ke arah barat, Columbus mencapai daratan Amerika dan menyebut penduduknya sebagai Indian lalu kembali lagi ke negaranya, Spanyol. Bukti itu sudah cukup mengatakan dunia itu bulat. Thomas Friedman, kolumnis New York Times, mempopulerkan istilah “dunia rata”(the world is flat), sekembalinya dia dari perjalanan ke India yang menakjubkan. Berbeda dengan Columbus yang ingin menemukan sumber rempah-rempah, sutera, emas, dan mutiara di India Timur yang terkenal masa itu sebagai sumber kekayaan, Friedman ingin menemukan manusia-manusia cerdas, software, call centers, algoritma-algoritma kompleks, dan berbagai penemuan di bidang rekayasa optik sebagai sumber kekayaan masa kini.

Awalnya adalah ucapan salah satu manusia cerdas berpengaruh di Silicon Valley-nya India, Bangalore, Nandan Nilekani. CEO dari perusahaan teknologi informasi Infosys Technologies Ltd ini memberi tahu Friedman:”Tom, the playing field is being leveled”(Lapangan persaingan sudah rata). Pernyataan yang menghentak Friedman. Apa maksudnya?
Sebuah negara yang terkenal akan kemiskinannya, sekaligus sumber manusia-manusia cerdas seperti India, sekarang bisa bersaing dengan Amerika, sebuah negara superpower, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Amerika sedang mengalami tantangan hebat dari negara-negara seperti India dan China. Semua ini terjadi setelah pada 2000, investasi besar-besaran ditanam dalam bidang teknologi informasi, pemasangan kabel optik bawah laut dan satelit, dibarengi dengan harga komputer yang makin murah dan menjamur di mana-mana, penemuan search engine seperti Google, penemuan software baru, pemakaian internet dan pemakaian sistem operasi Windows yang melanda hampir seluruh belahan bumi. Semua orang bisa bersaing darimana saja asal punya kemampuan. Dunia makin rata! Orang India tidak harus pergi ke Amerika untuk bisa bekerja untuk Intel atau IBM. Ribuan orang terpilih sekarang bekerja di Bangalore untuk memenuhi order perusahaan-perusahaan di bidang teknologi informasi maupun pembuat software dari Eropa maupun Amerika. Pemberian order bisa dilakukan lewat email atau telepon. Pertemuan dengan partner atau client dari berbagai benua bisa dilakukan lewat teleconference tanpa harus melakukan perjalanan ke luar negeri. Untuk bisa menjadi bagian dari global supply chain dari suatu produk seseorang atau kelompok tidak perlu pindah dari negaranya. Dengan modal komputer, software, sambungan internet dan telepon, pekerjaan oarng Amerika bisa dikerjakan dari Bangalore, India.
Pekerjaan penulisan software, pembuatan game, menerima call dari pelanggan di Amerika, semua bisa dilakukan dari Bangalore. Tidak heran kalau Anda tinggal di Kansas City atau Florida dan mengalami masalah dengan komputer Anda lalu menelepon customer service ke perusahaan dimana Anda membeli komputer lewat nomor gratis 1-800, tiba-tiba akan terdengar jawaban dengan aksen India dan berasal dari Bangalore, bukan dari satu wilayah di Amerika. Pekerjaan-pekerjaan yang di Amerika dianggap sampah seperti menerima telepon telah menjadi pekerjan bergengsi di India. Dan itu mengancam lapangan kerja di Amerika. Dengan gaji yang lebih rendah dan kualitas pekerjaan yang sama, orang-orang India telah mencuri pekerjaan-pekerjaan orang Amerika tanpa harus berpindah tempat. Perusahaan-perusahaan swasta seperti Intel, HP dan IBM lebih memilih orang-orang India untuk mendapatkan untung. Tidak heran kalau HP atau IB merencenakan untuk mem-PHK ribuan karyawannya dan memilih meng-hire karyawan baru dari India. Kalau dulu orang tua Friedman bilang”Habiskan makananmu, ingat orang India dan China pada kelaparan”, maka Friedman mewanti-wanti putrinya yang sedang belajar di Univeritas : ”Selesaikan PR kamu, rakyat di India dan China siap memangsa pekerjaanmu”.
Dengan perkembangan teknologi informasi sekarang, setiap indvidu atau kelompok kecil bisa menjalankan perkerjaan-pekerjaan soft dari rumahnya. Seorang ibu rumah tangga di Taiwan bisa menjual tasnya ke konsumen seluruh dunia lewat pasar lelang online paling populer Ebay dengan modal komputer, sambungan internet dan kamera digital. Seseorang di Hongkong dari rumahnya bisa membuka toko buku online dengan harga jauh lebih murah dengan harga buku di Amerika dan melayani semua orang di belahan bumi yang mempunyai akses internet. Setiap saat tanpa ada jam kantor.
Globalisasi gelombang ketiga sedang melanda dunia, masih menurut Friedman lewat bukunya The world is flat: A brief history of the twenty-first century (2005). Globalisasi tahap satu ditandai pertanyaan: bagaimana negara saya harus menempatkan diri di pasar global? Globalisasi tahap dua ditandai dengan pertanyaan: bagaimana perusahaan saya harus menemptakan diri di pasar global. Di globalisasi tahap tiga pertanyaannya adalah: bagaimana saya dan kelompok kecil saya harus bersaing di pasar global. Globalisasi tahap satu, dimulai ketika Columbus mendarat di Amerika hingga tahun 1800-an. Tahap kedua berlanjut ketika perusahaan swasta Belanda dan Inggris mulai menguasai perdagangan dunia hingga 2000, dimana dimulai tahap awal pemakaian worl wide web. Pemain dalam globalisasi tahap dua masih dikuasai orang-orang atau perusahaan Eropa dan Amerika. Dalam globalisasi tahap tiga pemain dari mana saja bisa mempengaruhi pasar.
Di sisi lain China telah tumbuh menjadi negara pengekspor terbesar kedua ke Amerika Serikat setelah Kanada. Sebelumnya tempat kedua diduduki oleh Mexico tetangga terdekat Amerika yang menikmati beberapa keuntungan geografis untuk mengekspor barangnya. China telah memenuhi pasar Amerika dengan produk komponen komputer, komponen elektrik, mainan anak, tekstil, barang-barang kebutuhan olah raga dan sepatu tenis. Bahkan Mexico pun harus kebanjiran mainan anak dan baju-baju bikinan China. Bahkan produk semacam lentera yang biasa digunakan anak-anak Mesir memperingati datangnya Ramadan yang sudah berlangsung ratusan tahun dibuat sendiri oleh orang Mesir kini sudah digantikan oleh produk dari China yang lebih aman, murah dan bagus desainnya. Dunia makin rata! Semua pemain bisa menendang bola ke mana saja. Tetapi pemain-pemain baru dari Asia masih terbatas dari negara India, China, Malaysia, Taiwan, Hongkong, Korea dan Singapura.

Di Mana tempat Kita?
Dalam laporan International Finance Company (lembaga di bawah World Bank) yang diberi nama Doing Business in 2004, dikutip cerita tentang Indonesia. Seorang pengusaha Indonesia ingin membuka pabrik tekstil, pelanggan sudah antri, mesin sudah siap dan rencana bisnis yang prospektif sudah dibuat. Untuk mengurus izin pendirian pabrik ini ia butuh 168 hari. Di akhir waktu dia bisa menjalankan pabriknya, para pelanggan sudah pindah ke tempat lain. Hanya perlu 2 hari untuk memulai bisnis di Australia, tetapi butuh 203 dan 215 hari masing-masing di Haiti dan Kongo. Walaupun peran individu dan kelompok kecil semakin penting dalam dunia yang rata sekarang tetapi masalah-masalah perijinan, ongkos dan fasilitas tetap memegang peran penting.
Lagi-lagi masalah birokrasi yang telah menghambat kemajuan negara-negara berkembang. Ibarat pemain bola yang main di lapangan rata, salah satu kaki pemain kita keseleo. Walaupun bebas menendang, tendangan kita lembek. Para pembeli dan penjual Indonesia harus mengalami masalah kepercayaan ketika ikut bermain di pasar lelang online seperti Ebay. Tingginya tingkat fraudulence(penipuan/pemalusan) para pengguna kartu kredit Indonesia telah menjadikan para penjual barang online mem-blacklist pembeli Indonesia. Begitu juga dengan penjual barang online dari Indonesia yang mengalami hambatan berupa mahalnya biaya pengiriman dari Indonesia ke luar negeri. Belum lagi masalah teknologi seperti koneksi internet, sebuah fasilitas dunia modern untuk ikut bermain di dunia yang makin rata. Bagaimana kita bersaing dengan India menerima order dari perusahaan-perusahaan raksasa di bidang teknologi informasi atau software development di Amerika dan Eropa kalau untuk koneksi ke internet saja masih mahal dan lamban? Bagaimana kita bisa mengikuti irama supply chain network untuk ikut menjadi salah satu suplier dari produk komputer Dell seperti dilakukan negara tetangga Malaysia, bila fasilitas untuk mendukung pemenuhan order yang dituntut cepat dan tepat waktu masih terhambat urusan perijinan?
Dunia makin rata, lapangan permainan sudah sama rata, banyak pemain berbakat. Sayang banyak hal yang masih harus dibenahi untuk bisa bermain bagus untuk mengimbangi lawan.

Publikasi bukan Masalah Pendidikan (Semata)

March 25th, 2012 by budi_s@ie.its.ac.id

Apakah jumlah publikasi di jurnal internasional semata-mata menunjukkan kinerja suatu bangsa di bidang pendidikan? Jawabnya tidak.  Mengapa?

Publikasi internasional adalah muara dari banyak usaha di berbagai bidang. Bagaimana ceritanya? Mungkin nggak suatu bangsa dengan gaji dosen yang terbatas bisa diharapkan jumlah publikasi yang tinggi? Bagaimana diharapkan suatu bangsa dengan beban kerja yang tinggi untuk para dosennya diminta untuk rajin melakukan publikasi?

Satu hal yang perlu digarisbawahi ketika orang ribut mengenai publikasi internasional, yaitu bahwa urusan publikasi bukan hanya urusan pendidikan. Jumlah publikasi per jumlah penduduk sesungguhnya adalah ukuran kinerja suatu bangsa. Sulit diharapkan suatu bangsa yang berkinerja buruk di perijinan, birokrasi dan infrastruktur  akan bisa leading di bidang publikasi. Sulit diharapkan suatu bangsa dengan manajemen dan sarana transportasi amburadul diharapkan mempunyai jumlah publikasi yang bagus. Jika kita simak data jumlah publikasi dari berbagai negara, maka peringkat atas didominasi negara-negara maju seperti US, China, Inggris, Japan dan Jerman masing-masing dengan 5.3, 1.8, 1.5 dan 1.4 juta selama 1996-2010. Sementara Malaysia, tetangga terdekat dan seteru kita,  55 ribu dan kita 13 ribu untuk rentang waktu yang sama.

Jika angka-angka ini dibagi dengan jumlah penduduk maka akan semakin keliahatan bagaimana kinerja kita di bidang publikasi ini.  Nyata bahwa jumlah publikasi identik dengan kemajuan bangsa. Maka ketika negara kita ingin menaikkan jumlah publikasi sesungguhnya itu bukan hanya masalahnya depdikbud, bukan hanya masalahnya dunia kampus.

Bayangkan seorang dosen di Indonesia mengurus paspor. Paling tidak, jika tidak lewat agen atau calo, dia harus datang 3 kali ke kantor imigrasi. Paling tidak 16 jam akan dihabiskan dikantor imigrasi. Mulai dari mengumpulkan dokumen, mengisi formulir, antri foto dan ambil paspor memakan hampir 2 hari. Di negara maju permohonan paspor sangat simpel dan tidak memakan waktu. Cukup menyerahkan foto dan formulir. Paspor akan dikirim lewat pos. Jika seorang dosen indonesia kehilangan  2 hari hanya untuk mengurus paspor, di negara maju, dengan 2 hari mungkin seorang dosen bisa menghasilkan satu draft paper dari hasil penelitiannya. Belum urusan yang lain seperti mengurus KTP, pajak kendaraan, jual beli tanah, dan seterusnya, yang semua makan waktu dan tenaga. Secara agregat ini akan menurunkan produktivitas seorang dosen dalam publikasi.   Hanya dosen yag super yang bisa menulis paper yang berkualitas  di sela kesibukannya mengurus masalah akademis dan tetek bengek urusan hidup yang lain.

Dari masalah makro bangsa ke masalah mikro di dunia kampus, rasanya terlalu berat tugas kita para dosen. Seorang dosen di Indonesia pasti merasakan beratnya beban mengajar. Di PTN-PTN bagus dosen seringkali harus mengajar 3-4 mata kuliah. Jika dia mengajar s2 dan s3 beban ini akan bisa mencapai 6 mata kuliah. Jika dia dituntut untuk mengajar dengan baik, baik dari sisi kehadiran dan isi kuliah maka sudah dipastikan habis waktunya untuk mengajar. Belum lagi kalau dia harus menjabat posisi struktural. Maka akan sulit menyisakan waktu untuk memikirkan publikasi. Sebelum rasio dosen mahasiswa diperbaiki seperti di negara maju, seorang profesor hanya mengajar 2 mata kuliah satu semester, bahkan kadang satu.  Itupun masih dibantu seorang atau lebih teaching asisten yang akan mengerjakan pekerjaan menyiapkan pekerjaan rumah, memeriksa pekerjaan mahasiswa dan memberi nilai serta  memberi tutorial.  Masalah makro yang ruwet dan masalah mikro yang berat telah memberi seorang dosen di Indonesia beban berlipat.

Hal lain adalah jauhnya teori dan praktek. Banyak dosen lulusan luar negeri dengan ilmunya yang mutakhir di bidang tertentu harus menemukan kenyataan, apa yang dia pelajari dan teliti, tidak dijumpai implementasinya di kehidupan sehari-hari. Dosen yang belajar teori optimasi untuk menentukan jalur terpendek untuk menghemat ongkos transportasi dalam pengantaran barang akan frustasi karena di sini budaya kita terbalik. Pengantar surat atau barang justru seringkali menyukai jarak yang lebih panjang. Sehingga dia bisa lama di luar kantor.

Seorang peneliti di bidang data mining, mungkin akan menyerah ketika menjumpai kenyataan begitu sulitnya data didapat baik itu di bank, rumah sakit atau kantor pemerintah. Adanya gap yang tinggi antara teori dan impelementasi kadang men-discourage‘ orang untuk menulis apa yang dia teliti. Sebagian besar pekerjaan yang berkaitan dengan masalah di industri dan perusahaan atau lembaga lain biasanya justru diselesaikan dengan teknik-teknik yang sederhana. Hal-hal yang dipentingkan adalah laporan pekerjaannya. Bukan menulis apa yang dihasilkan dari pekerjaan ini untuk publikasi.

Banyak dosen yang sangat sibuk menjadi konsultan untuk perusahaan namun miskin publikasi. Banyak dosen yang rajin menulis untuk publikasi tapi jarang membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi di masyarakat. Jika saja ada kondisi ideal dimana apa yang berkembang di masyarakat sejajar dengan apa yang berkembang dalam dunia akademis maka publikasi akan lebih giat dilakukan para dosen.

Maksud baik kemendikbud untuk mempublikasikan hasil karya mahasiswa patut kita hargai sebagai usaha awal meningkatkan indeks publikasi kita. Namun apakah usaha ini akan berhasil menaikkan indeks publikasi kita, itu yang masih perlu waktu. Sering kali kita keluar dengan ide-ide baru yang cemerlang. Namun sesering itu juga ide itu pada tataran implementasi hanya akan menambah beban baru yang kehilangan rohnya,  yang akhirnya justru kontraproduktif.

Rasanya upaya peningkatan publikasi hanya akan berhasil jika urusan-urusan lain di luar urusan pendidikan yang mendukungnya seperti birokrasi dan perizinan, infrastruktur dan transportasi, kepegawaian, rasio dosen dan mahasiswa dan lain-lain ikut diperbaiki. Tanpa itu usaha publikasi karya mahasiswa dan dosen hanya akan menjadi syarat format kelulusan tanpa makna.

Menunggu Jurus JK: Konversi BBM ke BBG

Jaman batu berakhir bukan karena persediaan batu menipis, tetapi karena ada alternatif baru yang lebih baik. Begitulah sejarah jaman ketika alternatif baru ditemukan, maka cara lama yang kurang menguntungkan ditinggal. Bagaimana mengakhiri jaman BBM? Kita menunggu terobosan ala Jusuf Kalla: konversi bensin (BBM) ke gas (BBG).

Fakta menunjukkan bahwa harga BBM di pasar internasional sudah hampir dua kali lipat harga premium di Indonesia. Sementara gas hanya sekitar Rp 3500 tanpa subsidi untuk volume setara 1 liter bensin. Mengapa kita tidak beralih? Itu yang harus ‘dipaksakan’ dan difasilitasi oleh pemerintah. JK pernah melakukan langkah luar biasa dengan memaksa pedagang dan rumah tangga beralih dari minyak tanah ke gas. Subsidi untuk tabung gas jauh lebih murah dibanding subsidi untuk minyak tanah.  Kini sulit ditemukan orang memasak menggunakan minyak tanah. Seandainya JK hanya berwacana akan murahnya gas tanpa bertindak luar biasa, ya rakyat tetap memakai minyak tanah. Karena hanya pilihan itu yang tersedia. JK sukses walaupun diawal tidak kurang-kurang kritik dan perlawanan dilayangkan berbagai pihak ke dia. Namun ide yang solutif itu tetap jalan terus dan ternyata sukses.

Kini ketika pemerintah harus mensubsidi hampir Rp 4500 per liter bensin, maka sudah saatnya kita beralih ke gas untuk kendaraan. Subsidi yang jumlahnya hampir 197 trilyun, kebanyakan dinikmati orang yang tidak berhak. Banyak mobil mewah yag mestinya memakai pertamax tetap mengunakan premium. Artinya mereka yang mestinya tidak pantas disubsidi akan menerima subsidi.

Jalan keluar sementara yang ditawarkan pemerintah adalah dengan memberikan plat nomor yang berbeda warna untuk mobil mewah(Jawa Pos 6 April). Tentu saja ini akan efektif kalau para petugas di lapangan akan taat melaksanakan aturan. Begitu juga perilaku pemakai mobil mewah sesuai aturan. Jalan keluar ini hanya untuk menjaga subsidi tidak jatuh pada yang tidak berhak. Namun kita perlu merancang jalan keluar yang lebih terintegrasi dengan memperhatikan efisiensi bahan bakar sekaligus kemampuan negara. Selain itu solusi ini juga jangan terlalu lama diimplementasikan. Karena negara semakin banyak membayar subsidi untuk BBM yang semestinya bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti pendidikan, kesehatan, dll.

Salah satu jalan keluar jangka menengah adalah berpindah dari BBM ke BBG untuk kendaraan bermotor.  Tentu saja ada jalan keluar yang lain seperti diusulkan menteri BUMN, Dahlan Iskan, untuk menciptakan mobil listrik. Tetapi jalan keluar ini butuh waktu lebih lama. Setelah jelas hitung-hitungannya bahwa BBG jauh lebih murah dan ketersediaan di bumi kita masih berlimpah, kita nantikan langkah pemerintah untuk menindaklanjuti. Langkah ini berupa penyediaan gas di area publik (SPBU) yang mudah diakses pemakai kendaraan dan yang kedua penyediaan converter kits dengan segala aturan subsidinya yang bisa memfasilitasi perubahan ‘minuman’  kendaraan bermotor  dari BBM menjadi BBG. Sekarang tinggal  siapa pejabat pemerintah yang bisa mengemban tugas yang dulu pernah dilakukan oleh JK? Tanpa terobosan seperti itu akan susah kita beralih ke pemakaian BBG. Kita akan cenderung merasa BBM masih layak dipakai. Selama BBM masih disubsidi pemerintah maka status ‘kemurahan’ dan keefisienan BBG tidak akan muncul.

Bagaimana dengan isu keselamatan kalau menggunakan BBG? Beberapa pihak sempat khawatir akan terjadinya ledakan seperti terjadi pada kompor gas ketika beralih ke BBG. Di negera tetangga, Malaysia, mobil-mobil sudah beralih memakai BBG.  Begitu juga di Australia mobil-mobil sudah menggunakan BBG tanpa ada masalah dengan keselamatan. Kita punya industri-industri yang siap memproduksi komponen-komponen yang diperlukan untuk menyalurkan gas dari SPBG ke mobil. PT DI atau PT Pindad rasanya bisa diandalkan untuk melakukan tugas ini. Jadi isu keselamatan akan terjadi ledakan bisa diminimalisir.  Wamen ESDM, Wijoyono Partowidagdo menegaskan bahwa  SPBU sekarang bisa dialih fungsikan menjadi SPBG. Hanya perlu mengubah peraturan agar supplier pindah dari Pertamina ke PGN untuk mensupply gasnya.

Kalau kita cermati, ternyata negara tetangga kita,  Malaysia, dengan cadangan BBM lebih besar dari yang kita miliki justru sudah berpindah ke BBG.  Maka akan menjadi ironis, jika BBM tetap dipakai padahal cadangan kita semakin menipis. Di sisi lain kalau kita impor BBM harganya jauh lebih mahal dari BBG. Ini adalah pemborosan yang berbahaya.

Kini kita tunggu jalan keluar yang cerdas dari pemerintah  untuk jangka menengah agar kita bisa berpindah dari BBM ke BBG. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan kita tidak hanya kan menghabiskan energi memperdebatkan berapa harga BBM. Siapa akan mengganti peran JK mengkonversi BBM ke BBG dengan segala keyakinan dan keberaniannya?