Lecutan Untuk Profesor

Jawa Pos 9/2/2017

Rencana penghentian tunjangan bagi profesor maupun dosen dengan jabatan lektor kepala seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, telah mendatangkan diskusi yang ramai di kalangan akademisi. Di beberapa universitas  bahkan para dosen sangat khawatir dengan permen ini.

‘Ancaman’ itu menurut pendapat saya wajar sekali. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana yang besar untuk tunjangan profesor dan dosen lektor kepala tanpa diimbangi output yang menggembirakan. Ranking publikasi kita di level internasional juga masih jauh dari negara-negara tetangga. Di dalam tulisan ini saya menyampaikan tanggapan yang bebeda dengan apa yang disampaikan oleh Bagong Suyanto tentang Penghentian Tunjangan Guru Besar (Jawa Pos 8/2/2017)

Banyak dosen ingin menjadi profesor.  Selain karena ingin mencapai puncak karir sebagai dosen dan beberapa ingin mendapatkan gelar sebagai pemegang otoritas keilmuwan, faktor tunjangan juga pemicu yang tidak kalah penting. Tunjangan yang besar untuk para profesor bahkan telah membuat beberapa kasus pelanggaran etika akademis. Di Dikti ditemukan kasus pemalsuan jurnal ilmiah dengan cara yang canggih oleh beberapa dosen pengusul ke jabatan profesor. Ini yang membuat Dikti semakin memperketat persyaratan menjadi profesor. Betapa menariknya menjadi profesor.

Sudah sewajarnya setiap reward dibarengi dengan tanggungjawab. Selama ini profesor kita dan para dosen lektor kepala hampir tanpa tanggungajawab akademis setelah menerima tunjangan yang cukup memadai. Bahkan tidak ada perubahan kinerja setelah adanya tunjangan itu. Ini yang membuat pemerintah perlu mengambil tindakan. Bahkan Presiden Jokowi sendiri kecewa dengan capaian publikasi kita yang jauh di bawah negara tetangga,  Malaysia, apalagi Singapura.

Situs yang mengolah data pemeringkatan publikasi ilmiah  SCImago Lab. (www.scimagojr.com ) melaporkan  jumlah publikasi ilmiah dari tahun  1996-2015 berdasarkan data dari database Scopus.  Situs itu tersebut memeringkat hasil publikasi  239 negara. Dari situs SCImago diketahui  Indonesia berada pada urutan ke-57 dari sebelumnya 61 pada 2013. Sedangkan jumlah jumlah publikasi sebanyak 39.719 dari 25.481 pada tahun 2013. Memang telah terjadi peningkatan.  Namun  Indonesia kalah jauh dari negara tetangga  ASEAN. Negara Singapura, Malaysia dan Thailand yag masing-masing berada pada ranking 32, 35 dan 43  dengan masing-masing jumlah publikasi  sebanyak 215.553, 181.251, dan 123.410. Bisa dibayangkan jika angka ini dihitung per kapita dengan membaginya dengan jumlah penduduk, maka posisi kita akan makin terperosok.

Dari data di atas sudah pantas jika pemerintah menerapkan aturan yang lebih bisa melecut para dosen untuk bisa berprestasi lebih baik dalam hal publikasi. Belum lagi jika kita membicarakan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membayarnya. Pemerintah mengelurakan tidak kurang dari 1,48 T untuk memberi tunjangan 5.097 profesor dan 31.010 lektor kepala (Bagong Suyanto, Jawa Pos, 8/2/2017)  selama satu tahun jika diasumsikan tunjangan profesor dan lektor kepala masing-masing Rp 6 juta dan Rp 3 juta. Angka yang cukup besar untuk menuntut tambahan capaian kinerja para dosen.

Selama ini pemerintah juga menyediakan dana penelitian yang memadai. Untuk sebuah penelitian level profesor bisa mulai Rp 100 juta hingga 1 M. Skema penelitian lewat Dikti jika masuk kategori unggulan bisa didanai hingga 1 M. Jika mau membuat karya penelitian yang lebih bagus, bisa mengajukan dana penelitian ke LPDP hingga 2 M. Jumlah yang jauh dari memadai untuk menghasilkan publikasi bermutu. Tidak ada alasan keterbatasan dana untuk melakukan publikasi yang baik. Untuk bidang-bidang ilmu soft yang tidak butuh eksperimen laboratorium atau studi lapangan, bermodalkan komputer dan software, dana Rp 100 juta sudah cukup untuk menghasilkan publikasi bemutu.

Bukan itu saja, universitas biasanya  juga masih menyediakan dana insentif untuk setiap publikasi yang dihasilkan dosennya di luar dana penelitian. Jumlahnya cukup untuk mengganti biaya publikasi. Selain itu Kemenristekdikti juga menyediakan dan ainsentif yang lebih besar untuk publikasi ini. Bahkan LPDP menyediakan insentif hingga Rp 100 juta untuk paper yang diterbitkan di jurnal berkualitas bagus.  Insentif yang luar biasa bagi para dosen. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan publikasi.

Memang tidak mudah melakukan publikasi di jurnal intenasional yang bagus, butuh kemampuan menulis dalam bahasa Inggris yang bagus ditambah dengan kesabaran dan ketekunan serta kemauan untuk menerima masukan dari penelaah dari bidang ilmu yang relevan. Prosesnya bisa sampai 9 kali iterasi dari mulai pengiriman manuskrip pertama kali  hingga diterbitkan. Dari sisi waktu untuk jurnal yang bagus  bisa 6 bulan hingga 24 bulan. Proses panjang yang melelahkan sekaligus menantang.  Namun hal itu sudah dilatih ketika para dosen menempuh pendidikan doktor. Apalagi jika doktor lulusan luar negeri, pasti mengalami pahit getirnya bagaimana membuat publikasi bermutu. Bukan pekerjaan mudah tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Mereka yang terbiasa bekerja secara instan memang harus belajar banyak dari pekerjaan penerbitan paper di jurnal internasional berkualitas. Tapi kalaupun itu tidak tercapai, profesor atau dosen lektor kepala bisa melakukan penulisan karya ilmiah berbentuk buku atau menciptakan produk atau metoda yang bisa dipatenkan.

Dengan aturan baru ini diharapkan publikasi bisa meningkat. Tuntutan yang wajar kepada para dosen yang memang harus bekerja untuk tri dharma: mengajar, meneliti dan pengabdian masyarakat. Khusus untuk profesor tidak benar kalau tugasnya hanya mengajar, membimbing dan menguji mahasiswa. Profesor bahkan harus menyebarkan ide-ide dan pemikiran untuk memajukan masyarakat.

Kombinasi antara semangat bersaing di level internasional, kewajiban menyebarkan ide dan pemikiran serta sudah memadainya tunjangan serta tersedianya insentif publikasi , sudah seharusnya kita sambut tuntutan pemerintah sebagai lecutan untuk lebih giat melakukan publikasi. Tidak seharusnya setiap policy pemerintah yang tujuannya bagus, kita sikapi dengan mencari pembenaran atas sikap kita selama ini. Dosen di negara lain juga mengemban tugas dan tanggungjawab yang sama. Permenristekdikti  itu memang masih akan dibawa ke Presiden dan Wakil Presiden untuk mendapat persetujuan pelaksanannya.  Namun, karena idenya dulu memang berasal dari Presiden Jokowi, maka kemungkinan besar Permenristekdikti ini akan dilaksanakan.

Penulis adalah profesor  Teknik Industri dan anggota Senat Akademik ITS.

Mengenang Pramoedya

Hari ini Pramoedya Ananta Toer menjadi Googel doodle . Google ingin mengenang kelahirannya hari ini, 6 Februari, 92 tahun lalu. Pengarang besar yang pernah dimiliki Indonesia. pejuang kemanusiaan yang selalu melawan ketidakadilan kapan saja. Dia musuh Belanda, ditahan jaman Soekarno, apalagi jaman Suharto. Sampai kini banyak orang mencapnya sebagai komunis, sesuatu yang tidak pernah dibuktikan dipengadilan. Dia menjalani 14 tahun hidupnya di penjara sejak 1965, pernah di penjara Guntur, Salemba dan Pulau Buru. Anaknya , Astuti Ananta Toer dalam buku Cahaya Mata Sang Pewaris, Kisah Nyata Anak Cucu Korban Tragedi 65, menceritakan bagaimana bapaknya menjalani penyiksaan tentara yang kejam sewaktu di penjara di Salemba. Dia adalah seorang ayah yang sangat mencintai istri dan anak-anaknya, disiplin dan sangat peduli dengan pendidikan, itulah yang dikenang anaknya. Karya tetraloginya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca lahir dari dalam penjara.
Karena statusnya itu pula yang membuat banyak orang mengira jika membicarakan Pram berarti membicarakan kebangkitan PKI, logika yang absurd. kalau kita berpikir dengan cara seperti itu secara konsisten maka tidak ada buku teks bahasa inggris yang dipakai di kuliah akan dibaca, atau produk teknologi akan kita tolak semuanya hanya gara-gara penemunya kita cap kafir atau tidak beragama. Nyatanya kita tidak begitu, kita sering menolak pahamnya tapi tetap memakai karyanya.

Pram pernah dinominasikan untuk menerima penghargaan nobel sastra. Bentuk pengakuan dunia terhadap karya-karyanya,adalah banyaknya karya Pram yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Sementara buku sastra resmi di sekolah jarang menyebut nama dan karyanya. Karyanya cerdas, bahasanya tajam dan didasari dengan studi literatur yang mendalam.
Pram pernah dipenjara tahun 1960 karena menulis buku Hoakiau di Indonesia. Buku yang berkisah tentang pendapatnya soal Hoakiau di Indonesia, dia membela suku Tionghoa di Indonesia. kebudayan Tionhoa demikain kuat masuk dalam budaya Indonesia, bahkan kita belajar bisnis dari orang Tionghoa.
Saat itu sedang marak pembatasan etnis Tionghoa di Indonesia. Jadi Pram bisa dicatat sebagai orang pertama yang membela suku Tionghoa dalam sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia.
Pram juga yang selalu menggaungkan ide Indonesia sebagai negara maritim karena terdiri dari banyak pulau dengan wilayah lautnya yang luas. Maka jika Indonesia ingin maju maka harus membangun industri maritim, termasuk Angkatan Laut nya yang harus diperkuat.
Saya tidak membaca semua karya Pramudya, tapi saya ingin menunjukkan apresiasi terhadap sastrawan hebat yang diakui dunia. Karyanya yang cerdas telah menginspirasi banyak orang tentang perjuangan, tentang kerja keras, nasionalisme, pembelaan terhadap kaum lemah. Saya mengaguminya dalam hal dia tidak berdiri pada satu sisi, semua ketidakadilan dia lawan.
Beberapa tahun belakangan, dia mengirim anaknya beserta calon menantunya untuk belajar Islam ke Buya Hamka.sekaligus mengIslamkan calon menantunya.
“Masalah faham kami tetap berbeda. Saya ingin putri saya yang muslimah harus bersuami dengan laki-laki seiman. Saya lebih mantap mengirim calon menantu saya belajar agama Islam dan masuk Islam kepada Hamka. Dialah seorang ulama yang terbaik.”

Prof Budi Santosa Purwokartiko..dosen TI ITS

Trump Lupa Sejarah?

Thomas Friedman, salah satu penulis berpengaruh di US, bersama Michael Mandelbaum salah satu profesor dalam kebijakan luar negeri terkemuka, dalam bukunya That Used To Be Us, How America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back, menceritakan bagaimana AS mulai tertinggal dari China pada beberapa hal terutama pada dunia yang dulu AS bangun.
Dia becerita bagaimana sebuah convention center kelas dunia dilengkapi dengan eskalator raksasa di setiap sudut bangunan hanya diselesaikan dalam waktu 32 minggu di Tianjin, China. Sementara di Washington DC perlu waktu 24 minggu hanya untuk mereparasi dua eskalator kecil dengan masing-masing terdiri dari dua puluh satu anak tangga. Ini adalah cermin mulai mundurnya Amerika dalam persaingan dunia. Itu hanya salah satu contoh. Friedman pun mencatat bahwa super komputer tercepat yang ada pada saat itu adalah buatan China. Begitupun bandar udara terbagus justru dibangun di Singapura bukan di AS.
Itulah yang membuat Obama bilang, that used to be us. Dulu segala yang super justru dihasilkan oleh Amerika. Friedman mengkritik kebijakan Bush pasca serangan 11/9, 2001 yang membuat Amerika menjadi negara yang terlalu protektif, di beberapa belahan dunia tidak disukai karena kebijakan anti terorisnya yang berlebihan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang selalu didengungkannya. Dalam beberapa hal justru ini menghambat kemajuannya.
Kini Trump seperti melengkapi apa yang dulu dilakukan Bush. Tantangan globalisasi yang membuat AS maju, dibawah Trump justru diganti dengan kebijakan anti globalisasi. Dia mengisolasi diri secara geografis. Membangun tembok pembatas dengan Meksiko. Meksiko termasuk salah satu pensuplai tenaga kasar bagi banyak industri di AS. Low-skill yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur dan pekerja kasar di beberapa industri. Trump juga akan mengenakan tarif impor tinggi terhadap produk China dan Meksiko hingga 40%. Kebijakan yang justru berlawanan dengan prinsip globalisasi. Sementara China semakin memperbesar ekspansi pengaruhnya di negara-negara yang dulu dekat dengan AS secara geografis amaupun dari sisi kerjasama.
Belum hilang keterkejutan publik internasional atas terpilihnya Donald Trump , kini Trump mengambil beberapa langkah yang lebih mengejutkan lagi, membatasi muslim masuk AS dan pemberlakukan policy anti imigran dan bahkan membangun tembok pembatas AS-Meksiko. Memang itu termasuk janji kampanyenya. Tapi orang tidak menyangka secepat itu dia melaksanakan janji kampanye . Ribuan orang menentang kebijakan ini melalui aksi demo di beberapa kota di AS bahkan sampai London. Namun Trump jalan terus dengan kebijakannya, bahkan Jaksa Agung Sally Yates yang dianggap ‘berkhianat’ atas perintah pelarangan imigran, menjadi korban pertama Trump yang mengalami pemecatan.
Pada 1907, Theodore Rosevelt mengijinkan 1,2 juta orang masuk ke AS sebagai imigran menjelang tahun terakhir masa jabatannya, jumlah terbesar yang pernah ada. AS adalah negara para imigran, begitulah faktanya. Penerusnya beberapa tahun kemudian, Franklin D Rosevelt menerima ribuan pengungsi dari Eropa pada paruh akhir 1930an dimana para pengungsi itu terdiri dari ilmuwan, ahli fisika, penulis, seniman, musisi ahli sejarah dan intelektual. Mereka adalah generasi yang membangun AS pasca PD II. Salah satunya adalah Albert Einstein, yang akhirnya mengubah kepemimpinan intelektual bergeser dari Eropa ke AS.
Direktur National Science Foundation (LIPI-nya AS) beberapa tahun lalu, Subra Suresh, seorang keturunan india yang sebelumnya Profesor di MIT mencatat ada setidaknya 3 juta orang India menjadi permanen residen atau bahkan warga negara di AS. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai ilmuwan, dokter dan akademisi. Lebih dari 40% dosen di school of engineering MIT adalah orang-orang kelahiran negara lain. Ini menunjukkan bagaimana AS dibangun karena kedatangan para imigran. Kemajuan AS selama ini banyak didukung karena hadirnya para imigran. Mulai dari Einstein, Steve Job, bahkan Obama adalah anak imigran.
Kini Trump seakan lupa sejarah bahwa imigranlah yang telah berhasil membuat AS menjadi negara super power. Trump tak ayal lagi adalah pemimpin AS dengan kebijakan paling aneh dalam dalam sejarah Amerika pada 3 abad terakhir. Di tangan Trump, Amerika bukanlah tempat yang nyaman bagi para imigran, berbeda dengan yang selama beberapa dekade berlangsung.
Amerika Serikat adalah negara besar, kuat secara ekonomi, maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta kuat dalam pertahanan selama beberapa dekade. Mereka menguasai dunia setidaknya sejak selesai Perang Dunia 2, menggantikan Britania Raya. Uni Soviet adalah pesaingnya hingga akhir perang dingin pada 1990an, ketika Soviet terpecah menjadi negara-negara kecil. Melihat kekuatannya dalam hampir segala bidang tidak terbayang bagaimana AS akan mampu dikalahkan oleh negara lain. Kemunduran Amerika bisa terjadi mungkin karena kebijakan dari dalam. Apakah Trump orang yang akan membuat AS makin mundur dan tertinggal?
Salah satu tantangan besar yang dihadapi AS ke depan, menurut Friedman dan Mandelbaum adalah tantangan globalisasi dan jumlah utang serta defisit tahunan yang makin besar. Dalam hal globalisasi AS adalah pelopor sekaligus penikmatnya. Globalisasi dunia adalah ciptaan AS dengan pasar bebasnya. Tidak bisa dipungkiri As mendapat banyak keuntungan ekonomi lewat globalisasi dan juga pasar bebas. Namun dengan itu negara lain ikut menikmati dan bahkan membuat AS tertinggal. Contoh kasus Tianjin adalah salah satu. AS juga menderita defisit tahunan yang tidak kunjung turun dalam beberapa tahun terakhir . Begitu juga dengan jumlah utang yang mencapai hampir US $ 19 trilyun. Jumlah yang terburuk selama 240 tahun sejarah Amerika, tidak saja dalam nominal namun juga prosentase terhadap GDP. Pada 2011 hutang ini mencapai ‘baru’ US $14 Trilyun. Dalam 5 tahun terakhir terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan. Obama nampaknya belum mampu memperbaiki kinerja keuangan AS.
Berdasarkan pengalaman, salah satu pilar yang selama ini membuat AS bisa menjaga kemakmurannya adalah mengijinkan secara konstan imigran masuk AS (Frieman & Mandelbaum, 2011). Imigran dengan low-skill namun mempunyai cita-cita tinggi berhasil menjadikan masyarakat Amerika yang penuh semangat dan energi.Imigran seperti dari Timur Tengah dan Vietnam. Imigran dengan otak cerdas untuk memajukan universitas, memulai pendirian perusahaan baru dan mempelopori temuan baru dalam bidang IT, obat-obatan hingga manufaktur, seperti dari Eropa.
Trump nampaknya sedang membuat pilar kemajuan ini roboh. Jika ada sebuah negara besar yang sulit dikalahkan oleh bangsa lain karena kekuatannya, barangkali justru keruntuhannya akan disebabkan faktor dari dalam. Banyak contoh dalam sejarah termasuk salah satunya adalah kerajaan besar Majapahit. Kini dalam sejarah modern orang mulai khawatir dengan kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Kemunduran yang sudah mulai terlihat belakangan di AS rasanya akan dipercepat oleh Trump.

Bab 1 Prolog

Pak….Pakeeee…! lengkingan panjang memecah kesunyian malam itu. Belum terlalu malam, sekitar jam delapan. Namun suasana di rumah sakit itu sunyi. Sehingga awal malam itu terasa seperti sudah mendekati tengah malam. Lengkingan itu segera disahut dengan tangisan yang meraung-raung. Mendebarkan. Suara serupa pernah dia dengar ketika tetangga belakang rumahnya mati mendadak sehabis lebaran setahun sebelumnya. Ya suara kehilangan yang sangat.
“Mengapa bapak tidak bilang-bilang dulu. Mengapa nggak meninggalkan pesan kalau mau pergi” terdengar suara perempuan begitu keras agak tersendat. Diiringi tangisan yang menyedihkan dan histeris.
“ Jangankan kamuuuu…., aku yang istrinya saja tidak diberi pesan apa-apa” sahut suara perempuan yang lain sama kerasnya juga agak terbata-bata. Lalu lagi tangisan meraung bersahutan. Tangisan yang khas menyambut kematian. Malam hening berubah gaduh sesaat di ruang itu.
Sindhu merasa aneh cara menyambut kematian seperti itu. Bagaimana perasaan roh si mayat mendengar keluarganya justru pamer kekagetan seperti itu. Ibu anak seakan berebut pengakuan mana yang lebih penting di depan suami dan bapaknya yang mati. Tapi apakah roh punya perasaan? Mungkin mereka ingin menunjukkan begitu mendalam rasa kehilangannya. Yah mungkin yang mati itu adalah tulang punggung keluarga, keberadaannya begitu penting,kepergiannya akan meninggalkan banyak kesulitan. Sindhu tidak tahu apakah begitu itu bagus.
Baginya kematian mestinya disikapi dengan kepasrahan, wajar saja tidak terlalu berlebihan tapi juga bukan berarti disambut dengan suka cita. Dia masih tertidur di emper rumah sakit dimana di ujung teras dibuat tempat duduk agak tinggi diberi sandaran memanjang mengikuti panjang teras. Disitulah para penjaga atau pengunjung pasien biasa beristirahat. Dia memang merasakan hawa kematian sejak sore. Rumah sakit yang biasanya ramai dan gaduh suara pengunjung itu, terasa sepi. Sanak saudara dan tetangga yang bergantian hadir menengok bapak Sindhu sudah pada pulang. Bahkan angin pun terdiam, tidak ada suara daun gemerisik dari pohon sawo manila yang memenuhi halaman rumah sakit itu. Mungkin menyambut kedatangan malaikat maut.

Dia membayangkan bapaknya yang di dalam kamar di depannya juga akan mengalami kematian. Tapi dia berharap tidak ada teriakan histeris seperti kamar sebelahnya tadi. Pak Padmo sudah lama sakit dan puluhan kali keluar masuk rumah sakit dengan sakit yang sama, sesak napas. Bu Padmo yang mendampingi serta merawat Pak Padmo dengan telaten dan sabar bukan tipe orang yang kagetan seperti dua perempuan yang adu tangisan tadi. Dia berharap kematian bapaknya nanti, kalau datang dan pasti datang, tidak akan disambut dengan tangisan kesedihan seperti itu, walaupun kesedihan pasti mengiringinya. Kadang kematian memang jalan terbaik mengakhiri penderitaan.

Kematian seperti itu sudah tentu baik bagi semua. Yang sakit, keluarganya dan yang merawat. Bagi rumah sakit juga baik toh tidak akan kekurangan pasien. Umur panjang tidak selalu membawa berkah jika harus dijalani dengan penuh penderitaan dan siksaan. Tapi barangkali itu cara Tuhan mengurangi penderitaan di alam kubur sana, siksaan diberikan sebagian di dunia dengan memberi rasa sakit.

Dia, Sindhu, masih tiduran di teras pavilyun rumah sakit. Mendengar keributan pengeluaran jenazah dari kamar sebelah. Dia tidak melihat lalu lalang orang, dia sengaja menelungkupkan badan. Dia takut akan merasa ketakutan melihat mayat didorong diatas tempat tidur yang beroda oleh para suster diikuti keluarganya yang masih menangis. Sindhu lebih baik tidak mempedulikan itu walaupun sangat ingin. Sindhu harus tidur di teras itu sepanjang malam menemani Bu Padmo yang didalam ruang bersama Pak Padmo. Ia masih memikirkan kondisi Pak Padmo yang sekian tahun sakit. Sakit yang mudah dimaklumi. Tadi malam kondisi Pak Padmo sungguh mengkhawatirkan. Perutnya bengkak, kata dokter livernya sudah kena. Tidak tahan memakan banyak obat berdosis tinggi. Dokter secara tidak langsung nampaknya sudah menyerah dengan kondisi seperti itu. Sulit dipulihkan.
Tanpa diduga ada sepupu ipar Sindhu datang menjenguk ke rumah sakit. Sepupunya yang dikenal bandel itu membawa obat yang tidak biasa. Sobekan kertas bertuliskan huruf Arab. Dari dukun di suatu tempat di Boyolali. Entah apa tulisan Arab itu bunyinya. Konon dukunnya sendiri nggak bisa baca huruf Arab. Anehnya bisa membuat obat seperti itu. Kertas itu diminta direndam di air lalu airnya diminumkan ke si sakit. Malam tadi ketika terbangun, Bu Padmo memberi minum ke suaminya. Pak Padmo sejak dulu tidak suka hal-hal berbau klenik atau mejik atau perdukunan. Semua harus masuk akal, bisa dijelaskan.
Bu Padmo pernah suatu ketika pergi ke orang pinter untuk suatu keperluan. Ketika pulang Pak Padmo bertanya

“Darimana tadi?”
“ Nyari obat”, jawab Bu Padmo asal.
“Jangan diulangi lagi ke dukun. Kalau pingin kaya ya kerja keras. Kalau anak-anak pingin pinter, suruh mereka belajar yang rajin, kasih makanan yang bergizi. Dukunnya saja tidak bernasib baik kok dipercaya memberi nasib baik. Bodohnya orang yang percaya dukun” sahut Pak Padmo sedikit emosi.
Sejak itu Bu Padmo kapok ke dukun; selain takut, juga pada alasan yang diberikan suaminya tidak ditemukan kesalahan. Apalagi kalau benar tulisan di kertas itu ayat dari Qur’an, Pak Padmo pasti akan protes walaupun dia sendiri bukan pengamal agama yang baik. Ayat qur’an bagi dia adalah perintah untuk dijalankan yang akan memberi petunjuk hidup bagi manusia. Bukan sebagai mantra untuk obat atau dihafal dan dibaca berulang untuk mendapatkan nasib baik. Tapi malam tadi Bu Padmo merayu untuk minum saja. Mungkin merasa dirinya sudah dalam keadaan sangat lemah dan tidak bisa lagi menahan sakit, kerewelan atas logika yang harus masuk akal itu dia lupakan. Diminumlah air itu.
Ajaib. Sungguh ajaib. Tadi pagi perut bengkak itu kempes. Tidak lagi bengkak dan Pak Padmo menjadi seperti sehat kembali. Ketika dokter siangnya melakukan kontrol, dibuat takjub.

“Lho kok bisa begini bu perutnya bapak?”

“iya ada resep dari saudara, saya minumkan saja”
“Resep apa?”
“Air putih saja”
“Air putih saja?” dokter meninggikan suara, heran .
Pembicaraan itu tentu tidak didengar oleh Pak Padmo. Takut akan bertanya lebih jauh soal asal usulnya. Dokternya pun tidak marah walaupun secara medis tidak bisa dijelaskan, nyatanya perut yang bengkak itu kempes, sembuh. Dia tidak bisa menolong lebih jauh mengapa harus marah. Dokter memperkirakan pasiennya itu tinggal menunggu waktu untuk dipanggil Sang pencipta. Bisa pagi tadi atau siang atau malam ini. Yang terjadi justru laki-laki di kamar sebelahnya yang dipanggil lebih dulu oleh Pemilik hidup ini. Dokter memang tidak boleh merasa paling tahu dengan ilmunya.

Tentu banyak cara menjadi sehat. Ada sakit ada obat, obat tidak harus berasal dari dokter yang berupa obat-obatan kimia. Konon dukun yang memberi obat itu memang sakti bagi setidaknya sepupu bandel itu. Ketika mau ujian sekolah tinggi, dia datangi dukun itu untuk mendapatan resep agar mendapat nilai A untuk semua mata kuliah. Permintaan yang nggak wajar mengingat dia bukan anak yang pinter atau rajin. Tapi semua orang bisa minta apa saja ke dukun. Dan dukun biasanya mengiyakan, asal ada bayarannya. Berhasil atau tidak terserah. Bagaimana pertanggungjawaban dukun dengan pelanggan tidak pernah jelas.Tapi suatu keajaiban memang terjadi setelah itu. Nilai Mata kuliahnya semua A. Teman-temannya tidak percaya. Tapi itu kenyataan.

Sindhu pernah suatu saat minta diantar ke dukun itu karena rasa penasaran. Untuk sekedar tahu dan kalau bisa mengobati sakitnya, kepala sering pusing. Rumah si dukun di area kebun luas yang isinya bermacam pohon, mirip hutan. Rumah kecil dari gedheg bambu, tinggal sendirian, kurus seperti umumnya petani di daerah itu. Tidak kelihatan sebagai dukun yang memakai pakaian yang menyeramkan atau membakar dupa atau kemenyan. Sindhu diberi ramuan tulisan Arab. Tetapi obat itu nyatanya tidak manjur. Masih sering sakit kepala itu datang. Tapi tidak dipungkiri dukun itu menyembuhkan sakit Pak Padmo yang dokter sendiri sudah pesimis. Seingat Sindhu kalau bapaknya sakit dan dibawa ke rumah sakit yang ini, selalu saja pulang dalam keadaan lebih buruk, tidak sembuh.

Sembuhnya justru oleh ramuan dukun atau tukang pijet yang diam-diam diselipkan diantara tindakan dokter di rumah sakit. Tapi namanya orang sakit kadang reputasi rumah sakit tidak penting, asal dekat dari rumah ya itu yang dituju. Sindhu sebagai anak bungsu, dialah yang sering pulang menemani Bu Padmo. Dia sendiri bekerja sebagai wirausahawan .

Kampus Bodong dan Kendali PTS

Kampus bodong menjadi berita hangat lagi dengan ditemukannya wisuda bodong di Pondok Cabe, Jakarta, Minggu (20/9), oleh Kementerian Ristekdikti. Ada setidaknya empat PTS bodong yang mewisuda hampir 1.200 lulusannya.
Hal ini menegaskan masih beroperasinya “mafia” di dunia pendidikan dan sekaligus pentingnya peningkatan kontrol oleh pemerintah. Informasi valid dari pejabat Dikti menyebutkan, sebuah prodi berstatus akreditasi B, tetapi menjual ijazah. Pasti masih banyak lagi mafia yang beroperasi dari sekadar yang diketahui. Masyarakat ternyata juga masih mau membeli jasa pendidikan seperti itu. Bagaimana peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai pemberi akreditasi PT dalam hal ini?
Yang dimaksud kampus bodong adalah kampus yang tak jelas status perizinannya dan tak melaksanakan dengan benar proses pendidikannya, tetapi memberikan ijazah kelulusan kepada mahasiswanya. Tentu ini menjatuhkan mutu pendidikan tinggi kita. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat konsumen. Keberadaan kampus bodong tentu harus diberantas.
BAN-PT, salah satu organ pemerintah yang penting untuk mengendalikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, perlu lebih meningkatkan perannya untuk mengurangi keberadaan kampus bodong ini. Keberadaan pangkalan data perguruan tinggi juga memegang peran penting. Hal ini karena masih banyak PTS yang beroperasi seperti mafia, legal dan lolos akreditasi, tetapi kualitas pendidikannya amburadul. Setidaknya dengan tidak memberi akreditasi atau memberi nilai C, hal itu akan mengurangi ketertarikan masyarakat kuliah di kampus jenis ini.
Kategori PTS
Setidaknya ada empat kategori besar PTS di Indonesia. Terhadap setiap kategori, BAN-PT perlu menunjukkan sikap berbeda. Pertama, PTS kecil yang serius memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. PTS kategori ini tentu banyak jumlahnya, terutama di daerah terpencil dan luar Jawa. PTS ini ditandai dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, jumlah mahasiswa tak banyak, tetapi dosennya relatif tetap meski kadang bidang keilmuannya tak sesuai. Jumlah publikasi minim. Mereka berusaha menyelenggarakan pendidikan secara legal, tetapi kualitas masih kurang.
Kedua, PTS besar yang serius memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. PTS kategori ini biasanya memiliki jumlah dan kualitas dosen yang memadai, punya sejarah panjang dalam pendidikan, berusaha menjaga mutu layanan, bahkan menjadi pesaing PTN untuk beberapa prodi, dan tentu saja jumlah mahasiswa cukup besar. Jumlah publikasi cukup banyak dan cukup bermutu.
Ketiga, PTS yang memberi layanan pendidikan seadanya, yang penting meraup keuntungan. Di PTS jenis ini, jumlah dan mutu dosennya kurang. Kalaupun jumlah dan kualitas bagus, biasanya statusnya hanya part time. Mutu bukan sasaran. Bagi PTS jenis ini, jumlah mahasiswa menjadi sarana meraup untung besar. Tak ada rekam jejak yang bagus dalam penelitian ataupun publikasi.
Keempat, kampus bodong. Hanya modal nama, izin tak jelas, gedung kuliah tak ada, proses pendidikan juga tak jelas. PTS jenis ini hampir tidak punya kontribusi dalam pendidikan kecuali memperburuk dan merusak pendidikan tinggi kita.
Peran BAN-PT
BAN-PT memegang peran penting dalam rangka mencegah munculnya kampus bodong ataupun PTS/prodi jenis ketiga. Dengan strukturnya sekarang, BAN-PT terdiri atas majelis BAN-PT dengan anggota terbatas dan dibantu para asesor lepas dari PT seluruh Indonesia. BAN-PT berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas PT, terutama PTS. Asesor yang menjadi ujung tombak BAN-PT menjadi ujung tombak penjagaan kualitas ini. Setiap lima tahun, suatu prodi atau PT harus memperbarui status akreditasinya dengan cara mengisi borang akreditasi disertai bukti-bukti tertulis dan dikirim ke sekretariat BAN-PT.
BAN-PT selanjutnya menugaskan dua asesor pada setiap prodi untuk melakukan desk evaluation pada borang. Desk evaluation biasanya memakan waktu 1,5 hari untuk sebuah prodi. Setelah para asesor menilai borang akreditasi prodi/PTS dalam proses desk evaluation, ada beberapa yang harus dikunjungi ke lokasi (visitasi). Yang harus dikunjungi biasanya prodi yang nilainya di ambang batas antartingkat (A, B, atau C) atau prodi yang baru pertama mengajukan akreditasi. Mereka harus bersikap obyektif, kritis, dan dalam beberapa hal harus seperti penyidik dalam mencari barang bukti.
Kepada PTS kategori pertama sering kali asesor BAN-PT harus menunjukkan sikap “membantu”. Sikap ini sebenarnya kurang tepat karena BAN-PT punya instrumen penilaian yang rigid dan beberapa tingkat, obyektif. Jadi, hampir tidak ada kesempatan untuk tidak obyektif. Akan tetapi, masih tersisa ruang bagi asesor karena beberapa kriteria penilaian memang melibatkan subyektivitas. Sikap membantu kepada PTS kategori satu tentu saja bisa dibenarkan. Kalau tidak, akan banyak PTS atau prodi yang tutup atau mati suri, terutama di kota kecil dan luar Jawa.
Di beberapa daerah, PTS adalah partner pemerintah dalam arti sebenarnya. Di sana belum ada PTN, belum ada layanan pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. Keluar ke daerah lain juga bukan hal mudah bagi masyarakat di sana. Itulah mengapa kehadiran PTS sangat penting dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Kepada PTS seperti ini sering kali asesor memberi “senjata” awal berupa status akreditasi agar PTS/prodi bisa tetap hidup. Namun, pada suatu titik tertentu, ketika sudah bisa hidup, standar obyektif harus diterapkan.
Kepada PTS/prodi kategori kedua, asesor BAN-PT harus bersikap obyektif dan kritis demi menjaga mutu, seperti halnya menilai prodi di PTN. Dengan begitu, PTS akan dipaksa tetap menjaga kualitas tanpa kesulitan menjaga sustainabilitasnya.
Untuk PTS kategori ketiga, asesor harus sangat hati-hati dan menaruh “curiga”. Kehati-hatian harus ditingkatkan, terutama ketika melakukan kunjungan ke lokasi. Peran layaknya penyidik harus dilakukan. Hal-hal yang tertulis indah di borang akreditasi harus benar-benar diverifikasi dengan bukti dokumen tertulis. Keberadaan fasilitas yang didaftar di borang harus benar-benar diklarifikasi ada tidaknya. PTS jenis ini tahu cara menyembunyikan kelemahan mereka. Asesor harus bisa mencegah prodi/PTS yang hanya ingin meraup keuntungan besar tanpa mengedepankan mutu. Ini bisa dilihat, antara lain, dari jumlah mahasiswa yang luar biasa besar, tetapi prestasi dosen minim dalam hal penelitian atau publikasi.
Dosen biasa direkrut sebagai tenaga part time. Sulit diharapkan ada continuous improvement PTS jenis ini karena kebanyakan dosen hanya mengajar paruh waktu. Bahkan, PTS kategori ini sering dimiliki “orang kuat” yang tak jarang punya hubungan dengan parpol. Tak heran jika di DPR sering ada usulan kebijaksanaan pemerintah untuk membantu PTS, yang sebenarnya akal-akalan para anggota parlemen pemilik atau punya hubungan dengan PTS tertentu. Program kedengaran populis, tetapi hanya untuk menguntungkan para pemilik PTS. Status akreditasi semestinya tak diberikan kepada prodi atau PTS jenis ini. Status tak terakreditasi atau akreditasi C di kota-kota besar di mana ada alternatif PTS adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan PTS abal-abal yang hanya mencari untung.
Untuk kategori keempat, BAN-PT tentu tak bisa apa-apa karena PTS kategori ini bahkan tak punya izin dan kampus. Mereka tak pernah mengajukan status akreditasi.
Kementerian Ristekdikti harus meningkatkan koordinasi dengan BAN-PT dalam rangka mengendalikan beroperasinya PTS. Jika perlu, BAN-PT bisa diberi wewenang untuk melakukan penilai go-no go. Beberapa bulan lalu, penulis menghadiri pertemuan badan akreditasi AS untuk rekayasa dan teknologi, Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET), dan melihat bagaimana dinamisnya ABET dalam melihat instrumen penilaian akreditasi, merevitalisasi format borang akreditasi, dan begitu seriusnya mereka me-review dokumen akreditasi sebuah prodi. Sebuah borang/dokumen akreditasi diberikan kepada para asesor kira-kira enam bulan sebelum dilakukan kunjungan ke lokasi.
Asesor punya cukup waktu untuk membaca dokumen akreditasi. Selama enam bulan itu, asesor bisa meminta bukti tambahan kepada prodi bersangkutan. Visitasi bisa memakan 2,5 hari untuk sebuah prodi. Sementara BAN-PT hanya memberi waktu kira-kira 1,5 hari kepada para asesor untuk me-review borang akreditasi dan kunjungan lapang kira-kira satu hari.
Tentu tak bisa dibandingkan antara ABET dan BAN-PT karena alasan jumlah prodi, jumlah asesor, dan ketersediaan dana. BAN-PT didanai dari APBN, sementara ABET membebankan biaya kepada prodi yang mengajukan akreditasi. Jadi, BAN-PT harus berhemat untuk bisa mengalokasikan dana agar semua prodi dan PT yang mengajukan akreditasi bisa dinilai. Mungkin ke depan mekanisme penilaian dan kunjungan ke lokasi bisa dibuat lebih baik dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana agar bisa menilai secara lebih akurat dan keputusan yang diambil asesor bisa lebih dipertanggungjawabkan. Sebaiknya semua prodi memang harus dikunjungi ke lokasi untuk melihat kesesuaian apa yang ditulis di borang dengan kenyataan fisiknya.
Peran Dikti dan masyarakat
Para asesor juga bisa mengecek status suatu PT lewat pangkalan data perguruan tinggi (PDPT). Dikti sudah menyediakan fasilitas berupa situs PDPT. Selain melihat dokumen dan bukti fisik di lokasi, para asesor bisa mengecek profil PT, profil prodi, profil dosen, dan profil mahasiswa. PDPT semestinya selalu meng-update data terkini semua PT di Indonesia. Jika suatu PTS atau prodi dirasa mencurigakan bisa langsung divonis tak terakreditasi. Status ini bisa ditindaklanjuti kementerian untuk mencabut izin operasi PT atau prodi yang bersangkutan. Di sisi lain, Dikti juga harus aktif memeriksa kebaruan data untuk menjaga validitas data di PDPT. BAN-PT seharusnya menganjurkan para asesor untuk memanfaatkan PDPT sebagai salah satu cara memvalidasi data yang diberikan dalam borang akreditasi.
Namun, usaha ini baru dilakukan dari satu sisi, yaitu pemerintah. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi untuk terlibat dalam usaha penjaminan mutu PT. Masyarakat semestinya tak memilih kampus yang mencurigakan. Memang tak bisa dimungkiri beroperasinya PTS jenis ini akan mengikuti hukum supply-demand. Dia laku karena ada peminatnya. Jika ingin mendapatkan informasi valid soal status PT, masyarakat bisa dengan mudah mengecek di PDPT atau bisa mencari informasi di Kopertis. Masyarakat kalau perlu harus melapor ke Dikti soal kampus bodong ini. Tanpa itu, akan sulit bagi Dikti menemukan kampus bodong yang bisa beroperasi di mana saja. Tanpa keterlibatan masyarakat yang aktif dalam menuntut pendidikan bermutu, keberadaan kampus bodong akan tetap mendapatkan ladang yang subur.
Budi Santosa, Asesor BAN-PT dan Ketua Jurusan Teknik Industri ITS, Surabaya; Sedang Mengajukan Akreditasi ABET
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Oktober 2015, di halaman 6 dengan judul “Kampus Bodong dan Kendali PTS”.

Subsidi Listrik dan Kemiskinan Kultural

jawa pos 6 nov 2015
Negara memberi subsidi kepada rakyatnya adalah hal yang jamak dalam praktek kenegaraan dimana pun, termasuk di negara kapitalis sekalipun. Yang jadi masalah adalah ketika negara mensubsidi mereka yang mampu dan dalam jumlah besar. Lebih bermasalah lagi jika subsidinya dari hasil hutang. Itu yang terjadi di negara kita dan subsidi listrik adalah salah satu yang salah sasaran. Akankah ini diteruskan?
Kementrian ESDM akan mencabut subsidi listrik. Akan ada 23 juta pelanggan penerima subsidi yang tidak masuk masyarakat miskin atau rentan miskin yang selama ini menggunakan daya 450 VA atau 900 VA akan dicabut subsidinya. Seluruhnya ada 48 juta orang penerima subsidi. Berarti negara memberi subsidi pada mereka yang tidak seharusnya menerima. Rencana pencabutan subsidi ini mendapat reaksi negatif dari YLKI. Ada yang menuduh kebijakan pemerintah tidak pro rakyat dan kapitalistik. Ada juga yang mempertanyakan apa kegunaan pemerintah kalau hanya menaikkan tarif.
Kita harus hati-hati menyikapi rencana pencabutan subsidi ini. Bisa jadi rencana yang kelihatannya tidak pro rakyat miskin ini justru akan menyelamatkan kita di masa mendatang. Jumlah yang yang tidak berhak tersebut hampir 50% dari seluruh penerima subsidi. Mari kita lihat bagaimana akibat rencana ini dan bagaimana kita sebaiknya menyikapi.
Di banyak tempat di perkotaan banyak pengusaha kost atau laundry yang untungnya bisa jadi mencapai jutaan per bulan namun mereka melanggan listrik dengan harga subsidi. Sepintas perilaku ini tidak salah karena memang prinsip orang bisnis adalah menekan biaya seminimal mungkin agar mendapatkan untung sebesar mungkin. Namun sayang kalau penekanan biaya itu dilakukan dengan cara yang tidak elegan dengan mengakali kelemahan aturan. Ini hanya satu contoh bgaimana golongan yang mampu mengakali aturan demi subsidi. Tentu ada modus lain yang dilakukan orang untuk mendapatkan subsidi. Orang-orang semacam inilah yang selama ini ikut menikmati subsidi yang memberatkan negara sekaligus masyarakat. PLN sebaiknya tegas menerapkan aturan bahwa satu rumah dengan satu pemilik harus menggunakan satu meteran. Tidak boleh daya besar yang dilanggan dibagi-bagi beberapa meteran demi mendapatkan harga subsidi.
Kemiskinan
Pada dasarnya orang miskin bisa di kelompokkan menjadi dua kategori :miskin struktur dan miskin kultur. Miskin karena kesulitan modal, kesulitan mendapatkan akses atau dalam kondisi tidak bisa berusaha karena keterbatasan geografis, network atau sarana adalah miskin struktural. Mereka harus ditolong. Miskin kultural adalah mereka yang miskin karena kulturnya buruk. Tidak suka bekerja keras, cepat menyerah, merasa kurang atau merasa miskin walaupun mampu. Inilah kemiskinan yang berbahaya. Dari sisi materi mereka tidak miskin. Namun perilakunya seperti orang miskin. Banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin terganggu karena banyak orang yang miskin kultural. Mengaku miskin demi mendapatkan bantuan . Termasuk para penerima subsidi listrik ini adalah mereka yang sebenarnya miskin kultural.
Banyak dari kita yang mengidap kemiskinan kultural yang selalu ingin disubsidi walaupun sudah mampu. Ini berbeda dengan kultur masyarakat Barat. Di Amerika masyarakat punya kultur berbeda. Department of Human Service yang melayani program-program sosial dipenuhi imigran Hispanik, Timur tengah dan Asia. Sementara orang Amerika sendiri jarang menggunakan fasilitas bantuan sosial. Bukan karena mereka tidak miskin. Tetapi budaya mereka menempatkan kemandirian lebih bergengsi daripada mendapatkan bantuan mengaku miskin. Tetangga sebelah saya seorang bule red-neck (leher merah) yang pekeja kasar dengan upah minim bertahan hidup dengan bayarannya sendiri. Dia tidak mau meminta bantuan pada negara. Dia bangga bisa hidup dengan nafkah hasil keringatnya sendiri. Itu menjadi sikap umum masyarakat Amerika. Program tunjangan sosial cukup berhasil karena tidak ada yang mengaku-ngaku miskin kecuali mereka yang benar-benar tidak bisa bekerja.
Langkah yang Tepat
Setelah beberapa waktu lalu pemerintah mencabut subsidi BBM kini dilanjutkan subsidi listrik. Langkah yang tepat walaupun mendapat kritikan sana sini. Mereka yang mengkrtik kebijakan pencabutan subsidi itu lupa bahwa PLN tiap tahun menanggung rugi trilyunan karena harus menjual listrik dengan harga lebih murah dari ongkos produksinya. Bahkan rata-rata kerugian PLN per tahun mencapai Rp 50 trilyun. Masyarakat terlanjur nyaman dengan tarif murah. Bahkan kadang lebih murah dari uang rokok dan pulsa bulanan. Mereka lupa negara harus berhutang untuk mensubsidi listrik murah yang mereka pakai.
Pencabutan subisidi memang harus dilakukan. Ini bukan masalah pro rakyat atau tidak, tetapi mendudukkan masalah yang sebenarnya. Yang dilakukan adalah mencabut subsidi bukan menaikkan tarif. Tanpa itu kita tidak akan belajar menghargai betapa berharganya energi. Selain itu kita akan sulit keluar dari perangkap hutang yang membesar seiring dengan besarnya subsidi yang ditanggung negara. Seandainya subsidi dicabut, hutang bisa dikurangi atau dananya bisa digunakan untuk program pembangunan lain yang lebih tepat sasaran. Masyarakat harus merubah mentalnya dengan menghilangkan kebiasaan mengaku miskin dengan budaya bangga hidup dari hasil keringat sendiri walaupun tidak banyak. Kultur ini harus terus dikembangkan dan disebarluaskan sehingga program-progrm sosial untuk rakyat miskin yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar akan mencapai sasaran dan negara tidak dibebani oleh mereka yang mengaku miskin. Bahwa di internal PLN sendiri manajemen atau proses bisnisnya belum efisien mungkin benar dan harus terus diperbaiki. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mencabut subsidi. Dengan adanya pencabutan subsidi, akan semakin kelihatan kinerja PLN yang sesungguhnya.

Infrastruktur vs Pendidikan

Kompas, 23 Nopember 2015, Opini

Rencana pemerintah mengalihkan dana pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menuai banyak kritik. Kritik terutama mempertanyakan komitmen pemerintah membangun sektor pendidikan dan sumber daya manusia sebagai salah satu program Nawacita. Jika terjadi, hal itu adalah kemunduran pembangunan pendidikan. Benarkah pengurangan anggaran harus dimaknai sebagai mengendurnya komitmen? Adakah jalan keluar tanpa mengorbankan salah satu sektor? Seperti diketahui, pemerintah tahun depan berencana mengalihkan Rp 5,6 triliununtuk pembangunan infrastruktur yang diambil dari dana pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Imbasnya adalah pengurangan alokasi beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), biaya operasional untuk perguruan tinggi negeri (BOPTN), beasiswa dosen S-2/S-3, pendirian perguruan tinggi (PT) baru, dan akademi komunitas. Sebagai pembanding, pada 2015 pemerintah menyediakan beasiswa untuk 20.700 dosen dan tahun 2016 akan turun menjadi 7.500 dosen. Beasiswa SM3T tahun 2015 untuk 10.400 sarjana, tahun 2016 untuk 7.000 sarjana. Beasiswa PPA, dari 121.000 mahasiswa (2015) turun menjadi 50.000 mahasiswa (2016). Angka ini dikutip dari pernyataan Komisi X DPR.
Setahun pemerintahan Joko Widodo yang terlihat menonjol memang pembangunan infrastruktur. Tentu saja apa yang dilakukan pemerintah saat ini patut diapresiasi. Setelah sekian puluh tahun sektor infrastruktur dilupakan, kini kelihatan geliatnya. Pembangunan proyek yang terhenti diteruskan, seperti Waduk Jati Gede. Adapun pembangunan proyek baru sudah dan akan dimulai. Bendungan, waduk, jalan raya, jalan tol, dan rel kereta api (KA) mulai dibangun dengan jangkauan luas dari Sumatera hingga Papua. Hal ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini belum tersentuh itu. Bermacam-macam infrastruktur itu punya tingkat urgensi yang tidak sama. Ketika dana berlimpah, mungkin semua bisa dijalankan secara paralel. Namun, dalam kondisi terbatas, barangkali infrastruktur yang paling besar tingkat urgensinya didahulukan. Selanjutnya, ketika dana membaik, pembangunan infrastruktur bisa dijalankan secara paralel. Kini kita menghadapi dana yang terbatas itu. Yang menjadi masalah adalah haruskah pembangunan infrastruktur mengorbankan sektor lain, terutama pendidikan tinggi?
Prioritas
Infrastruktur dan pendidikan sama pentingnya dalam mendukung pembangunan bangsa. Keduanya bersifat investasi jangka menengah dan panjang. Infrastruktur bisa dilihat sebagai investasi jangka menengah. Impaknya baru kelihatan minimal dua tahun ke depan. Adapun pendidikan butuh waktu lebih lama untuk menikmati hasilnya. Mana yang harus lebih diutamakan? Kita sedang mengatasi ketertinggalan dengan negara tetangga dalam capaian pendidikan. Kabar penurunan anggaran pendidikan tentu bukan hal menyenangkan. Selama ini banyak hal dinikmati masyarakat dari tersedianya dana pendidikan yang tinggi. Dengan adanya rebutan alokasi dana, kita perlu mengevaluasi apakah penggunaan dana selama ini memang mencapai tujuan. Perlu dipilah dana yang sangat dibutuhkan dan dana yang masih bisa ditunda.
Dana pendidikan yang beberapa tahun ini ada di pemerintahan sebelumnya seperti BOPTN serta dana sarana dan prasarana (sarpras) sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan pendidikan. Bagi PTN, dana BOPTN adalah darah segar untuk menggerakkan kegiatan nonreguler di luar investasi. Kegiatan nonreguler, seperti mendatangkan pembicara tamu dari luar negeri, membantu percepatan publikasi terindeks Scopus, peningkatan bahasa Inggris dosen dan mahasiswa, serta peningkatan penelitian, adalah contoh kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana BOPTN. Dana ini terbukti mampu membangkitkan banyak kegiatan. Tanpa BOPTN, PTN lebih menjalankan rutinitas akademik tanpa capaian luar biasa. Di samping itu, ada dana sarpras yang melengkapi BOPTN untuk pembangunan fasilitas atau investasi. Dana sarpras untuk pendidikan yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu tersedia kini terancam. Dana sarpras mampu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak tersentuh dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Proyek-proyek seperti pembangunan laboratorium, gedung kuliah, dan peralatan laboratorium bisa menjadi lebih cepat berkat dana sarpras. Kampus PTN sangat terbantu dengan sarpras. Tanpa itu, PTN bisa disalip PTS-PTS besar yang begitu agresif mengembangkan sarana dan prasarana. Dalam hal beasiswa, dana ini jelas dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah manusia terdidik. Selama ini, Dikti memberikan beasiswa pascasarjana fast trackdan juga fresh graduate. Beasiswa fast track adalah untuk mereka yang ingin lanjut dari S-1 ke S-2 dengan menyambung perkuliahan untuk menghemat kredit mata kuliah. Beasiswa fresh graduate untuk lulusan S-1 baru berkualitas yang langsung melanjutkan program S-2. Kedua beasiswa ituterbukti mampu menaikkan jumlah publikasi secara signifikan. Pemerintah tidak memberikan banyak dana, hanya beasiswa untuk SPP. Biaya hidup tetap ditanggung peserta. Beasiswa jenis ini perlu dipertahankan. Beasiswa lain jelas perlu dipertahankan, tetapi perlu evaluasi. Apakah dana yang tersedia terserap penuh atau kurang dari target? Apakah penikmat beasiswa memang pantas menerima? Apakah penerima beasiswa menunjukkan masa studi tepat waktu dan nilai bagus? Hal-hal ini tentu bisa dievaluasi. Begitu juga dengan dana penelitian dan pembangunan.
Di sektor infrastruktur, barangkali rencana pembangunan di daerah tertentu perlu ditinjau ulang. Ini terutama dari sisi kemanfaatannya. Perlu dipikirkan utilitas sarana tersebut setelah selesai. Kasus KA Kualanamu-Medan bisa menjadi contoh. KA yang bersih dan bagus itu kalau kita amati barangkali utilitasnya kurang dari 30 persen. Banyak gerbong kosong. KA yang melayani rute Medan-Kualanamu ini didesain sangat nyaman dan tentu cepat dari sisi waktu tempuh. Pembangunan rel KA Medan-Kualanamu menelan dana hampir Rp 4 triliun. Harga tiket Rp 100.000, ditambah perlunya moda penyambung dari stasiun ke tempat tujuan, dan budaya masyarakat yang tidak terbiasa naik KA menyebabkan KA sepi penumpang. Infrastruktur ini bisa jadi merupakan kebanggaan masyarakat. Namun, kemanfaatannya masih belum optimal. Belajar dari sini, pembangunan infrastruktur harus dipilah mana yang urgen dan mana yang masih bisa ditunda. Perlu dibedakan antara proyek kebanggaan (pride) dan proyek kemanfaatan (utility). Barangkali, dari rencana besar pembangunan infrastruktur, ada beberapa yang condong masuk kategori kebanggaan daripada manfaat. Rencana kereta cepat Jakarta-Bandung adalah contoh lain.
Alternatif
Kondisi dana terbatas dan saling diperebutkan merupakan saat bagus untuk mengevaluasi program. Evaluasi program beasiswa PPA dan SM3T perluuntuk melihat efektivitasnya. Sudahkah sampai tujuan? Perlu diperiksa pula, adakah program dari departemen lain yang overlapping. Sebab, dalam hal beasiswa ada beasiswa LPDP dengan dana berlimpah. Pengalaman sebagai pewawancara beasiswa LPDP, tidak semua kuota bisa dipenuhi. Bahkan, dana non-APBN Rp 16 triliun yang dikelola LPDP masih utuh. Dosen dan mahasiswa yang ingin melanjutkan studi bisa melamar beasiswa LPDP. Jadi, sebenarnya dalam hal beasiswa pascasarjana, masyarakat tidak perlu khawatir. Mungkin LPDP perlu memperluas jangkauan penggunaan dananya. Untuk beasiswa fresh graduate dan fast track yang sudah tidak diberikan Dikti, bisa diisi LPDP karena jelas impaknya. Di beberapa PTN, jumlah publikasi menurun ketika tidak ada lagi program beasiswa fast track dan fresh graduate.
Dalam hal penelitian pun LPDP menyediakan beberapa skema penelitian. LPDP juga memberikan bantuan dana untuk tesis dan disertasi serta dana publikasi yang besar bagi peneliti. Kita selalu miskin dalam hal koordinasi. Selama ini, setiap departemen selalu punya visi-misi tersendiri. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja banyak program tumpang tindih atau bahkan berlawanan. Pada masa pemerintahan Jokowi, tidak ada lagi visi-misi departemen, yang ada adalah visi-misi presiden. Tiap departemen harus mendukung visi-misi presiden. Dengan begitu, mestinya akan ada sinergi, saling mendukung, dan saling mengisi kekosongan.
Ada banyak hal yang tetap dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan dalam waktu dekat. Ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Harus dipisahkan mana yang harus segera dan mana yang bisa ditunda dan mana yang bisa didanai dengan dana di luar APBN. Jadi, masalahnya mungkin bukan karena dana terbatas, melainkan kekurangan dalam hal koordinasi dan ketidaktepatan meletakkan prioritas. Saatnya ada koordinasi antar unit dan antar departemen untuk melihat gambar besar rencana pembangunan terutama infrastruktur dan pendidikan. Masih banyak alokasi dana lain, seperti dana desa atau dana ritual demokrasi, yang bisa dihemat. ●