Bab 1 Prolog

Pak….Pakeeee…! lengkingan panjang memecah kesunyian malam itu. Belum terlalu malam, sekitar jam delapan. Namun suasana di rumah sakit itu sunyi. Sehingga awal malam itu terasa seperti sudah mendekati tengah malam. Lengkingan itu segera disahut dengan tangisan yang meraung-raung. Mendebarkan. Suara serupa pernah dia dengar ketika tetangga belakang rumahnya mati mendadak sehabis lebaran setahun sebelumnya. Ya suara kehilangan yang sangat.
“Mengapa bapak tidak bilang-bilang dulu. Mengapa nggak meninggalkan pesan kalau mau pergi” terdengar suara perempuan begitu keras agak tersendat. Diiringi tangisan yang menyedihkan dan histeris.
“ Jangankan kamuuuu…., aku yang istrinya saja tidak diberi pesan apa-apa” sahut suara perempuan yang lain sama kerasnya juga agak terbata-bata. Lalu lagi tangisan meraung bersahutan. Tangisan yang khas menyambut kematian. Malam hening berubah gaduh sesaat di ruang itu.
Sindhu merasa aneh cara menyambut kematian seperti itu. Bagaimana perasaan roh si mayat mendengar keluarganya justru pamer kekagetan seperti itu. Ibu anak seakan berebut pengakuan mana yang lebih penting di depan suami dan bapaknya yang mati. Tapi apakah roh punya perasaan? Mungkin mereka ingin menunjukkan begitu mendalam rasa kehilangannya. Yah mungkin yang mati itu adalah tulang punggung keluarga, keberadaannya begitu penting,kepergiannya akan meninggalkan banyak kesulitan. Sindhu tidak tahu apakah begitu itu bagus.
Baginya kematian mestinya disikapi dengan kepasrahan, wajar saja tidak terlalu berlebihan tapi juga bukan berarti disambut dengan suka cita. Dia masih tertidur di emper rumah sakit dimana di ujung teras dibuat tempat duduk agak tinggi diberi sandaran memanjang mengikuti panjang teras. Disitulah para penjaga atau pengunjung pasien biasa beristirahat. Dia memang merasakan hawa kematian sejak sore. Rumah sakit yang biasanya ramai dan gaduh suara pengunjung itu, terasa sepi. Sanak saudara dan tetangga yang bergantian hadir menengok bapak Sindhu sudah pada pulang. Bahkan angin pun terdiam, tidak ada suara daun gemerisik dari pohon sawo manila yang memenuhi halaman rumah sakit itu. Mungkin menyambut kedatangan malaikat maut.

Dia membayangkan bapaknya yang di dalam kamar di depannya juga akan mengalami kematian. Tapi dia berharap tidak ada teriakan histeris seperti kamar sebelahnya tadi. Pak Padmo sudah lama sakit dan puluhan kali keluar masuk rumah sakit dengan sakit yang sama, sesak napas. Bu Padmo yang mendampingi serta merawat Pak Padmo dengan telaten dan sabar bukan tipe orang yang kagetan seperti dua perempuan yang adu tangisan tadi. Dia berharap kematian bapaknya nanti, kalau datang dan pasti datang, tidak akan disambut dengan tangisan kesedihan seperti itu, walaupun kesedihan pasti mengiringinya. Kadang kematian memang jalan terbaik mengakhiri penderitaan.

Kematian seperti itu sudah tentu baik bagi semua. Yang sakit, keluarganya dan yang merawat. Bagi rumah sakit juga baik toh tidak akan kekurangan pasien. Umur panjang tidak selalu membawa berkah jika harus dijalani dengan penuh penderitaan dan siksaan. Tapi barangkali itu cara Tuhan mengurangi penderitaan di alam kubur sana, siksaan diberikan sebagian di dunia dengan memberi rasa sakit.

Dia, Sindhu, masih tiduran di teras pavilyun rumah sakit. Mendengar keributan pengeluaran jenazah dari kamar sebelah. Dia tidak melihat lalu lalang orang, dia sengaja menelungkupkan badan. Dia takut akan merasa ketakutan melihat mayat didorong diatas tempat tidur yang beroda oleh para suster diikuti keluarganya yang masih menangis. Sindhu lebih baik tidak mempedulikan itu walaupun sangat ingin. Sindhu harus tidur di teras itu sepanjang malam menemani Bu Padmo yang didalam ruang bersama Pak Padmo. Ia masih memikirkan kondisi Pak Padmo yang sekian tahun sakit. Sakit yang mudah dimaklumi. Tadi malam kondisi Pak Padmo sungguh mengkhawatirkan. Perutnya bengkak, kata dokter livernya sudah kena. Tidak tahan memakan banyak obat berdosis tinggi. Dokter secara tidak langsung nampaknya sudah menyerah dengan kondisi seperti itu. Sulit dipulihkan.
Tanpa diduga ada sepupu ipar Sindhu datang menjenguk ke rumah sakit. Sepupunya yang dikenal bandel itu membawa obat yang tidak biasa. Sobekan kertas bertuliskan huruf Arab. Dari dukun di suatu tempat di Boyolali. Entah apa tulisan Arab itu bunyinya. Konon dukunnya sendiri nggak bisa baca huruf Arab. Anehnya bisa membuat obat seperti itu. Kertas itu diminta direndam di air lalu airnya diminumkan ke si sakit. Malam tadi ketika terbangun, Bu Padmo memberi minum ke suaminya. Pak Padmo sejak dulu tidak suka hal-hal berbau klenik atau mejik atau perdukunan. Semua harus masuk akal, bisa dijelaskan.
Bu Padmo pernah suatu ketika pergi ke orang pinter untuk suatu keperluan. Ketika pulang Pak Padmo bertanya

“Darimana tadi?”
“ Nyari obat”, jawab Bu Padmo asal.
“Jangan diulangi lagi ke dukun. Kalau pingin kaya ya kerja keras. Kalau anak-anak pingin pinter, suruh mereka belajar yang rajin, kasih makanan yang bergizi. Dukunnya saja tidak bernasib baik kok dipercaya memberi nasib baik. Bodohnya orang yang percaya dukun” sahut Pak Padmo sedikit emosi.
Sejak itu Bu Padmo kapok ke dukun; selain takut, juga pada alasan yang diberikan suaminya tidak ditemukan kesalahan. Apalagi kalau benar tulisan di kertas itu ayat dari Qur’an, Pak Padmo pasti akan protes walaupun dia sendiri bukan pengamal agama yang baik. Ayat qur’an bagi dia adalah perintah untuk dijalankan yang akan memberi petunjuk hidup bagi manusia. Bukan sebagai mantra untuk obat atau dihafal dan dibaca berulang untuk mendapatkan nasib baik. Tapi malam tadi Bu Padmo merayu untuk minum saja. Mungkin merasa dirinya sudah dalam keadaan sangat lemah dan tidak bisa lagi menahan sakit, kerewelan atas logika yang harus masuk akal itu dia lupakan. Diminumlah air itu.
Ajaib. Sungguh ajaib. Tadi pagi perut bengkak itu kempes. Tidak lagi bengkak dan Pak Padmo menjadi seperti sehat kembali. Ketika dokter siangnya melakukan kontrol, dibuat takjub.

“Lho kok bisa begini bu perutnya bapak?”

“iya ada resep dari saudara, saya minumkan saja”
“Resep apa?”
“Air putih saja”
“Air putih saja?” dokter meninggikan suara, heran .
Pembicaraan itu tentu tidak didengar oleh Pak Padmo. Takut akan bertanya lebih jauh soal asal usulnya. Dokternya pun tidak marah walaupun secara medis tidak bisa dijelaskan, nyatanya perut yang bengkak itu kempes, sembuh. Dia tidak bisa menolong lebih jauh mengapa harus marah. Dokter memperkirakan pasiennya itu tinggal menunggu waktu untuk dipanggil Sang pencipta. Bisa pagi tadi atau siang atau malam ini. Yang terjadi justru laki-laki di kamar sebelahnya yang dipanggil lebih dulu oleh Pemilik hidup ini. Dokter memang tidak boleh merasa paling tahu dengan ilmunya.

Tentu banyak cara menjadi sehat. Ada sakit ada obat, obat tidak harus berasal dari dokter yang berupa obat-obatan kimia. Konon dukun yang memberi obat itu memang sakti bagi setidaknya sepupu bandel itu. Ketika mau ujian sekolah tinggi, dia datangi dukun itu untuk mendapatan resep agar mendapat nilai A untuk semua mata kuliah. Permintaan yang nggak wajar mengingat dia bukan anak yang pinter atau rajin. Tapi semua orang bisa minta apa saja ke dukun. Dan dukun biasanya mengiyakan, asal ada bayarannya. Berhasil atau tidak terserah. Bagaimana pertanggungjawaban dukun dengan pelanggan tidak pernah jelas.Tapi suatu keajaiban memang terjadi setelah itu. Nilai Mata kuliahnya semua A. Teman-temannya tidak percaya. Tapi itu kenyataan.

Sindhu pernah suatu saat minta diantar ke dukun itu karena rasa penasaran. Untuk sekedar tahu dan kalau bisa mengobati sakitnya, kepala sering pusing. Rumah si dukun di area kebun luas yang isinya bermacam pohon, mirip hutan. Rumah kecil dari gedheg bambu, tinggal sendirian, kurus seperti umumnya petani di daerah itu. Tidak kelihatan sebagai dukun yang memakai pakaian yang menyeramkan atau membakar dupa atau kemenyan. Sindhu diberi ramuan tulisan Arab. Tetapi obat itu nyatanya tidak manjur. Masih sering sakit kepala itu datang. Tapi tidak dipungkiri dukun itu menyembuhkan sakit Pak Padmo yang dokter sendiri sudah pesimis. Seingat Sindhu kalau bapaknya sakit dan dibawa ke rumah sakit yang ini, selalu saja pulang dalam keadaan lebih buruk, tidak sembuh.

Sembuhnya justru oleh ramuan dukun atau tukang pijet yang diam-diam diselipkan diantara tindakan dokter di rumah sakit. Tapi namanya orang sakit kadang reputasi rumah sakit tidak penting, asal dekat dari rumah ya itu yang dituju. Sindhu sebagai anak bungsu, dialah yang sering pulang menemani Bu Padmo. Dia sendiri bekerja sebagai wirausahawan .

Kampus Bodong dan Kendali PTS

Kampus bodong menjadi berita hangat lagi dengan ditemukannya wisuda bodong di Pondok Cabe, Jakarta, Minggu (20/9), oleh Kementerian Ristekdikti. Ada setidaknya empat PTS bodong yang mewisuda hampir 1.200 lulusannya.
Hal ini menegaskan masih beroperasinya “mafia” di dunia pendidikan dan sekaligus pentingnya peningkatan kontrol oleh pemerintah. Informasi valid dari pejabat Dikti menyebutkan, sebuah prodi berstatus akreditasi B, tetapi menjual ijazah. Pasti masih banyak lagi mafia yang beroperasi dari sekadar yang diketahui. Masyarakat ternyata juga masih mau membeli jasa pendidikan seperti itu. Bagaimana peran Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sebagai pemberi akreditasi PT dalam hal ini?
Yang dimaksud kampus bodong adalah kampus yang tak jelas status perizinannya dan tak melaksanakan dengan benar proses pendidikannya, tetapi memberikan ijazah kelulusan kepada mahasiswanya. Tentu ini menjatuhkan mutu pendidikan tinggi kita. Pihak yang dirugikan adalah masyarakat konsumen. Keberadaan kampus bodong tentu harus diberantas.
BAN-PT, salah satu organ pemerintah yang penting untuk mengendalikan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia, perlu lebih meningkatkan perannya untuk mengurangi keberadaan kampus bodong ini. Keberadaan pangkalan data perguruan tinggi juga memegang peran penting. Hal ini karena masih banyak PTS yang beroperasi seperti mafia, legal dan lolos akreditasi, tetapi kualitas pendidikannya amburadul. Setidaknya dengan tidak memberi akreditasi atau memberi nilai C, hal itu akan mengurangi ketertarikan masyarakat kuliah di kampus jenis ini.
Kategori PTS
Setidaknya ada empat kategori besar PTS di Indonesia. Terhadap setiap kategori, BAN-PT perlu menunjukkan sikap berbeda. Pertama, PTS kecil yang serius memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. PTS kategori ini tentu banyak jumlahnya, terutama di daerah terpencil dan luar Jawa. PTS ini ditandai dengan fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, jumlah mahasiswa tak banyak, tetapi dosennya relatif tetap meski kadang bidang keilmuannya tak sesuai. Jumlah publikasi minim. Mereka berusaha menyelenggarakan pendidikan secara legal, tetapi kualitas masih kurang.
Kedua, PTS besar yang serius memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. PTS kategori ini biasanya memiliki jumlah dan kualitas dosen yang memadai, punya sejarah panjang dalam pendidikan, berusaha menjaga mutu layanan, bahkan menjadi pesaing PTN untuk beberapa prodi, dan tentu saja jumlah mahasiswa cukup besar. Jumlah publikasi cukup banyak dan cukup bermutu.
Ketiga, PTS yang memberi layanan pendidikan seadanya, yang penting meraup keuntungan. Di PTS jenis ini, jumlah dan mutu dosennya kurang. Kalaupun jumlah dan kualitas bagus, biasanya statusnya hanya part time. Mutu bukan sasaran. Bagi PTS jenis ini, jumlah mahasiswa menjadi sarana meraup untung besar. Tak ada rekam jejak yang bagus dalam penelitian ataupun publikasi.
Keempat, kampus bodong. Hanya modal nama, izin tak jelas, gedung kuliah tak ada, proses pendidikan juga tak jelas. PTS jenis ini hampir tidak punya kontribusi dalam pendidikan kecuali memperburuk dan merusak pendidikan tinggi kita.
Peran BAN-PT
BAN-PT memegang peran penting dalam rangka mencegah munculnya kampus bodong ataupun PTS/prodi jenis ketiga. Dengan strukturnya sekarang, BAN-PT terdiri atas majelis BAN-PT dengan anggota terbatas dan dibantu para asesor lepas dari PT seluruh Indonesia. BAN-PT berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas PT, terutama PTS. Asesor yang menjadi ujung tombak BAN-PT menjadi ujung tombak penjagaan kualitas ini. Setiap lima tahun, suatu prodi atau PT harus memperbarui status akreditasinya dengan cara mengisi borang akreditasi disertai bukti-bukti tertulis dan dikirim ke sekretariat BAN-PT.
BAN-PT selanjutnya menugaskan dua asesor pada setiap prodi untuk melakukan desk evaluation pada borang. Desk evaluation biasanya memakan waktu 1,5 hari untuk sebuah prodi. Setelah para asesor menilai borang akreditasi prodi/PTS dalam proses desk evaluation, ada beberapa yang harus dikunjungi ke lokasi (visitasi). Yang harus dikunjungi biasanya prodi yang nilainya di ambang batas antartingkat (A, B, atau C) atau prodi yang baru pertama mengajukan akreditasi. Mereka harus bersikap obyektif, kritis, dan dalam beberapa hal harus seperti penyidik dalam mencari barang bukti.
Kepada PTS kategori pertama sering kali asesor BAN-PT harus menunjukkan sikap “membantu”. Sikap ini sebenarnya kurang tepat karena BAN-PT punya instrumen penilaian yang rigid dan beberapa tingkat, obyektif. Jadi, hampir tidak ada kesempatan untuk tidak obyektif. Akan tetapi, masih tersisa ruang bagi asesor karena beberapa kriteria penilaian memang melibatkan subyektivitas. Sikap membantu kepada PTS kategori satu tentu saja bisa dibenarkan. Kalau tidak, akan banyak PTS atau prodi yang tutup atau mati suri, terutama di kota kecil dan luar Jawa.
Di beberapa daerah, PTS adalah partner pemerintah dalam arti sebenarnya. Di sana belum ada PTN, belum ada layanan pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah. Keluar ke daerah lain juga bukan hal mudah bagi masyarakat di sana. Itulah mengapa kehadiran PTS sangat penting dalam menyediakan layanan pendidikan tinggi bagi masyarakat. Kepada PTS seperti ini sering kali asesor memberi “senjata” awal berupa status akreditasi agar PTS/prodi bisa tetap hidup. Namun, pada suatu titik tertentu, ketika sudah bisa hidup, standar obyektif harus diterapkan.
Kepada PTS/prodi kategori kedua, asesor BAN-PT harus bersikap obyektif dan kritis demi menjaga mutu, seperti halnya menilai prodi di PTN. Dengan begitu, PTS akan dipaksa tetap menjaga kualitas tanpa kesulitan menjaga sustainabilitasnya.
Untuk PTS kategori ketiga, asesor harus sangat hati-hati dan menaruh “curiga”. Kehati-hatian harus ditingkatkan, terutama ketika melakukan kunjungan ke lokasi. Peran layaknya penyidik harus dilakukan. Hal-hal yang tertulis indah di borang akreditasi harus benar-benar diverifikasi dengan bukti dokumen tertulis. Keberadaan fasilitas yang didaftar di borang harus benar-benar diklarifikasi ada tidaknya. PTS jenis ini tahu cara menyembunyikan kelemahan mereka. Asesor harus bisa mencegah prodi/PTS yang hanya ingin meraup keuntungan besar tanpa mengedepankan mutu. Ini bisa dilihat, antara lain, dari jumlah mahasiswa yang luar biasa besar, tetapi prestasi dosen minim dalam hal penelitian atau publikasi.
Dosen biasa direkrut sebagai tenaga part time. Sulit diharapkan ada continuous improvement PTS jenis ini karena kebanyakan dosen hanya mengajar paruh waktu. Bahkan, PTS kategori ini sering dimiliki “orang kuat” yang tak jarang punya hubungan dengan parpol. Tak heran jika di DPR sering ada usulan kebijaksanaan pemerintah untuk membantu PTS, yang sebenarnya akal-akalan para anggota parlemen pemilik atau punya hubungan dengan PTS tertentu. Program kedengaran populis, tetapi hanya untuk menguntungkan para pemilik PTS. Status akreditasi semestinya tak diberikan kepada prodi atau PTS jenis ini. Status tak terakreditasi atau akreditasi C di kota-kota besar di mana ada alternatif PTS adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan PTS abal-abal yang hanya mencari untung.
Untuk kategori keempat, BAN-PT tentu tak bisa apa-apa karena PTS kategori ini bahkan tak punya izin dan kampus. Mereka tak pernah mengajukan status akreditasi.
Kementerian Ristekdikti harus meningkatkan koordinasi dengan BAN-PT dalam rangka mengendalikan beroperasinya PTS. Jika perlu, BAN-PT bisa diberi wewenang untuk melakukan penilai go-no go. Beberapa bulan lalu, penulis menghadiri pertemuan badan akreditasi AS untuk rekayasa dan teknologi, Accreditation Board of Engineering and Technology (ABET), dan melihat bagaimana dinamisnya ABET dalam melihat instrumen penilaian akreditasi, merevitalisasi format borang akreditasi, dan begitu seriusnya mereka me-review dokumen akreditasi sebuah prodi. Sebuah borang/dokumen akreditasi diberikan kepada para asesor kira-kira enam bulan sebelum dilakukan kunjungan ke lokasi.
Asesor punya cukup waktu untuk membaca dokumen akreditasi. Selama enam bulan itu, asesor bisa meminta bukti tambahan kepada prodi bersangkutan. Visitasi bisa memakan 2,5 hari untuk sebuah prodi. Sementara BAN-PT hanya memberi waktu kira-kira 1,5 hari kepada para asesor untuk me-review borang akreditasi dan kunjungan lapang kira-kira satu hari.
Tentu tak bisa dibandingkan antara ABET dan BAN-PT karena alasan jumlah prodi, jumlah asesor, dan ketersediaan dana. BAN-PT didanai dari APBN, sementara ABET membebankan biaya kepada prodi yang mengajukan akreditasi. Jadi, BAN-PT harus berhemat untuk bisa mengalokasikan dana agar semua prodi dan PT yang mengajukan akreditasi bisa dinilai. Mungkin ke depan mekanisme penilaian dan kunjungan ke lokasi bisa dibuat lebih baik dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan dana agar bisa menilai secara lebih akurat dan keputusan yang diambil asesor bisa lebih dipertanggungjawabkan. Sebaiknya semua prodi memang harus dikunjungi ke lokasi untuk melihat kesesuaian apa yang ditulis di borang dengan kenyataan fisiknya.
Peran Dikti dan masyarakat
Para asesor juga bisa mengecek status suatu PT lewat pangkalan data perguruan tinggi (PDPT). Dikti sudah menyediakan fasilitas berupa situs PDPT. Selain melihat dokumen dan bukti fisik di lokasi, para asesor bisa mengecek profil PT, profil prodi, profil dosen, dan profil mahasiswa. PDPT semestinya selalu meng-update data terkini semua PT di Indonesia. Jika suatu PTS atau prodi dirasa mencurigakan bisa langsung divonis tak terakreditasi. Status ini bisa ditindaklanjuti kementerian untuk mencabut izin operasi PT atau prodi yang bersangkutan. Di sisi lain, Dikti juga harus aktif memeriksa kebaruan data untuk menjaga validitas data di PDPT. BAN-PT seharusnya menganjurkan para asesor untuk memanfaatkan PDPT sebagai salah satu cara memvalidasi data yang diberikan dalam borang akreditasi.
Namun, usaha ini baru dilakukan dari satu sisi, yaitu pemerintah. Masyarakat seharusnya ikut berpartisipasi untuk terlibat dalam usaha penjaminan mutu PT. Masyarakat semestinya tak memilih kampus yang mencurigakan. Memang tak bisa dimungkiri beroperasinya PTS jenis ini akan mengikuti hukum supply-demand. Dia laku karena ada peminatnya. Jika ingin mendapatkan informasi valid soal status PT, masyarakat bisa dengan mudah mengecek di PDPT atau bisa mencari informasi di Kopertis. Masyarakat kalau perlu harus melapor ke Dikti soal kampus bodong ini. Tanpa itu, akan sulit bagi Dikti menemukan kampus bodong yang bisa beroperasi di mana saja. Tanpa keterlibatan masyarakat yang aktif dalam menuntut pendidikan bermutu, keberadaan kampus bodong akan tetap mendapatkan ladang yang subur.
Budi Santosa, Asesor BAN-PT dan Ketua Jurusan Teknik Industri ITS, Surabaya; Sedang Mengajukan Akreditasi ABET
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 8 Oktober 2015, di halaman 6 dengan judul “Kampus Bodong dan Kendali PTS”.

Subsidi Listrik dan Kemiskinan Kultural

jawa pos 6 nov 2015
Negara memberi subsidi kepada rakyatnya adalah hal yang jamak dalam praktek kenegaraan dimana pun, termasuk di negara kapitalis sekalipun. Yang jadi masalah adalah ketika negara mensubsidi mereka yang mampu dan dalam jumlah besar. Lebih bermasalah lagi jika subsidinya dari hasil hutang. Itu yang terjadi di negara kita dan subsidi listrik adalah salah satu yang salah sasaran. Akankah ini diteruskan?
Kementrian ESDM akan mencabut subsidi listrik. Akan ada 23 juta pelanggan penerima subsidi yang tidak masuk masyarakat miskin atau rentan miskin yang selama ini menggunakan daya 450 VA atau 900 VA akan dicabut subsidinya. Seluruhnya ada 48 juta orang penerima subsidi. Berarti negara memberi subsidi pada mereka yang tidak seharusnya menerima. Rencana pencabutan subsidi ini mendapat reaksi negatif dari YLKI. Ada yang menuduh kebijakan pemerintah tidak pro rakyat dan kapitalistik. Ada juga yang mempertanyakan apa kegunaan pemerintah kalau hanya menaikkan tarif.
Kita harus hati-hati menyikapi rencana pencabutan subsidi ini. Bisa jadi rencana yang kelihatannya tidak pro rakyat miskin ini justru akan menyelamatkan kita di masa mendatang. Jumlah yang yang tidak berhak tersebut hampir 50% dari seluruh penerima subsidi. Mari kita lihat bagaimana akibat rencana ini dan bagaimana kita sebaiknya menyikapi.
Di banyak tempat di perkotaan banyak pengusaha kost atau laundry yang untungnya bisa jadi mencapai jutaan per bulan namun mereka melanggan listrik dengan harga subsidi. Sepintas perilaku ini tidak salah karena memang prinsip orang bisnis adalah menekan biaya seminimal mungkin agar mendapatkan untung sebesar mungkin. Namun sayang kalau penekanan biaya itu dilakukan dengan cara yang tidak elegan dengan mengakali kelemahan aturan. Ini hanya satu contoh bgaimana golongan yang mampu mengakali aturan demi subsidi. Tentu ada modus lain yang dilakukan orang untuk mendapatkan subsidi. Orang-orang semacam inilah yang selama ini ikut menikmati subsidi yang memberatkan negara sekaligus masyarakat. PLN sebaiknya tegas menerapkan aturan bahwa satu rumah dengan satu pemilik harus menggunakan satu meteran. Tidak boleh daya besar yang dilanggan dibagi-bagi beberapa meteran demi mendapatkan harga subsidi.
Kemiskinan
Pada dasarnya orang miskin bisa di kelompokkan menjadi dua kategori :miskin struktur dan miskin kultur. Miskin karena kesulitan modal, kesulitan mendapatkan akses atau dalam kondisi tidak bisa berusaha karena keterbatasan geografis, network atau sarana adalah miskin struktural. Mereka harus ditolong. Miskin kultural adalah mereka yang miskin karena kulturnya buruk. Tidak suka bekerja keras, cepat menyerah, merasa kurang atau merasa miskin walaupun mampu. Inilah kemiskinan yang berbahaya. Dari sisi materi mereka tidak miskin. Namun perilakunya seperti orang miskin. Banyak program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin terganggu karena banyak orang yang miskin kultural. Mengaku miskin demi mendapatkan bantuan . Termasuk para penerima subsidi listrik ini adalah mereka yang sebenarnya miskin kultural.
Banyak dari kita yang mengidap kemiskinan kultural yang selalu ingin disubsidi walaupun sudah mampu. Ini berbeda dengan kultur masyarakat Barat. Di Amerika masyarakat punya kultur berbeda. Department of Human Service yang melayani program-program sosial dipenuhi imigran Hispanik, Timur tengah dan Asia. Sementara orang Amerika sendiri jarang menggunakan fasilitas bantuan sosial. Bukan karena mereka tidak miskin. Tetapi budaya mereka menempatkan kemandirian lebih bergengsi daripada mendapatkan bantuan mengaku miskin. Tetangga sebelah saya seorang bule red-neck (leher merah) yang pekeja kasar dengan upah minim bertahan hidup dengan bayarannya sendiri. Dia tidak mau meminta bantuan pada negara. Dia bangga bisa hidup dengan nafkah hasil keringatnya sendiri. Itu menjadi sikap umum masyarakat Amerika. Program tunjangan sosial cukup berhasil karena tidak ada yang mengaku-ngaku miskin kecuali mereka yang benar-benar tidak bisa bekerja.
Langkah yang Tepat
Setelah beberapa waktu lalu pemerintah mencabut subsidi BBM kini dilanjutkan subsidi listrik. Langkah yang tepat walaupun mendapat kritikan sana sini. Mereka yang mengkrtik kebijakan pencabutan subsidi itu lupa bahwa PLN tiap tahun menanggung rugi trilyunan karena harus menjual listrik dengan harga lebih murah dari ongkos produksinya. Bahkan rata-rata kerugian PLN per tahun mencapai Rp 50 trilyun. Masyarakat terlanjur nyaman dengan tarif murah. Bahkan kadang lebih murah dari uang rokok dan pulsa bulanan. Mereka lupa negara harus berhutang untuk mensubsidi listrik murah yang mereka pakai.
Pencabutan subisidi memang harus dilakukan. Ini bukan masalah pro rakyat atau tidak, tetapi mendudukkan masalah yang sebenarnya. Yang dilakukan adalah mencabut subsidi bukan menaikkan tarif. Tanpa itu kita tidak akan belajar menghargai betapa berharganya energi. Selain itu kita akan sulit keluar dari perangkap hutang yang membesar seiring dengan besarnya subsidi yang ditanggung negara. Seandainya subsidi dicabut, hutang bisa dikurangi atau dananya bisa digunakan untuk program pembangunan lain yang lebih tepat sasaran. Masyarakat harus merubah mentalnya dengan menghilangkan kebiasaan mengaku miskin dengan budaya bangga hidup dari hasil keringat sendiri walaupun tidak banyak. Kultur ini harus terus dikembangkan dan disebarluaskan sehingga program-progrm sosial untuk rakyat miskin yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar akan mencapai sasaran dan negara tidak dibebani oleh mereka yang mengaku miskin. Bahwa di internal PLN sendiri manajemen atau proses bisnisnya belum efisien mungkin benar dan harus terus diperbaiki. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mencabut subsidi. Dengan adanya pencabutan subsidi, akan semakin kelihatan kinerja PLN yang sesungguhnya.

Infrastruktur vs Pendidikan

Kompas, 23 Nopember 2015, Opini

Rencana pemerintah mengalihkan dana pendidikan untuk pembangunan infrastruktur pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 menuai banyak kritik. Kritik terutama mempertanyakan komitmen pemerintah membangun sektor pendidikan dan sumber daya manusia sebagai salah satu program Nawacita. Jika terjadi, hal itu adalah kemunduran pembangunan pendidikan. Benarkah pengurangan anggaran harus dimaknai sebagai mengendurnya komitmen? Adakah jalan keluar tanpa mengorbankan salah satu sektor? Seperti diketahui, pemerintah tahun depan berencana mengalihkan Rp 5,6 triliununtuk pembangunan infrastruktur yang diambil dari dana pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Imbasnya adalah pengurangan alokasi beasiswa peningkatan prestasi akademik (PPA), beasiswa Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar (SM3T), biaya operasional untuk perguruan tinggi negeri (BOPTN), beasiswa dosen S-2/S-3, pendirian perguruan tinggi (PT) baru, dan akademi komunitas. Sebagai pembanding, pada 2015 pemerintah menyediakan beasiswa untuk 20.700 dosen dan tahun 2016 akan turun menjadi 7.500 dosen. Beasiswa SM3T tahun 2015 untuk 10.400 sarjana, tahun 2016 untuk 7.000 sarjana. Beasiswa PPA, dari 121.000 mahasiswa (2015) turun menjadi 50.000 mahasiswa (2016). Angka ini dikutip dari pernyataan Komisi X DPR.
Setahun pemerintahan Joko Widodo yang terlihat menonjol memang pembangunan infrastruktur. Tentu saja apa yang dilakukan pemerintah saat ini patut diapresiasi. Setelah sekian puluh tahun sektor infrastruktur dilupakan, kini kelihatan geliatnya. Pembangunan proyek yang terhenti diteruskan, seperti Waduk Jati Gede. Adapun pembangunan proyek baru sudah dan akan dimulai. Bendungan, waduk, jalan raya, jalan tol, dan rel kereta api (KA) mulai dibangun dengan jangkauan luas dari Sumatera hingga Papua. Hal ini diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah yang selama ini belum tersentuh itu. Bermacam-macam infrastruktur itu punya tingkat urgensi yang tidak sama. Ketika dana berlimpah, mungkin semua bisa dijalankan secara paralel. Namun, dalam kondisi terbatas, barangkali infrastruktur yang paling besar tingkat urgensinya didahulukan. Selanjutnya, ketika dana membaik, pembangunan infrastruktur bisa dijalankan secara paralel. Kini kita menghadapi dana yang terbatas itu. Yang menjadi masalah adalah haruskah pembangunan infrastruktur mengorbankan sektor lain, terutama pendidikan tinggi?
Prioritas
Infrastruktur dan pendidikan sama pentingnya dalam mendukung pembangunan bangsa. Keduanya bersifat investasi jangka menengah dan panjang. Infrastruktur bisa dilihat sebagai investasi jangka menengah. Impaknya baru kelihatan minimal dua tahun ke depan. Adapun pendidikan butuh waktu lebih lama untuk menikmati hasilnya. Mana yang harus lebih diutamakan? Kita sedang mengatasi ketertinggalan dengan negara tetangga dalam capaian pendidikan. Kabar penurunan anggaran pendidikan tentu bukan hal menyenangkan. Selama ini banyak hal dinikmati masyarakat dari tersedianya dana pendidikan yang tinggi. Dengan adanya rebutan alokasi dana, kita perlu mengevaluasi apakah penggunaan dana selama ini memang mencapai tujuan. Perlu dipilah dana yang sangat dibutuhkan dan dana yang masih bisa ditunda.
Dana pendidikan yang beberapa tahun ini ada di pemerintahan sebelumnya seperti BOPTN serta dana sarana dan prasarana (sarpras) sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan pendidikan. Bagi PTN, dana BOPTN adalah darah segar untuk menggerakkan kegiatan nonreguler di luar investasi. Kegiatan nonreguler, seperti mendatangkan pembicara tamu dari luar negeri, membantu percepatan publikasi terindeks Scopus, peningkatan bahasa Inggris dosen dan mahasiswa, serta peningkatan penelitian, adalah contoh kegiatan yang bisa dibiayai dengan dana BOPTN. Dana ini terbukti mampu membangkitkan banyak kegiatan. Tanpa BOPTN, PTN lebih menjalankan rutinitas akademik tanpa capaian luar biasa. Di samping itu, ada dana sarpras yang melengkapi BOPTN untuk pembangunan fasilitas atau investasi. Dana sarpras untuk pendidikan yang pada tahun-tahun sebelumnya selalu tersedia kini terancam. Dana sarpras mampu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak tersentuh dana penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Proyek-proyek seperti pembangunan laboratorium, gedung kuliah, dan peralatan laboratorium bisa menjadi lebih cepat berkat dana sarpras. Kampus PTN sangat terbantu dengan sarpras. Tanpa itu, PTN bisa disalip PTS-PTS besar yang begitu agresif mengembangkan sarana dan prasarana. Dalam hal beasiswa, dana ini jelas dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah manusia terdidik. Selama ini, Dikti memberikan beasiswa pascasarjana fast trackdan juga fresh graduate. Beasiswa fast track adalah untuk mereka yang ingin lanjut dari S-1 ke S-2 dengan menyambung perkuliahan untuk menghemat kredit mata kuliah. Beasiswa fresh graduate untuk lulusan S-1 baru berkualitas yang langsung melanjutkan program S-2. Kedua beasiswa ituterbukti mampu menaikkan jumlah publikasi secara signifikan. Pemerintah tidak memberikan banyak dana, hanya beasiswa untuk SPP. Biaya hidup tetap ditanggung peserta. Beasiswa jenis ini perlu dipertahankan. Beasiswa lain jelas perlu dipertahankan, tetapi perlu evaluasi. Apakah dana yang tersedia terserap penuh atau kurang dari target? Apakah penikmat beasiswa memang pantas menerima? Apakah penerima beasiswa menunjukkan masa studi tepat waktu dan nilai bagus? Hal-hal ini tentu bisa dievaluasi. Begitu juga dengan dana penelitian dan pembangunan.
Di sektor infrastruktur, barangkali rencana pembangunan di daerah tertentu perlu ditinjau ulang. Ini terutama dari sisi kemanfaatannya. Perlu dipikirkan utilitas sarana tersebut setelah selesai. Kasus KA Kualanamu-Medan bisa menjadi contoh. KA yang bersih dan bagus itu kalau kita amati barangkali utilitasnya kurang dari 30 persen. Banyak gerbong kosong. KA yang melayani rute Medan-Kualanamu ini didesain sangat nyaman dan tentu cepat dari sisi waktu tempuh. Pembangunan rel KA Medan-Kualanamu menelan dana hampir Rp 4 triliun. Harga tiket Rp 100.000, ditambah perlunya moda penyambung dari stasiun ke tempat tujuan, dan budaya masyarakat yang tidak terbiasa naik KA menyebabkan KA sepi penumpang. Infrastruktur ini bisa jadi merupakan kebanggaan masyarakat. Namun, kemanfaatannya masih belum optimal. Belajar dari sini, pembangunan infrastruktur harus dipilah mana yang urgen dan mana yang masih bisa ditunda. Perlu dibedakan antara proyek kebanggaan (pride) dan proyek kemanfaatan (utility). Barangkali, dari rencana besar pembangunan infrastruktur, ada beberapa yang condong masuk kategori kebanggaan daripada manfaat. Rencana kereta cepat Jakarta-Bandung adalah contoh lain.
Alternatif
Kondisi dana terbatas dan saling diperebutkan merupakan saat bagus untuk mengevaluasi program. Evaluasi program beasiswa PPA dan SM3T perluuntuk melihat efektivitasnya. Sudahkah sampai tujuan? Perlu diperiksa pula, adakah program dari departemen lain yang overlapping. Sebab, dalam hal beasiswa ada beasiswa LPDP dengan dana berlimpah. Pengalaman sebagai pewawancara beasiswa LPDP, tidak semua kuota bisa dipenuhi. Bahkan, dana non-APBN Rp 16 triliun yang dikelola LPDP masih utuh. Dosen dan mahasiswa yang ingin melanjutkan studi bisa melamar beasiswa LPDP. Jadi, sebenarnya dalam hal beasiswa pascasarjana, masyarakat tidak perlu khawatir. Mungkin LPDP perlu memperluas jangkauan penggunaan dananya. Untuk beasiswa fresh graduate dan fast track yang sudah tidak diberikan Dikti, bisa diisi LPDP karena jelas impaknya. Di beberapa PTN, jumlah publikasi menurun ketika tidak ada lagi program beasiswa fast track dan fresh graduate.
Dalam hal penelitian pun LPDP menyediakan beberapa skema penelitian. LPDP juga memberikan bantuan dana untuk tesis dan disertasi serta dana publikasi yang besar bagi peneliti. Kita selalu miskin dalam hal koordinasi. Selama ini, setiap departemen selalu punya visi-misi tersendiri. Dalam kondisi seperti itu, tentu saja banyak program tumpang tindih atau bahkan berlawanan. Pada masa pemerintahan Jokowi, tidak ada lagi visi-misi departemen, yang ada adalah visi-misi presiden. Tiap departemen harus mendukung visi-misi presiden. Dengan begitu, mestinya akan ada sinergi, saling mendukung, dan saling mengisi kekosongan.
Ada banyak hal yang tetap dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan dalam waktu dekat. Ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Harus dipisahkan mana yang harus segera dan mana yang bisa ditunda dan mana yang bisa didanai dengan dana di luar APBN. Jadi, masalahnya mungkin bukan karena dana terbatas, melainkan kekurangan dalam hal koordinasi dan ketidaktepatan meletakkan prioritas. Saatnya ada koordinasi antar unit dan antar departemen untuk melihat gambar besar rencana pembangunan terutama infrastruktur dan pendidikan. Masih banyak alokasi dana lain, seperti dana desa atau dana ritual demokrasi, yang bisa dihemat. ●

Rakyat Dikemanakan

Kompas, Opini. Sabtu, 12 Desember 2015
Dikisahkan dalam novel Max Havelaar, rakyat Lebak, Banten, pada pertengahan abad ke-19 hidup miskin, sementara tanah dan sawah sekelilingnya sangat subur, di bawah pemerintah kolonial yang memungut pajak yang memberatkan bagi mereka. JITET Hal ini diperparah dengan sikap Bupati Lebak sebagai penguasa langsung yang ikut memperberat penderitaan rakyat. Bupati Lebak bernama Adipati Karta bertahun-tahun menambah penderitaan dengan pungutan yang lain dan memaksa rakyat Lebak harus bekerja untuknya tanpa upah. Tanah ditanami padi, tetapi hasil diambil oleh bupati dan juga untuk Pemerintah Hindia Belanda. Kerbau milik penduduk yang menjadi modal dasar mengolah sawah pun bisa diambil sesuka hati oleh bupati. Bupati Adipati Karta adalah pribumi yang licik. Yang akhirnya membela rakyat Banten adalah Douwes Dekker.

Asisten Residen Lebak ini ingin mengungkap kesengsaraan hidup rakyat Lebak akibat perilaku pejabat yang korup. Bupati Adipati Karta berkolaborasi dengan Residen Lebak-orang Belanda-melanggengkan pemerasan pada rakyat. Sebelum itu, Asisten Residen Lebak, Slottering, yang beristri orang pribumi juga ingin mengungkap praktik kejam ini. Sayang dia keburu dibunuh secara keji dengan cara diracun saat diundang jamuan makan di rumah bupati. Nyatalah bahwa penderitaan rakyat Lebak terjadi karena peran aktif sang bupati, orang yang sebangsa dengan kita. Cerita sejenis mungkin banyak terjadi di daerah lain saat itu. Yang mengungkap kisah di atas justru orang berkulit putih, yang pada awal abad ke-20 menjadi penggerak utama perjuangan modern bangsa kita melawan penjajahan, yang dilakukan bangsanya lewat Indische Partij.
160 tahun kemudian
Kisah pada abad kolonial pada kira-kira tahun 1855 itu terjadi lagi di bumi Indonesia kini. Kisah di mana orang pribumi berkolaborasi dengan asing untuk melanggengkan kekuasaan asing atas bangsa ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Gaduh transkrip rekaman pembicaraan tentang Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (SN), pengusaha Muhammad Reza Chalid (MR), dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin (MS), membuktikan itu. Sungguh menyedihkan bahwa dari transkrip pembicaraan antara SN, MR, dan MS yang sedang membicarakan perpanjangan kontrak itu tidak sekalipun terdengar kata “rakyat”. Pelaku yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sudah lupa akan posisinya. Kepentingan rakyat jauh dari orbit pemikirannya. Yang menjadi topik justru dugaan bagi-bagi saham ke beberapa pihak tanpa menyertakan rakyat. Ini menyedihkan karena yang sedang dibicarakan dalam transkrip tersebut adalah soal kekayaan alam besar di perut bumi Indonesia.
Membicarakan kekayaan alam tanpa menyebut rakyat jelas mengingkari amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 tegas menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jelaslah bahwa rakyat menjadi tujuan utama pengelolaan kekayaan alam. Bukan untuk para elite partai atau negara. Sejak awal perjanjian kontrak, manfaat Freeport memang jauh dari kepentingan rakyat. Memang benar bahwa pajak dan royalti yang dibayarkan Freeport sebagian untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika pembicaraan sampai pada persoalan divestasi (pelepasan) saham Freeport yang menjadi bagian Pemerintah Indonesia, maka kepentingan rakyat diabaikan. Sebagai contoh pada divestasi 9,36 persen saham Freeport 1991 ketika kontrak kerja diperpanjang untuk 20 tahun ke depan, pemilik sahamnya justru bukan pemerintah atau BUMN, tetapi PT Indocopper milik Bakrie Brothers. Bagaimana bisa kepemilikan saham pemerintah begitu mudah dikuasai swasta? Bagaimana Ginandjar Kartasasmita waktu itu bisa memberikan kepada Bakrie?
Sisa kepemilikan saham hingga 20 persen yang mestinya dikuasai Pemerintah Indonesia, kemudian tidak diberikan. Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang membolehkan kepemilikan saham oleh penanaman modal asing hingga 100 persen. Jika dilogika, aturan ini sangat aneh: membiarkan asing menguasai saham 100 persen. Tidak sedikit pun dari aturan itu memihak kepentingan rakyat. Pelecehan lembaga negara Peran Ketua DPR dalam pembicaraan tersebut seperti peran makelar. Barangkali peran sejenis makelar masih akan dihargai orang seandainya kata rakyat menjadi bagian dari pembicaraan itu. Namun, yang terjadi sungguh sangat tidak pantas. Tindakan Ketua DPR membawa pengusaha swasta dalam pertemuan itu sudah sangat merendahkan martabat lembaga DPR dan sekaligus bangsa ini.
Jabatan Ketua Dewan yang begitu mulia direduksi perannya hanya sebagai makelar. Selanjutnya peran sebagai makelar pun tak ada niat untuk membela rakyat. Lengkaplah sudah pelecehan terhadap jabatan mulia ketua dan lembaga tinggi DPR dan pengabaian kepentingan rakyat. Dari transkrip itu juga bisa diketahui tidak ada upaya sedikitpun dari Ketua Dewan untuk mengusahakan pembagian keuntungan atau royalti atau kepemilikan saham Freeport yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bangsa. Seakan justru Ketua Dewan ingin memelihara keadaan yang sekian lama merugikan kepentingan rakyat atau bangsa. Urusan kekayaan alam ternyata memang hanya milik para elite politik dan penguasa. Rakyat hanya dibicarakan saat pemilu atau pilkada. Setelah itu, tidak ada kata rakyat di kamus sebagian besar anggota DPR dan juga para elite politik. Sangat disayangkan bahwa para elite yang membicarakan kekayaan itu lebih berpihak pada kepentingan asing dan kelompoknya daripada mengusahakan kemakmuran untuk bangsanya.
Mungkin Freeport hanya salah satu. Bagaimana dengan kekayaan bumi Indonesia yang lain, misalnya Newmont?
Kini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melengkapi kebusukan itu dengan menutupi apa yang disampaikan Ketua Dewan dari pantauan publik. MKD secara tidak langsung telah mendukung tindakan Ketua Dewan yang lebih mementingkan pribadi dan kelompok serta asing daripada memikirkan rakyatnya. Kita masih berharap bahwa Freeport akan memberikan saham ke pemerintah hingga 20 persen. Mestinya sudah diwujudkan pada Oktober 2015. Namun, belum terwujud hingga kini. Pemerintah merencanakan kali ini saham tidak akan dikuasai swasta, seperti masa lalu, melainkan akan diberikan kepada BUMN, seperti PT Aneka Tambang atau Inalum. Ini baru keputusan yang tepat. Walaupun belum tentu juga penguasaan oleh BUMN akan menjamin kemakmuran rakyat, tetapi dari sisi keadilan itu sudah suatu kemajuan. Kita tunggu hasilnya. Setidaknya sudah ada usaha perbaikan dari sisi eksekutif.
Kisah Ketua Dewan dalam hal Freeport ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus di mana rakyat tidak menjadi tujuan utama dari sepak terjang para elite politik yang sedang menjalankan amanat rakyat pemilihnya. Kita berharap perilaku para elite politik bisa berubah. Kalau tidak, bangsa ini akan semakin terjerumus dalam kangkangan pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingan sempit pribadi dan kelompoknya, bisa asing bisa bangsa sendiri. Jangan kisah rakyat Lebak diisap bupatinya sendiri berlangsung terus.

Dosen Asing dan Kualitas PT

Mulai tahun ini, Kemenristek Dikti secara resmi mengizinkan masuknya dosen asing untuk mengajar dan meneliti di perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi potret perguruan tinggi (PT) kita baik dari sisi kualitas dosen, komposisi dosen di PT, kualitas pendidikan , maupun tingkat persaingan bagi mereka yang ingin jadi dosen. Secara agregat untuk kepentingan bangsa, akankah masuknya dosen asing meningkatkan mutu pendidikan tinggi kita?
Dosen asing sila datang
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ali Ghufron Mukti mempersilakan dosen asing mengajar di Tanah Air. “Kami beri kuota 10 persen melalui nomor induk dosen khusus (NIDK),” katanya (28/2). Pernyataannya itu diulang lagi ketika berkunjung ke Surabaya pada 17 Maret. Tujuan akhir dari perekrutan dosen asing adalah masuknya PT negeri (PTN), terutama PTNBH (berbadan hukum) dalam 500 besar ranking universitas dunia.
Bagi penulis, inisiatif Kemenristek Dikti adalah angin segar. Ini bukan hal luar biasa karena Malaysia juga melakukan hal sama. Perdana Menteri Mahathir Mohamad, saat itu, berani mengundang beberapa universitas Inggris dan Australia membuka cabang di Malaysia. Jadi, tidak terbatas dosennya yang impor. Tidak heran jika ada Monash University cabang Malaysia atau Nottingham University. Mahathir sengaja mengundang mereka untuk meningkatkan daya saing universitas Malaysia di tingkat dunia. Mahathir juga mempunyai pertimbangan ekonomi: daripada uang rakyat Malaysia dibuang ke negara asing lewat mahasiswa yang sekolah di sana, lebih baik universitasnya diundang masuk ke Malaysia. Sungguh ide yang cemerlang. Bahkan, kini, ketua badan akreditasi Malaysia adalah Rektor Monash University di Malaysia. Malaysia melakukan itu jauh sebelum era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita walaupun terlambat akhirnya membuka pintu juga meskipun perlu sikap hati-hati menghadapi situasi baru ini.
Menghadirkan kecerdasan
Ide mengundang dosen asing diharapkan mampu menghadirkan manusia-manusia cerdas ke dalam negeri. Aliran ini sering disebut brain drain, dari sisi kita akan menjadi brain gain. Usaha ini setidaknya akan membawa manfaat.
Pertama, menjadi partner dosen kita untuk kolaborasi riset dan publikasi. Dengan adanya dosen asing yang mempunyai kemampuan riset, dosen kita bisa berkolaborasi dalam hal penelitian sekaligus publikasi. Penelitian yang bagus diharapkan bisa meningkatkan kualitas publikasi dosen ataupun universitas kita. Penelitian yang jelas peta jalannya juga diharapkan mampu menghasilkan produk-produk nyata yang dibutuhkan masyarakat.
Kedua, memacu dosen domestik untuk tidak kalah bersaing dalam hal pengajaran dan penelitian. Dalam hal pengajaran mungkin etos kerja mereka bisa jadi cermin dosen kita. Etos yang dimaksud bisa dalam hal disiplin waktu mengajar, menjaga kesesuaian materi ajar dengan rencana pembelajaran, mengembalikan tugas, dan memberi feedback kepada mahasiswa. Dengan etos mengajar yang bagus, mahasiswa akan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Kedatangan mereka diharapkan membawa atmosfer positif bagi lingkungan kerja para dosen.
Ketiga, bagi para calon dosen dalam negeri, kedatangan dosen asing adalah pesaing berat dalam mendapatkan pekerjaan di PTN ataupun PT swasta bagus di Indonesia. Untuk itu, para calon dosen harus benar-benar mencapai kinerja yang bagus selama kuliah. Keempat, merekrut dosen asing akan menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Mahasiswa bisa menuntut ilmu dan pengalaman dari dosen asing tanpa harus ke luar negeri, sekaligus menghemat devisa. Hal di atas bisa diwujudkan dengan syarat: dosen asing harus mempunyai kualitas dan rekam jejak bagus dalam hal publikasi dan penelitian, bukan sekadar mengundang orang asing dan lalu jumlah dosen asing dijadikan ukuran kinerja universitas. Hal ini menjauhkan tercapainya target awal. Kualitas nomor satu. Untuk mendapatkan dosen asing yang berkualitas dibutuhkan dana cukup.
Kemenristek Dikti ada baiknya bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP mempunyai jumlah dana memadai untuk mendatangkan dosen asing. Kerja sama keduanya akan mendorong PT kita masuk jajaran 500 besar dunia. “Ono rego ono rupo” akan berlaku di dalam perekrutan dosen asing ini. Dengan anggaran yang memadai, kita bisa merekrut mereka yang berkualitas bagus di bidangnya. Namun, mengingat infrastruktur kita baik umum maupun di universitas belum begitu bagus, harus ada tawaran yang cukup menarik untuk mendapatkan dosen asing berkualitas. Penulis pernah menyampaikan ide mengundang para akademisi asing masuk ke universitas di Indonesia untuk meneliti, membimbing mahasiswa pascasarjana, dan mengajar. Ini setidaknya menjadi alternatif daripada sekadar mengirim mahasiswa dan dosen kita ke luar negeri (“Dari ‘Brain Drain’ ke ‘Brain Gain'”, Kompas, 2 Mei 2014). Mungkin, bagi kalangan tertentu, kedatangan dosen ini adalah ancaman. Di sini saya kira pemerintah cukup bijaksana dengan membatasi kuota. Dengan demikian, “ancaman” yang ditimbulkan lebih berfungsi sebagai peluang untuk menaikkan mutu dosen kita, bukan menekan dosen domestik sehingga justru tidak bisa berkembang. Mungkin bisa dibatasi juga daerah dosen asing boleh mengajar.
Memanggil pulang
Dosen asing yang akan direkrut tidak harus benar-benar orang asing. Bisa saja orang Indonesia yang telah lama bekerja di luar negeri sebagai pengajar dan peneliti di sana. Ada banyak akademisi kita yang bekerja di luar negeri dengan rekam jejak penelitian dan publikasi yang bagus. Dengan tawaran yang menarik, bisa jadi mereka mau kembali ke Tanah Air. Namun, perlu diingat, dosen asing ketika melakukan penelitian agar diikat dengan perjanjian yang ketat. Jangan sampai hak-hak kita akan pemanfaatan kekayaan alam yang menjadi modal dasar temuan strategis, seperti obat-obatan, benih unggul, atau potensi sumber daya alam lain, jatuh ke mereka. Akibatnya, kita hanya akan jadi tempat dan menyediakan material penelitian tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Izin-izin penelitian harus diketahui Kemenristek Dikti dan departemen terkait dengan topik penelitian, tidak boleh hanya melibatkan universitas lokal. Ini tidak dimaksudkan untuk menghambat penelitian, tetapi demi kehati-hatian. Banyak cerita orang asing dengan visa turis bekerja dengan peneliti lokal dari universitas di Indonesia, meneliti dengan memanfaatkan kekayaan alam kita. Penelitian itu menyangkut obat-obatan tradisional yang dikembangkan keanekaan hayati yang hanya ada di Indonesia.
Mahasiswa asing
Sebaiknya perekrutan dosen bisa juga diikuti perekrutan mahasiswa asing melalui skema asisten penelitian. Dalam skema ini, dosen yang mempunyai dana penelitian cukup besar bisa memberi honor kepada asisten peneliti. Honor-honor itu sebaiknya dibuat standar dan resmi diketahui universitas. Pengadaan skema ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja penelitian para dosen. Dengan skema ini, dosen asing bisa membawa mahasiswa terbaiknya dari universitas asal untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Penyertaan mahasiswa asing ini mestinya bisa memperkuat riset. Imigrasi sebagai institusi yang mengurusi pintu masuk bagi orang asing sebaiknya menerapkan status khusus, seperti visa pelajar atau sejenisnya untuk para akademisi dan mahasiswa asing. Sebab, selama ini institusi yang kedatangan mahasiswa asing dan peneliti asing sering harus membuang banyak waktu dan usaha untuk mengurus status dan izin tinggalnya. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan dari kabinet yang silih berganti. Dengan antisipasi dini, persiapan penerimaan dosen asing diharapkan target akhir memperbaiki posisi PT kita dalam ranking universitas dunia bisa lebih terukur. Jika ide Kemenristek Dikti ini tidak dilaksanakan dan dikelola dengan baik, bisa jadi hanya akan menjadi kemewahan tanpa hasil yang memadai.
BUDI SANTOSA Guru Besar Teknik Industri ITS; Pernah menjadi Pembantu Dekan Bagian Kerja Sama dan menjadi visiting professor di luar negeri

Ancaman Rektor Asing

Setelah ada rencana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendatangkan profesor asing, berikutnya ada wacana mengangkat orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri untuk mengangkat mutu pendidikan tinggi kita.
Lewat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pemerintah ingin merekrut orang asing untuk menjadi rektor PTN di Indonesia. Rencana ini mengundang reaksi dari berbagai pihak. Perlu kita kaji apakah rencana ini akan menjadi ancaman atau justru menjadi peluang?Belum lama ini Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan, Presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia. Dia mengungkapkan, Tiongkok, Singapura, dan Arab Saudi memakai orang asing untuk menjadi rektor.Di satu sisi, rencana yang menimbulkan pro-kontra ini menunjukkan kepedulian Presiden akan mutu perguruan tinggi kita. Presiden tentu saja ingin melihat kualitas universitas kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di dunia. Di sisi lain, reaksi masyarakat yang begitu bersemangat menunjukkan isu ini adalah hal penting untuk disikapi.
Berbagai kalangan, seperti forum rektor, menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dengan wacana ini. Selain itu, dari kalangan forum rektor juga persoalannya tidak mudah karena berkaitan dengan sistem birokrasi dan politik, ada kekhawatiran akan persoalan nasionalisme. Ada juga anggota DPR yang keberatan dengan rencana ini karena akan menampar harga diri sebagai bangsa.Rencana mendatangkan orang asing menjadi rektor mendapat tanggapan yang lebih keras dibanding ketika Ditjen Dikti merencanakan mendatangkan dosen asing. Ini bisa dipahami karena rektor adalah penguasa tertinggi sebuah universitas.
Bisa dibayangkan sebuah kampus yang berisi orang-orang pintar, banyak kebijakan strategis yang sering ditelurkan dari sana, punya banyak potensi penelitian, lalu dipimpin oleh orang asing, Pasti akan ada keberatan atau penolakan. Belum lagi itu akan menutup pintu kesempatan bagi akademisi yang punya kemampuan memimpin untuk menempati jabatan tertinggi di kampus.Berbeda dengan posisi yang sering diduduki orang asing, dalam hal rektor ini kita mengundangnya secara sadar dengan berbagai pertimbangan. Bukan dalam keadaan terpaksa. Justru di sini menunjukkan apa yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya, mengundang tamu asing dengan sadar.
Tentu dengan begitu kita bisa menetapkan syarat, batasan, dan standar evaluasi kinerja yang jelas. Jika ternyata mereka tidak memenuhi syarat dan juga tidak mencapai standar kinerja yang ditentukan, bisa dihentikan.Mestinya kita tak perlu khawatir dengan rencana ini sejauh dijalankan dengan syarat dan pertimbangan terukur, sehingga kekhawatiran akan adanya masalah nasionalisme dan sejenisnya bisa dicegah. Namun, jika alasannya adalah tertutupnya karier bagi akademisi untuk mencapai puncak karier di kampus, maka ini memang ancaman.
Posisi rektor
Ada setidaknya dua aliran besar di dunia pendidikan tinggi mengenai peran dan latar belakang rektor. Di Asia, Eropa, dan Australia, rektor adalah karier akademis. Sementara di AS dan Kanada rektor adalah jabatan manajerial.Di kelompok pertama, seorang rektor adalah akademisi yang meniti karier di perguruan tinggi. Di berbagai negara, rektor diseleksi melalui lowongan terbuka. Semua orang yang memenuhi syarat bisa melamar, termasuk dari luar universitas dan dari luar negeri. Dari sini akan diseleksi yang paling baik sesuai syarat yang ditetapkan. Ini lebih objektif.
Sementara di Indonesia dan Korea, misalnya, rektor dipilih melalui proses pemilihan yang melibatkan dosen, karyawan, dan bahkan mahasiswa. Rektor harus dosen dari universitas yang bersangkutan. Rektor adalah jabatan yang sedikit bersifat politis, ada faktor-faktor yang kurang terukur yang ikut memengaruhi pemilihannya.Proses pemilihan rektor biasanya diadakan melalui proses penyaringan di tingkat akar rumput, lalu hasilnya dipilih oleh senat. Dari pilihan senat lalu ditambah suara pemerintah untuk menentukan hasil akhir pilihan senat bisa berbeda dengan hasil penyaringan di akar rumput. Dari yang diajukan senat, pemerintah yang akan menentukan dengan hak suaranya. Jika senat tidak bulat suaranya, maka pengaruh suara pemerintah bisa menghasilkan rektor yang tidak sama dengan pilihan senat.

Di AS dan Kanada rektor adalah manajer, bukan karier akademik. Untuk menjadi rektor tak dituntut harus seorang akademisi dengan syarat pendidikan hingga S-3 dan kepangkatan tertentu. Lebih diutamakan mereka yang punya kemampuan manajerial untuk menghimpun dana, membangun jaringan, dan memobilisasi sumber daya.Dari pengalaman empirik, kedua aliran itu terbukti bisa bersaing. Dengan caranya masing- masing, universitas di AS bisa mencapai kemajuan pesat seperti halnya universitas di Eropa atau beberapa di Asia. Jadi, mau pilihan yang gaya Asia dan Eropa atau AS, sama bagusnya.

Masalah yang sering dihadapi PTN di Indonesia dengan pilihan model sekarang adalah sering terjadi rektor terpilih bukan yang sesuai suara akar rumput. Dan, itu sering menghabiskan energi para dosen dan mengganggu kinerja universitas. Peristiwa ini hampir terulang setiap empat tahun sekali. Kadang terjadi permusuhan antar-kubu yang bersaing dalam suatu universitas melibatkan alumni, bahkan partai politik. Permusuhan antarkubu dalam pemilihan rektor tidak selesai setelah pemilihan rektor usai. Ini sesuatu yang kontraproduktif dalam manajemen universitas.

Di samping itu, hampir semua orang yang pernah menjadi pejabat di PTN-mulai ketua jurusan, dekan, rektor, atau pejabat yang membidangi sumber daya manusia-mengeluhkan fakta bahwa mutu sebagian besar tenaga kependidikan non-dosen sebagai pendukung dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi. Jumlah mereka terlalu banyak, dengan kualitas yang tak memadai serta beban kerja yang sangat rendah. Ini adalah akibat perekrutan di masa lalu yang cenderung mengabaikan sisi kualitas dan jumlah yang diperlukan.Kemampuan sebagian besar tenaga kependidikan non-dosen yang rendah menyebabkan banyak beban dan tugas mereka ditangani oleh para dosen. Dosen lagi-lagi kurang fokus pada pekerjaan utamanya. Pimpinan PTN tahu kondisi ini dan tahu solusinya. Namun, ketika mengetahui kenyataan itu, rektor dan para pembantunya tidak berani mengambil tindakan tegas. Sulit bersikap tegas kalau sudah berhadapan dengan persoalan manusia, apalagi kalau mereka dulu adalah pendukungnya dalam pemilihan rektor. Tentu masih banyak masalah lain, seperti anggaran, fasilitas, sistem manajemen, dan birokrasi. Tapi masalah SDM adalah yang utama.
Bukan soal kualitas
Tidak diragukan, dalam hal kemampuan manajerial dan juga akademik, banyak orang kita yang mumpuni untuk menjadi rektor. Namun, catatan selama ini, sulit bagi perguruan tinggi kita menjadi world class university. Meski beberapa PTN sudah diberi status PTN Badan Hukum (BH) dengan berbagai otonomi pengelolaan keuangan dan juga SDM, masih sulit kita mencapai target menembus 500 besar dunia. Yang justru sering muncul adalah PTN-BH merasa menjadi anak emas dan meminta dana lebih dari pemerintah, tetapi belum disertai peningkatan mutu yang diharapkan.Kemajuan universitas memang tak semata ditentukan faktor pimpinannya. Faktor dosen, karyawan, fasilitas pendidikan beserta dana juga sangat menentukan. Jadi sebenarnya diskusi pengangkatan rektor asing itu baru sebagian dari sekian persoalan di PTN, bukan segalanya.

Barangkali pengangkatan orang asing sebagai rektor bisa jadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan budaya yang berbeda dengan budaya kita, di mana mereka biasanya membawa nilai-nilai baru seperti lebih terbuka, mau menerima kritik, bersikap objektif, disiplin dan tegas, diharapkan mampu membuat perubahan. Terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia.Selain itu, rektor orang asing dengan cara pengangkatan khusus diharapkan memotong rantai persoalan pemilihan rektor yang berlarut-larut di beberapa PTN. Orang asing diharapkan lebih profesional dan objektif melihat persoalan karena tak ada hubungan khusus dengan dosen, karyawan, ataupun utang budi politis dengan berbagai pihak. Dengan demikian, dia akan berani bertindak objektif tanpa melibatkan lebih banyak perasaan.Langkah ini akan melengkapi rencana Dikti mengundang profesor asing untuk bekerja di universitas dalam negeri. Jika keduanya bisa diatur secara sinergis, langkah ini diharapkan bisa mendongkrak mutu pendidikan tinggi kita.

Di sisi lain, pemerintah dipaksa memperbaiki sistem manajemen dan birokrasi, termasuk penggajian di PT agar bisa mengakomodasi kedatangan orang asing ini. Sistem manajemen dan birokrasi yang tidak PNS sentris, tetapi berorientasi pada kinerja dan mutu, bisa dikembangkan. Ini juga akan memaksa pemerintah memperbaiki standar gaji dosen dan rektor, mengikuti persaingan di tingkat internasional. Kalau tidak begitu, tawaran ini akan kurang menarik bagi mereka yang berkualitas.Untuk tahap awal bisa dicoba satu-dua orang asing untuk memimpin PTN. Di sana, setelah beberapa waktu, bisa kita melihat impaknya. Kalau ternyata berhasil, bisa diperluas atau menjadi model bagi PTN lain atau rektor lain. Kalau sebaliknya atau sama saja, maka cukup bukti bahwa masalahnya bukan sekadar faktor pimpinan. Jadi, rencana mendatangkan rektor asing adalah lebih sebagai peluang menaikkan kualitas pendidikan tinggi kita daripada ancaman.
BUDI SANTOSA GURU BESAR TEKNIK INDUSTRI; ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITS
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Juni 2016, di halaman 7 dengan judul “Ancaman Rektor Asing”.