Rakyat Dikemanakan

Kompas, Opini. Sabtu, 12 Desember 2015
Dikisahkan dalam novel Max Havelaar, rakyat Lebak, Banten, pada pertengahan abad ke-19 hidup miskin, sementara tanah dan sawah sekelilingnya sangat subur, di bawah pemerintah kolonial yang memungut pajak yang memberatkan bagi mereka. JITET Hal ini diperparah dengan sikap Bupati Lebak sebagai penguasa langsung yang ikut memperberat penderitaan rakyat. Bupati Lebak bernama Adipati Karta bertahun-tahun menambah penderitaan dengan pungutan yang lain dan memaksa rakyat Lebak harus bekerja untuknya tanpa upah. Tanah ditanami padi, tetapi hasil diambil oleh bupati dan juga untuk Pemerintah Hindia Belanda. Kerbau milik penduduk yang menjadi modal dasar mengolah sawah pun bisa diambil sesuka hati oleh bupati. Bupati Adipati Karta adalah pribumi yang licik. Yang akhirnya membela rakyat Banten adalah Douwes Dekker.

Asisten Residen Lebak ini ingin mengungkap kesengsaraan hidup rakyat Lebak akibat perilaku pejabat yang korup. Bupati Adipati Karta berkolaborasi dengan Residen Lebak-orang Belanda-melanggengkan pemerasan pada rakyat. Sebelum itu, Asisten Residen Lebak, Slottering, yang beristri orang pribumi juga ingin mengungkap praktik kejam ini. Sayang dia keburu dibunuh secara keji dengan cara diracun saat diundang jamuan makan di rumah bupati. Nyatalah bahwa penderitaan rakyat Lebak terjadi karena peran aktif sang bupati, orang yang sebangsa dengan kita. Cerita sejenis mungkin banyak terjadi di daerah lain saat itu. Yang mengungkap kisah di atas justru orang berkulit putih, yang pada awal abad ke-20 menjadi penggerak utama perjuangan modern bangsa kita melawan penjajahan, yang dilakukan bangsanya lewat Indische Partij.
160 tahun kemudian
Kisah pada abad kolonial pada kira-kira tahun 1855 itu terjadi lagi di bumi Indonesia kini. Kisah di mana orang pribumi berkolaborasi dengan asing untuk melanggengkan kekuasaan asing atas bangsa ini untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Gaduh transkrip rekaman pembicaraan tentang Freeport yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto (SN), pengusaha Muhammad Reza Chalid (MR), dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin (MS), membuktikan itu. Sungguh menyedihkan bahwa dari transkrip pembicaraan antara SN, MR, dan MS yang sedang membicarakan perpanjangan kontrak itu tidak sekalipun terdengar kata “rakyat”. Pelaku yang merupakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sudah lupa akan posisinya. Kepentingan rakyat jauh dari orbit pemikirannya. Yang menjadi topik justru dugaan bagi-bagi saham ke beberapa pihak tanpa menyertakan rakyat. Ini menyedihkan karena yang sedang dibicarakan dalam transkrip tersebut adalah soal kekayaan alam besar di perut bumi Indonesia.
Membicarakan kekayaan alam tanpa menyebut rakyat jelas mengingkari amanat konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 tegas menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jelaslah bahwa rakyat menjadi tujuan utama pengelolaan kekayaan alam. Bukan untuk para elite partai atau negara. Sejak awal perjanjian kontrak, manfaat Freeport memang jauh dari kepentingan rakyat. Memang benar bahwa pajak dan royalti yang dibayarkan Freeport sebagian untuk kepentingan rakyat. Namun, ketika pembicaraan sampai pada persoalan divestasi (pelepasan) saham Freeport yang menjadi bagian Pemerintah Indonesia, maka kepentingan rakyat diabaikan. Sebagai contoh pada divestasi 9,36 persen saham Freeport 1991 ketika kontrak kerja diperpanjang untuk 20 tahun ke depan, pemilik sahamnya justru bukan pemerintah atau BUMN, tetapi PT Indocopper milik Bakrie Brothers. Bagaimana bisa kepemilikan saham pemerintah begitu mudah dikuasai swasta? Bagaimana Ginandjar Kartasasmita waktu itu bisa memberikan kepada Bakrie?
Sisa kepemilikan saham hingga 20 persen yang mestinya dikuasai Pemerintah Indonesia, kemudian tidak diberikan. Pemerintah justru mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang membolehkan kepemilikan saham oleh penanaman modal asing hingga 100 persen. Jika dilogika, aturan ini sangat aneh: membiarkan asing menguasai saham 100 persen. Tidak sedikit pun dari aturan itu memihak kepentingan rakyat. Pelecehan lembaga negara Peran Ketua DPR dalam pembicaraan tersebut seperti peran makelar. Barangkali peran sejenis makelar masih akan dihargai orang seandainya kata rakyat menjadi bagian dari pembicaraan itu. Namun, yang terjadi sungguh sangat tidak pantas. Tindakan Ketua DPR membawa pengusaha swasta dalam pertemuan itu sudah sangat merendahkan martabat lembaga DPR dan sekaligus bangsa ini.
Jabatan Ketua Dewan yang begitu mulia direduksi perannya hanya sebagai makelar. Selanjutnya peran sebagai makelar pun tak ada niat untuk membela rakyat. Lengkaplah sudah pelecehan terhadap jabatan mulia ketua dan lembaga tinggi DPR dan pengabaian kepentingan rakyat. Dari transkrip itu juga bisa diketahui tidak ada upaya sedikitpun dari Ketua Dewan untuk mengusahakan pembagian keuntungan atau royalti atau kepemilikan saham Freeport yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bangsa. Seakan justru Ketua Dewan ingin memelihara keadaan yang sekian lama merugikan kepentingan rakyat atau bangsa. Urusan kekayaan alam ternyata memang hanya milik para elite politik dan penguasa. Rakyat hanya dibicarakan saat pemilu atau pilkada. Setelah itu, tidak ada kata rakyat di kamus sebagian besar anggota DPR dan juga para elite politik. Sangat disayangkan bahwa para elite yang membicarakan kekayaan itu lebih berpihak pada kepentingan asing dan kelompoknya daripada mengusahakan kemakmuran untuk bangsanya.
Mungkin Freeport hanya salah satu. Bagaimana dengan kekayaan bumi Indonesia yang lain, misalnya Newmont?
Kini Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) melengkapi kebusukan itu dengan menutupi apa yang disampaikan Ketua Dewan dari pantauan publik. MKD secara tidak langsung telah mendukung tindakan Ketua Dewan yang lebih mementingkan pribadi dan kelompok serta asing daripada memikirkan rakyatnya. Kita masih berharap bahwa Freeport akan memberikan saham ke pemerintah hingga 20 persen. Mestinya sudah diwujudkan pada Oktober 2015. Namun, belum terwujud hingga kini. Pemerintah merencanakan kali ini saham tidak akan dikuasai swasta, seperti masa lalu, melainkan akan diberikan kepada BUMN, seperti PT Aneka Tambang atau Inalum. Ini baru keputusan yang tepat. Walaupun belum tentu juga penguasaan oleh BUMN akan menjamin kemakmuran rakyat, tetapi dari sisi keadilan itu sudah suatu kemajuan. Kita tunggu hasilnya. Setidaknya sudah ada usaha perbaikan dari sisi eksekutif.
Kisah Ketua Dewan dalam hal Freeport ini mungkin hanya satu dari sekian banyak kasus di mana rakyat tidak menjadi tujuan utama dari sepak terjang para elite politik yang sedang menjalankan amanat rakyat pemilihnya. Kita berharap perilaku para elite politik bisa berubah. Kalau tidak, bangsa ini akan semakin terjerumus dalam kangkangan pihak-pihak yang hanya memikirkan kepentingan sempit pribadi dan kelompoknya, bisa asing bisa bangsa sendiri. Jangan kisah rakyat Lebak diisap bupatinya sendiri berlangsung terus.

Advertisements

Dosen Asing dan Kualitas PT

Mulai tahun ini, Kemenristek Dikti secara resmi mengizinkan masuknya dosen asing untuk mengajar dan meneliti di perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Indonesia. Hal ini tentu saja akan berdampak bagi potret perguruan tinggi (PT) kita baik dari sisi kualitas dosen, komposisi dosen di PT, kualitas pendidikan , maupun tingkat persaingan bagi mereka yang ingin jadi dosen. Secara agregat untuk kepentingan bangsa, akankah masuknya dosen asing meningkatkan mutu pendidikan tinggi kita?
Dosen asing sila datang
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) Ali Ghufron Mukti mempersilakan dosen asing mengajar di Tanah Air. “Kami beri kuota 10 persen melalui nomor induk dosen khusus (NIDK),” katanya (28/2). Pernyataannya itu diulang lagi ketika berkunjung ke Surabaya pada 17 Maret. Tujuan akhir dari perekrutan dosen asing adalah masuknya PT negeri (PTN), terutama PTNBH (berbadan hukum) dalam 500 besar ranking universitas dunia.
Bagi penulis, inisiatif Kemenristek Dikti adalah angin segar. Ini bukan hal luar biasa karena Malaysia juga melakukan hal sama. Perdana Menteri Mahathir Mohamad, saat itu, berani mengundang beberapa universitas Inggris dan Australia membuka cabang di Malaysia. Jadi, tidak terbatas dosennya yang impor. Tidak heran jika ada Monash University cabang Malaysia atau Nottingham University. Mahathir sengaja mengundang mereka untuk meningkatkan daya saing universitas Malaysia di tingkat dunia. Mahathir juga mempunyai pertimbangan ekonomi: daripada uang rakyat Malaysia dibuang ke negara asing lewat mahasiswa yang sekolah di sana, lebih baik universitasnya diundang masuk ke Malaysia. Sungguh ide yang cemerlang. Bahkan, kini, ketua badan akreditasi Malaysia adalah Rektor Monash University di Malaysia. Malaysia melakukan itu jauh sebelum era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Kita walaupun terlambat akhirnya membuka pintu juga meskipun perlu sikap hati-hati menghadapi situasi baru ini.
Menghadirkan kecerdasan
Ide mengundang dosen asing diharapkan mampu menghadirkan manusia-manusia cerdas ke dalam negeri. Aliran ini sering disebut brain drain, dari sisi kita akan menjadi brain gain. Usaha ini setidaknya akan membawa manfaat.
Pertama, menjadi partner dosen kita untuk kolaborasi riset dan publikasi. Dengan adanya dosen asing yang mempunyai kemampuan riset, dosen kita bisa berkolaborasi dalam hal penelitian sekaligus publikasi. Penelitian yang bagus diharapkan bisa meningkatkan kualitas publikasi dosen ataupun universitas kita. Penelitian yang jelas peta jalannya juga diharapkan mampu menghasilkan produk-produk nyata yang dibutuhkan masyarakat.
Kedua, memacu dosen domestik untuk tidak kalah bersaing dalam hal pengajaran dan penelitian. Dalam hal pengajaran mungkin etos kerja mereka bisa jadi cermin dosen kita. Etos yang dimaksud bisa dalam hal disiplin waktu mengajar, menjaga kesesuaian materi ajar dengan rencana pembelajaran, mengembalikan tugas, dan memberi feedback kepada mahasiswa. Dengan etos mengajar yang bagus, mahasiswa akan mencapai hasil pembelajaran yang lebih baik. Kedatangan mereka diharapkan membawa atmosfer positif bagi lingkungan kerja para dosen.
Ketiga, bagi para calon dosen dalam negeri, kedatangan dosen asing adalah pesaing berat dalam mendapatkan pekerjaan di PTN ataupun PT swasta bagus di Indonesia. Untuk itu, para calon dosen harus benar-benar mencapai kinerja yang bagus selama kuliah. Keempat, merekrut dosen asing akan menjadi daya tarik bagi mahasiswa. Mahasiswa bisa menuntut ilmu dan pengalaman dari dosen asing tanpa harus ke luar negeri, sekaligus menghemat devisa. Hal di atas bisa diwujudkan dengan syarat: dosen asing harus mempunyai kualitas dan rekam jejak bagus dalam hal publikasi dan penelitian, bukan sekadar mengundang orang asing dan lalu jumlah dosen asing dijadikan ukuran kinerja universitas. Hal ini menjauhkan tercapainya target awal. Kualitas nomor satu. Untuk mendapatkan dosen asing yang berkualitas dibutuhkan dana cukup.
Kemenristek Dikti ada baiknya bekerja sama dengan lembaga lain, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). LPDP mempunyai jumlah dana memadai untuk mendatangkan dosen asing. Kerja sama keduanya akan mendorong PT kita masuk jajaran 500 besar dunia. “Ono rego ono rupo” akan berlaku di dalam perekrutan dosen asing ini. Dengan anggaran yang memadai, kita bisa merekrut mereka yang berkualitas bagus di bidangnya. Namun, mengingat infrastruktur kita baik umum maupun di universitas belum begitu bagus, harus ada tawaran yang cukup menarik untuk mendapatkan dosen asing berkualitas. Penulis pernah menyampaikan ide mengundang para akademisi asing masuk ke universitas di Indonesia untuk meneliti, membimbing mahasiswa pascasarjana, dan mengajar. Ini setidaknya menjadi alternatif daripada sekadar mengirim mahasiswa dan dosen kita ke luar negeri (“Dari ‘Brain Drain’ ke ‘Brain Gain'”, Kompas, 2 Mei 2014). Mungkin, bagi kalangan tertentu, kedatangan dosen ini adalah ancaman. Di sini saya kira pemerintah cukup bijaksana dengan membatasi kuota. Dengan demikian, “ancaman” yang ditimbulkan lebih berfungsi sebagai peluang untuk menaikkan mutu dosen kita, bukan menekan dosen domestik sehingga justru tidak bisa berkembang. Mungkin bisa dibatasi juga daerah dosen asing boleh mengajar.
Memanggil pulang
Dosen asing yang akan direkrut tidak harus benar-benar orang asing. Bisa saja orang Indonesia yang telah lama bekerja di luar negeri sebagai pengajar dan peneliti di sana. Ada banyak akademisi kita yang bekerja di luar negeri dengan rekam jejak penelitian dan publikasi yang bagus. Dengan tawaran yang menarik, bisa jadi mereka mau kembali ke Tanah Air. Namun, perlu diingat, dosen asing ketika melakukan penelitian agar diikat dengan perjanjian yang ketat. Jangan sampai hak-hak kita akan pemanfaatan kekayaan alam yang menjadi modal dasar temuan strategis, seperti obat-obatan, benih unggul, atau potensi sumber daya alam lain, jatuh ke mereka. Akibatnya, kita hanya akan jadi tempat dan menyediakan material penelitian tanpa mendapatkan manfaat yang semestinya. Izin-izin penelitian harus diketahui Kemenristek Dikti dan departemen terkait dengan topik penelitian, tidak boleh hanya melibatkan universitas lokal. Ini tidak dimaksudkan untuk menghambat penelitian, tetapi demi kehati-hatian. Banyak cerita orang asing dengan visa turis bekerja dengan peneliti lokal dari universitas di Indonesia, meneliti dengan memanfaatkan kekayaan alam kita. Penelitian itu menyangkut obat-obatan tradisional yang dikembangkan keanekaan hayati yang hanya ada di Indonesia.
Mahasiswa asing
Sebaiknya perekrutan dosen bisa juga diikuti perekrutan mahasiswa asing melalui skema asisten penelitian. Dalam skema ini, dosen yang mempunyai dana penelitian cukup besar bisa memberi honor kepada asisten peneliti. Honor-honor itu sebaiknya dibuat standar dan resmi diketahui universitas. Pengadaan skema ini diharapkan mampu memperbaiki kinerja penelitian para dosen. Dengan skema ini, dosen asing bisa membawa mahasiswa terbaiknya dari universitas asal untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia. Penyertaan mahasiswa asing ini mestinya bisa memperkuat riset. Imigrasi sebagai institusi yang mengurusi pintu masuk bagi orang asing sebaiknya menerapkan status khusus, seperti visa pelajar atau sejenisnya untuk para akademisi dan mahasiswa asing. Sebab, selama ini institusi yang kedatangan mahasiswa asing dan peneliti asing sering harus membuang banyak waktu dan usaha untuk mengurus status dan izin tinggalnya. Masalah ini sudah berlangsung bertahun-tahun tanpa ada perbaikan dari kabinet yang silih berganti. Dengan antisipasi dini, persiapan penerimaan dosen asing diharapkan target akhir memperbaiki posisi PT kita dalam ranking universitas dunia bisa lebih terukur. Jika ide Kemenristek Dikti ini tidak dilaksanakan dan dikelola dengan baik, bisa jadi hanya akan menjadi kemewahan tanpa hasil yang memadai.
BUDI SANTOSA Guru Besar Teknik Industri ITS; Pernah menjadi Pembantu Dekan Bagian Kerja Sama dan menjadi visiting professor di luar negeri

Ancaman Rektor Asing

Setelah ada rencana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendatangkan profesor asing, berikutnya ada wacana mengangkat orang asing menjadi rektor perguruan tinggi negeri untuk mengangkat mutu pendidikan tinggi kita.
Lewat Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, pemerintah ingin merekrut orang asing untuk menjadi rektor PTN di Indonesia. Rencana ini mengundang reaksi dari berbagai pihak. Perlu kita kaji apakah rencana ini akan menjadi ancaman atau justru menjadi peluang?Belum lama ini Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan, Presiden mengarahkan agar pendidikan tinggi Indonesia itu mampu bersaing di kelas dunia. Dia mengungkapkan, Tiongkok, Singapura, dan Arab Saudi memakai orang asing untuk menjadi rektor.Di satu sisi, rencana yang menimbulkan pro-kontra ini menunjukkan kepedulian Presiden akan mutu perguruan tinggi kita. Presiden tentu saja ingin melihat kualitas universitas kita mampu bersaing dengan perguruan tinggi lain di dunia. Di sisi lain, reaksi masyarakat yang begitu bersemangat menunjukkan isu ini adalah hal penting untuk disikapi.
Berbagai kalangan, seperti forum rektor, menganjurkan agar pemerintah berhati-hati dengan wacana ini. Selain itu, dari kalangan forum rektor juga persoalannya tidak mudah karena berkaitan dengan sistem birokrasi dan politik, ada kekhawatiran akan persoalan nasionalisme. Ada juga anggota DPR yang keberatan dengan rencana ini karena akan menampar harga diri sebagai bangsa.Rencana mendatangkan orang asing menjadi rektor mendapat tanggapan yang lebih keras dibanding ketika Ditjen Dikti merencanakan mendatangkan dosen asing. Ini bisa dipahami karena rektor adalah penguasa tertinggi sebuah universitas.
Bisa dibayangkan sebuah kampus yang berisi orang-orang pintar, banyak kebijakan strategis yang sering ditelurkan dari sana, punya banyak potensi penelitian, lalu dipimpin oleh orang asing, Pasti akan ada keberatan atau penolakan. Belum lagi itu akan menutup pintu kesempatan bagi akademisi yang punya kemampuan memimpin untuk menempati jabatan tertinggi di kampus.Berbeda dengan posisi yang sering diduduki orang asing, dalam hal rektor ini kita mengundangnya secara sadar dengan berbagai pertimbangan. Bukan dalam keadaan terpaksa. Justru di sini menunjukkan apa yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya, mengundang tamu asing dengan sadar.
Tentu dengan begitu kita bisa menetapkan syarat, batasan, dan standar evaluasi kinerja yang jelas. Jika ternyata mereka tidak memenuhi syarat dan juga tidak mencapai standar kinerja yang ditentukan, bisa dihentikan.Mestinya kita tak perlu khawatir dengan rencana ini sejauh dijalankan dengan syarat dan pertimbangan terukur, sehingga kekhawatiran akan adanya masalah nasionalisme dan sejenisnya bisa dicegah. Namun, jika alasannya adalah tertutupnya karier bagi akademisi untuk mencapai puncak karier di kampus, maka ini memang ancaman.
Posisi rektor
Ada setidaknya dua aliran besar di dunia pendidikan tinggi mengenai peran dan latar belakang rektor. Di Asia, Eropa, dan Australia, rektor adalah karier akademis. Sementara di AS dan Kanada rektor adalah jabatan manajerial.Di kelompok pertama, seorang rektor adalah akademisi yang meniti karier di perguruan tinggi. Di berbagai negara, rektor diseleksi melalui lowongan terbuka. Semua orang yang memenuhi syarat bisa melamar, termasuk dari luar universitas dan dari luar negeri. Dari sini akan diseleksi yang paling baik sesuai syarat yang ditetapkan. Ini lebih objektif.
Sementara di Indonesia dan Korea, misalnya, rektor dipilih melalui proses pemilihan yang melibatkan dosen, karyawan, dan bahkan mahasiswa. Rektor harus dosen dari universitas yang bersangkutan. Rektor adalah jabatan yang sedikit bersifat politis, ada faktor-faktor yang kurang terukur yang ikut memengaruhi pemilihannya.Proses pemilihan rektor biasanya diadakan melalui proses penyaringan di tingkat akar rumput, lalu hasilnya dipilih oleh senat. Dari pilihan senat lalu ditambah suara pemerintah untuk menentukan hasil akhir pilihan senat bisa berbeda dengan hasil penyaringan di akar rumput. Dari yang diajukan senat, pemerintah yang akan menentukan dengan hak suaranya. Jika senat tidak bulat suaranya, maka pengaruh suara pemerintah bisa menghasilkan rektor yang tidak sama dengan pilihan senat.

Di AS dan Kanada rektor adalah manajer, bukan karier akademik. Untuk menjadi rektor tak dituntut harus seorang akademisi dengan syarat pendidikan hingga S-3 dan kepangkatan tertentu. Lebih diutamakan mereka yang punya kemampuan manajerial untuk menghimpun dana, membangun jaringan, dan memobilisasi sumber daya.Dari pengalaman empirik, kedua aliran itu terbukti bisa bersaing. Dengan caranya masing- masing, universitas di AS bisa mencapai kemajuan pesat seperti halnya universitas di Eropa atau beberapa di Asia. Jadi, mau pilihan yang gaya Asia dan Eropa atau AS, sama bagusnya.

Masalah yang sering dihadapi PTN di Indonesia dengan pilihan model sekarang adalah sering terjadi rektor terpilih bukan yang sesuai suara akar rumput. Dan, itu sering menghabiskan energi para dosen dan mengganggu kinerja universitas. Peristiwa ini hampir terulang setiap empat tahun sekali. Kadang terjadi permusuhan antar-kubu yang bersaing dalam suatu universitas melibatkan alumni, bahkan partai politik. Permusuhan antarkubu dalam pemilihan rektor tidak selesai setelah pemilihan rektor usai. Ini sesuatu yang kontraproduktif dalam manajemen universitas.

Di samping itu, hampir semua orang yang pernah menjadi pejabat di PTN-mulai ketua jurusan, dekan, rektor, atau pejabat yang membidangi sumber daya manusia-mengeluhkan fakta bahwa mutu sebagian besar tenaga kependidikan non-dosen sebagai pendukung dalam menjalankan aktivitas perguruan tinggi. Jumlah mereka terlalu banyak, dengan kualitas yang tak memadai serta beban kerja yang sangat rendah. Ini adalah akibat perekrutan di masa lalu yang cenderung mengabaikan sisi kualitas dan jumlah yang diperlukan.Kemampuan sebagian besar tenaga kependidikan non-dosen yang rendah menyebabkan banyak beban dan tugas mereka ditangani oleh para dosen. Dosen lagi-lagi kurang fokus pada pekerjaan utamanya. Pimpinan PTN tahu kondisi ini dan tahu solusinya. Namun, ketika mengetahui kenyataan itu, rektor dan para pembantunya tidak berani mengambil tindakan tegas. Sulit bersikap tegas kalau sudah berhadapan dengan persoalan manusia, apalagi kalau mereka dulu adalah pendukungnya dalam pemilihan rektor. Tentu masih banyak masalah lain, seperti anggaran, fasilitas, sistem manajemen, dan birokrasi. Tapi masalah SDM adalah yang utama.
Bukan soal kualitas
Tidak diragukan, dalam hal kemampuan manajerial dan juga akademik, banyak orang kita yang mumpuni untuk menjadi rektor. Namun, catatan selama ini, sulit bagi perguruan tinggi kita menjadi world class university. Meski beberapa PTN sudah diberi status PTN Badan Hukum (BH) dengan berbagai otonomi pengelolaan keuangan dan juga SDM, masih sulit kita mencapai target menembus 500 besar dunia. Yang justru sering muncul adalah PTN-BH merasa menjadi anak emas dan meminta dana lebih dari pemerintah, tetapi belum disertai peningkatan mutu yang diharapkan.Kemajuan universitas memang tak semata ditentukan faktor pimpinannya. Faktor dosen, karyawan, fasilitas pendidikan beserta dana juga sangat menentukan. Jadi sebenarnya diskusi pengangkatan rektor asing itu baru sebagian dari sekian persoalan di PTN, bukan segalanya.

Barangkali pengangkatan orang asing sebagai rektor bisa jadi jalan keluar untuk mengatasi berbagai masalah. Dengan budaya yang berbeda dengan budaya kita, di mana mereka biasanya membawa nilai-nilai baru seperti lebih terbuka, mau menerima kritik, bersikap objektif, disiplin dan tegas, diharapkan mampu membuat perubahan. Terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia.Selain itu, rektor orang asing dengan cara pengangkatan khusus diharapkan memotong rantai persoalan pemilihan rektor yang berlarut-larut di beberapa PTN. Orang asing diharapkan lebih profesional dan objektif melihat persoalan karena tak ada hubungan khusus dengan dosen, karyawan, ataupun utang budi politis dengan berbagai pihak. Dengan demikian, dia akan berani bertindak objektif tanpa melibatkan lebih banyak perasaan.Langkah ini akan melengkapi rencana Dikti mengundang profesor asing untuk bekerja di universitas dalam negeri. Jika keduanya bisa diatur secara sinergis, langkah ini diharapkan bisa mendongkrak mutu pendidikan tinggi kita.

Di sisi lain, pemerintah dipaksa memperbaiki sistem manajemen dan birokrasi, termasuk penggajian di PT agar bisa mengakomodasi kedatangan orang asing ini. Sistem manajemen dan birokrasi yang tidak PNS sentris, tetapi berorientasi pada kinerja dan mutu, bisa dikembangkan. Ini juga akan memaksa pemerintah memperbaiki standar gaji dosen dan rektor, mengikuti persaingan di tingkat internasional. Kalau tidak begitu, tawaran ini akan kurang menarik bagi mereka yang berkualitas.Untuk tahap awal bisa dicoba satu-dua orang asing untuk memimpin PTN. Di sana, setelah beberapa waktu, bisa kita melihat impaknya. Kalau ternyata berhasil, bisa diperluas atau menjadi model bagi PTN lain atau rektor lain. Kalau sebaliknya atau sama saja, maka cukup bukti bahwa masalahnya bukan sekadar faktor pimpinan. Jadi, rencana mendatangkan rektor asing adalah lebih sebagai peluang menaikkan kualitas pendidikan tinggi kita daripada ancaman.
BUDI SANTOSA GURU BESAR TEKNIK INDUSTRI; ANGGOTA SENAT AKADEMIK ITS
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Juni 2016, di halaman 7 dengan judul “Ancaman Rektor Asing”.

Geliat China dan Kita

Isyarat kedatangan suatu kekuatan besar sering terjadi dengan cara yang tidak lumrah. Pada suatu waktu di abad ke-13, harga ikan di Harwich, sebuah pelabuhan di Laut Utara meningkat tajam. Bagaimana bisa dijelaskan kenaikan harga ikan itu? Ternyata para pelaut di Baltik sedang dikerahkan untuk memerangi musuh-musuh berkuda yang datang dari timur. Kapal-kapal di Baltik tidak mempunyai awak untuk mencari ikan. Hal ini mengurangi pasokan ikan ke Harwich, sehingga harga pun naik. Ketika itu Mongolia sedang melakukan invasi ke Eropa.
Ketika di Chicago ditemukan bahwa 150 tutup gorong-gorong lenyap dalam satu bulan, ratusan tutup lubang selokan hilang dalam beberapa hari di Scotlandia, apa yang bisa dijelaskan? Geliat China! Sebuah pabrik baja Shagang, di kota Jinfeng, di hilir sungai Yangtze sedang berkembang pesat. Permintaan pabrik itu telah mendongkrak harga besi tua mencapai rekor tertinggi. Barang-barang yang hilang tadi dijual untuk selanjutnya diangkut dengan kapal menuju China untuk mensuplai pabrik baja Shagang. Pabrik yang didirikan dengan cara membeli pabrik baja kenamaan di Dortmund, Jerman, ThyssenKrupp, yang telah beroperasi selama 200 tahun. Pabrik inilah yang mensuplai kebutuhan perang Kerajaan Prussia dan Jerman pada tahun 1870, 1914 dan 1939 berupa meriam, tank, selongsong dan lapisan baja untuk kapal perang. Bekas karyawan ThyssenKrupp di Dortmond, termasuk salah satu komunitas di atas bumi yang merasakan guncangan China yang sedang bangkit.
Kini di sudut-sudut dunia manapun telah merasakan kebangkitan sekaligus ancaman ekonomi China, bukan cuma Indonesia. Dan, semua orang menanggapi dengan negatif jika investor China masuk ke Indonesia. Dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, Amerika Latin dan Australia semua dibanjiri produk China, dari mainan anak hingga mobil. Perusahaan kontraktor dan tambang China pun mulai memenangkan tender-tender besar di beberapa belahan bumi.
Di Amerika Serikat banyak pabrik atau industri manufaktur kelas menengah dan kecil penyuplai pabrik besar semacam Boeing gulung tikar. Pabrik besar sekelas Boeing lebih senang melakukan outsourcing untuk pembuatan komponennya ke China.
Dalam perjalanan sejarahnya, China pernah mengalami jaman gemilang, surut dan bangkit lagi. Pada 1400, orang China secara rata-rata lebih kaya dari orang Eropa dengan penghasilan rata-rata $500 (standar 1985), Eropa Barat berpenghasilan $430. Pada 1820 pendapatan per kapita China tetap berkisar $500, sementara Eropa menjadi $1034. Pada tahun 1950 pendapatan orang China menurun menjadi $454, sementara Eropa telah mencapai $4902. Begitulah catatan Angsu Madisson dalam Dynamic forces in capitalism development in long-run comparative view seperti dikutip oleh James Kynge, koresponden Financial Times dalam bukunya Rahasia Sukses Ekonomi China. Pada tahun 1975 penghasilan China hanya 7, 5% dari penghasilan Eropa Barat. Namun pada 2000 penghasilan China 20% lebih tinggi dari Eropa, seperti pada tahun 1850 saat terakhir jurang kekayaan begitu sempit antara keduanya. Pada 2004 ekonomi China tumbuh 9.5% , pertumbuhan tertinggi yang belum pernah terjadi pada perekonomian besar mana pun di dunia.
Orang umumnya setuju bahwa kemajuan yang dicapai China sekarang sebagai buah dari reformasi pasar bebas yang dilakukan Deng Xiaoping secara terencana dari atas ke bawah (top down) sejak 1978. Menurut versi ini, sejak awal sudah ada master plan reformasi yang terstruktur dan bertahap.Namun kenyataannya tidak serapi itu, banyak kejadian penting yang mendorong kemajuan China terjadi tanpa rencana dan bahkan kebetulan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kebijakan Deng pada tahun 1980-an telah membawa banyak perubahan dan memperbaiki kehidupan jutaan rakyat China. Tetapi jika dicermati, peningkatan kemakmuran masa itu juga dikarenakan kegagalan-kegagalan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Deng.
Pada tahun 1979 para petani di China mengolah lahan pertanian hasil penjatahan dengan cara membentuk kelompok kerja lebih kecil yang berbeda dari sistem komunal jamannya Mao yang belum direvisi oleh Deng. Para pejabat lokal mengetahui hal ini dan membiarkannya karena produktivitas mereka naik tajam.Tahun 1984 panen gabah nasional naik menjadi 407 juta ton dari 305 juta ton pada 1978. Orang-orang di sekitar Delta Sungai Pearl yang berdekatan dengan Hong Kong dan di Provinsi Zhejiang dan Jiangsu di utara dan selatan Shanghai mulai membangun perusahaan-perusahaan yang di atas kertas berkarakter sosialis dan milik negara, tapi dalam kenyataannya berkarakter kapitalis dan milik swasta. Cara yang digunakan dalam ‘pembangkangan’ ini adalah permainan kata kolektif.

Ketika Mao menggunakannya, kata itu berarti sebuah perusahaan secara keseluruhan milik negara tetapi melalui lebih dari satu cabang perusahaan itu. Dalam perwujudan barunya, kolektif juga bisa berarti sekumpulan pemilik swasta atau kepemilikan sebagian oleh sejumlah pengusaha swasta. Kesediaan para pejabat daerah untuk tidak mematuhi Beijing merupakan komponen penting dalam reformasi pasar bebas tahun 1980-an dan terus berlanjut hingga 1990-an.Pemerintah daerah menarik investor perusahaan dengan menawarkan paket insentif yang sering kali ilegal. Akhirnya semua kenyataan itu menunjukkan bahwa Deng bukan arsitek reformasi pasar bebas seperti yang selama ini diyakini umum. Ketidakpatuhan para para pejabat daerah pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, pembangkangan petani dan kreatifitas wiraswastawan secara bersama-sama merupakan bagian penting dari kemajuan China..

Kemajuan tidak harus merupakan hasil dari suatu perencanaan yang rapi, terpusat dan bertahap. Tentu saja kita tidak menginginkan sesuatu program besar dilakukan tanpa rencana yang rapi dan bertahap. Di sela kekurangan perencanaan yang matang masih dimungkinkan tercapainya hasil-hasil yang menakjubkan jika ada individu dan kelompok yang bekerja keras, kreatif melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan. Dalam suatu bangsa yang berpenduduk besar, berpulau-pulau dengan potensi lokal yang bervariasi sangat tinggi, barangkali kita bisa meniru apa yang dilakukan orang dan pejabat di China. Sudah ada beberapa contoh yang sebenarnya bisa diambil sebagai teladan. Selain bukti bahwa Indonesia juga pernah mempunyai sejarah gemilang yakni jaman Majapahit dan Sriwijaya, ada beberapa contoh yang bisa dijadikan panutan. Apa yang dilakukan Bupati Bantaeng, Wali Kota Surabaya, Bupati Banyuwangi dan juga Bupati Bojonegoro, termasuk Gubernur DKI dalam era otonomi sudah cukup menjadi pemicu bagi bupati dan kepala daerah lain lain untuk memajukan daerahnya dalam berbagai cara.
Nurdin Abdullah Bupati Bantaeng, selama 7 tahun bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen. Kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.Sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam.Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang untuk dijadikan ambulans.Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri seperti, yaitu Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.
Begitu juga Risma yang mengubah SPBU bermasalah menjadi taman hijau sebagai paru-paru kota sekaligus tempat rekreasi bagi orang-orang biasa tanpa harus membayar. Ia juga memasang box culvert di sungai-sungai pinggir jalan sempit untuk dijadikan jalan sehingga bisa memperlebar jalan. Sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Bahkan jalan-jalan kecil pun di kanan kiri dipasang box culvert sebagai upaya menampung air hujan sehingga mengurangi banjir pada jalan-jalan yang sebelumnya tidak ada drainasenya. Jalan-jalan besar diupayakan ada jalur pedestrian untuk pejalan kaki, lihat saja jalan Gubeng yang jadi cantik berkat polesan Risma.
Suyoto, Bupati Bojongoro juga membuat prestasi gemilang mengatasi banjir, mengatasi kekeringan, fasiltas kesehatan dsb. Bojonegoro maju dibawah kang Yoto. Bupati Azwar Anas dari Banyuwangi juga tidak kalah hebat. Dalam usianya yang masih muda namun berpengalaman ini mampu menyulap Banyuwangi menjadi kota wisata dan penghasil komoditas pertanian yang handal. Begitu juga Ahok yang walaupun kontroversial , membuat Jakarta berbeda sekali dengan era sebelumnya. Masyarakat Jakarta bia merasakan sendiri geliat Jakarta di bawah Ahok.
Mereka melakukan kreatifitas individu yang menakjubkan. Para bupati yang diceritakan tadi bukan berasal dari pemda yang kaya dari segi pendapatan atau sumber alam. Tetapi mereka melakukan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan para bupati di sejumlah Pemda kaya seperti Sidoarjo, Bekasi, Depok , Kudus, Kediri, Gresik, Kutai, Pekanbaru, Siak atau Pasuruan. Mereka tidak meniru apa yang dilakukan pemerintah pusat dan bahkan tidak menunggu instruksi. Jika semakin banyak para pejabat, pemimpin atau individu bisa melakukan hal-hal positif di luar kebiasaan maka secara agregat akan mampu menciptakan kemajuan masyarakat.

Di balik Outsorce: Munculnya Para Ndoro di Departemen dan BUMN

Salah satu hal penting yang kurang mendapat perhatian berkaitan dengan fenomena pekerja outsource  (alihdaya) adalah munculnya para ndoro di departemen pemerintah dan di perusahaan BUMN. Para ndoro adalah karyawan organik (karyawan tetap/resmi) yang malas mengerjakan pekerjaanya kemudian mencari orang luar, pekerja alihdaya, untuk mengerjakan kewajibannya dengan upah lebih kecil. Kita bisa menemukan banyak karyawan dan pejabat yang  mempekerjakan para pekerja alihdaya dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dari pusat hingga daerah. Karyawan dan pejabat  ini jadi ndoro, menikmati gaji yang relatif besar namun seringkali minim pekerjaan. Para pekerja alihdaya yang jadi pembantu buat mereka digaji jauh dibawah ndoronya. Tak pelak lagi sikap para ndoro ini sebenarnya memboroskan uang negara. Perusahaan atau departmen harus membayar uang lebih banyak untuk para pekerja alihdaya ini. Ndoronya sendiri lebih sering rapat, browsing internet atau mengerjakan urusan prbadi. Pekerjaan susah atau agak sedikit repot akan dikerjakan oleh pembantunya.

Fenomena ini menjadi budaya hampir di semua departemen atau BUMN. Para pekerja organik setelah merasa posisinya aman dan stabil biasanya akan mulai berpikir mempekerjakan pekerja alihdaya. Karyawan alihdaya jelas bukan karyawan organik namun mengerjakan hampir semua pekerjaan terutama yang butuh waktu, kotor, dan repot kecuali pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang mereka lebih paham pekerjaan di lingkungannya daripada ndoronya karena pekerja alihdaya sudah di posisi itu bertahun-tahun sementara pegawai organiknya sering berganti. Tidak jarang pula pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan inti yang menjadi kegiatan utama perusahaan (core activities) yang seharusnya tidak boleh dialihdayakan.

Pada banyak aktivitas, alihdaya akan menjadikan proses bisnis lebih efisien sehingga bagi perusahaan memang menguntungkan.   Namun apa yang terjadi di departemen pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak menyangkut besarnya anggaran, penggunaan pekerja alihdaya sering tidak ada batasan yang jelas.  Bagitu juga masih banyak BUMN yang mempraktekkan kebijakan alihdaya dengan kurang tepat. Tanpa batasan yang jelas akhirnya banyak rekrutmen dilakukan terhadap pekerja alihdaya untuk memperlancar pekerjaan namun lupa memperhatikan aspek efisiensi. Para ndoro ini jelas membuat ongkos  operasi lebih mahal sementara utilitas para ndoro belum maksimal.

 Lebih parah lagi jika ongkos alihdaya ini mahal. Bagi pihak pekerja mungkin ini simbiosis mutualisme, ndoronya malas sementara pekerja alihdaya butuh pekerjaan dan uang.  Namun bagi perusahaan (departemen atau BUMN) ini sangat merugikan.  Perusahaan harus membayar upah lebih besar gara-gara kemalasan karyawannya. Ahakan ada sebuah perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan alihdaya hampir dua kali lipat karyawan organik. Benarkah perusahaan memerlukan karyawan alihdaya sebanyak itu?  

Di departemen, pegawai tingkat bawah akan memerintah office boy atau cleaning service untuk mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa diperintah. Di tingkat yang lebih atas karyawan akan meminta tambahan pekerja alihdaya atau pejabat di atasnya lagi akan meminta tambahan sekretaris. Karena menginstruksikan karyawan organik sering tidak jalan atau lembat. Di sisi lain, para karyawan jika sudah mendapat status PNS atau pegawai BUMN akan sulit untuk diberi sanksi atau dipecat ketika mereka tidak perform. Seringkali orang-orang pekerja alihdaya ini adalah titipan bos yang lebih tinggi agar bisa memasukkan sanak kerabat untuk bisa bekerja   di kantornya. Jadi alihdaya juga menjadi ladang nepotisme bagi para pegawai negeri dan BUMN sekaligus pemborosan uang negara.

Bisa jadi biaya memperkerjakan pekerja alihdaya ini lebih murah kalau harus menggaji mereka sebagai pegawai organik. Namun jika pembandingnya adalah tidak mempekerjakan sebanyak itu dan para karywana organik yang berperan sebagai ndoro mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dengan baik maka ini adalah pemborosan besar. Jika itu terjadi di semua departemen dan perusahaan di bawah BUMN bisa dibayangkan berapa uang negara diboroskan  hanya karena pagawai aslinya malas.

Lalu bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang menjadi ndoro ini?  Penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 yang mengatur pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan pekerjaan yang  boleh dialihdayakan bisa dijadikan momen bagi departemen dan BUMN untuk memetakan lagi apakah jumlah pekerja alihdaya dan alokasinya memang sudah sesuai peraturan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga uang negara bisa dihemat tanpa mengganggu proses bisnis organisasi, departemen  atau perusahaan. Jangan biarkan departemen atau perusahaan dibebani dengan karyawan yang tidak bekerja maksimal namun menikmati gaji penuh yang dibayar dengan uang rakyat.

 

Kebangkitan Nasional Baru: Pembangunan Korporasi dan Birokrasi

Kebangkitan nasional melawan penjajah Belanda dimulai dengan berdirinya organisasi modern Budi Utomo dibawah kepeloporan dr Sutomo atas inspirasi dr Wahidin Sudirohusada (1908). Kebangkitan pertama telah berhasil mengusir penjajh Belanda secara fisik dari tanah air. Kini, kita perlu moment kebangkitan yang baru. Kebangkitan yang baru perlu didengungkan lagi agar semangat membangun bangsa dan mencapai kemandirian bangsa ini tetap terjaga dan semakin menguat. Untuk itu saya mengusulkan pencanangan kebangkitan baru yaitu bangkitnya korporasi Indonesia dan bangkitnya birokrasi pemerintah.

Kebangkitan ini sebenarnya telah ditandai dengan terpilihnya Dahlan Iskan (DI) memimpin BUMN dan terpilihnya Jokowi-Basuki (JB) menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Satu sisi, DI dengan sepak terjangnya membangun BUMN  mewakili kebangkitan korporasi (perusahaan bermotif profit ) dan satu sisi JB mewakili kebangkitan birokrasi,  lembaga pemerintah yang melayani masyarakat. Kombinasi dua kebangkitan ini akan menjadi kunci kemajuan bangsa Indonesia di masa depan. Keduanya harus terus ditingkatkan dan disebarluaskan.

Jiang Zemin presiden China, yang sekarang menjadi raksasa ekonomi dunia, pada tahun 1992 pernah mengajukan pertanyaan: apa yang harus dilakukan untuk mempercepat perkembangan ilmu dan teknologi di China? Dua usulan muncul, satu dari wakil presiden dan satu dari kalangan ilmuwan. Wakil Presiden Zhu Rongji mengusulkan untuk memperbaiki BUMN yang banyak dimiliki China yang serba korup . Dr. Song  Jian mengusulkan pembentukan high-tech industrial parks seperti Silicon valley di Boston USA. Meskipun Jiang menyetujui pendapat Song, pada perkembangannya China juga sangat berkomitmen mengembangkan BUMNnya menjadi BUMN multinasional. Sehingga muncul istilah kapitalisme negara, dimana pemerintah China mengucurkan dana tanpa batas untuk membantu BUMNnya melakukan ekspansi ke luar negeri termasuk Indonesia, misalnya Petro China yang sukses menambang minyak di beberap atmpat di Indonesia. China sukses membangun lewat revitalisasi BUMN.

Kini BUMN Indonesia di bawah DI memperlihatkan geliat yang luar biasa. Hampir semua sektor mendapat perhatian, mulai dari pertanian, peternakan, hutan, jalan raya, pelabuhan, asuransi, kereta api, penerbangan, semen, farmasi, pertambangan,  bahkan industri hasil laut. Selain sektor yang bervariasi juga cakupan wilayahnya sangat Indonesia, mulai dari peternakan sapi Sumba, pembangunan pelabuhan Teluk Bayur, pengembangan sapi di Bila Sulawesi Selatan, penanaman Ponrang di Blora, Pengerukan pelabuhan Pulau Baai Bengkulu, bahkan juga melintas batas sampai pembangunan infrastruktur di Timor Leste. Banyak hal dilakukan untuk membuat BUMN sebagai salah satu pilar pembangunan . Beberapa waktu ini telah dibuat roadmap swasembada daging ,  revitalisasi pabrik gula, pembukaan sawah baru di kalimantan, pembangunan PT KAI, Askes yang akan merambah sektor UKM, Penanaman buah tropis secara besar-besaran di Jawa Barat hingga pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina untuk mencapai kemandirian energi. Semua ini memang tidak dilakukan oleh DI sendiri, bahkan dalam beberapa hal DI tinggal meneruskan. Namun dibawah DI rasanya semua jadi jelas, ada komando, ada target, ada pemantauan, ada kontrol dan dikomunikasikan ke masyarakat. DI sering mengundang ahli pertanian, ahli peternakan, farmasi untuk memberikan ide-ide pembangunan bidang-bidang tersebut. Dan setelah didiskusikan, hasilnya dilaksanakan. Tidak Cuma berhenti di diskusi. Program BUMN sangat membumi. Beberapa BUMN telah melakukan ekspansi ke luar negeri seperti Semen Indonesia (dulu Semen Gresik). Jelas ini menumbuhkan harapan bagi masyarakat Indonesia yang tengah memimpikan bangsa yang mandiri, kuat dan dihargai di dunia walaupun harus rela disuguhin berita korupsi hampir tiap hari.

Kondisi masyarakat sendiri juga memperlihatkan keadaan ekonomi yang semakin baik. Lihatlah betapa bandara selalu penuh penumpang, hotel di tempat wisata penuh di masa libur, tiket kereta api yang sudah habis jauh hari sebelum masa libur sekolah, jalan-jalan penuh mobil bagus, jumlah jemaah umroh yang meningkat tajam, antrian haji yang panjang dll. Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi yang nyata.

Di sisi lain kebangkitan korporasi tidak akan sukses  tanpa diimbangi birokrasi yang bagus. Masyarakat yang sedang berkembang maju pun membutuhkan pelayanan birokrasi yang cepat dan bersih. Korporasi yang harus mencari untung itu butuh dukungan layanan perijinan dari birokrasi. Membaca kejadian akhir-akhir ini di panggung politik, munculnya pasangan JB sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta bisa dianggap sebagai tanda kebangkitan birokrasi. JB dengan jelas telah memperbaiki birkorasi.  Tidak hanya mengganti pejabat dibawahnya dengan orang yang kompeten dan bisa bekerja cepat, mereka juga memperbaiki masalah perijinan agar bisa dipersingkat dan disederhanakan. Gaya kepemimpinan merekapun juga sangat melayani masyarakat. Dalam hal pembangunan yang menyangkut kepentingan umum JB selalu mengusahakan masyarakat untuk ikut terlibat baik untuk memberi masukan dan menentukan alternatif. Semua serba terbuka.  JB juga menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk melayani masyarakat. Inilah kebangkitan birokrasi! Apa yang dilakukan JB  perlu disebarkan ke tingkat nasional, ke departemen lain, ke pemerintah propinsi lain hingga ke tingkat birokrasi paling bawah. Birokrasi yang sederhana, bersih dan melayani.

Dengan dua kebangkitan ini, Indonesia akan bisa menjadi bangsa yang kuat dan disegani. Kebangkitan korporasi akan menghasilkan banyak produk, layanan, devisa dan laba yang bisa digunakan untuk membiayai mesin birokrasi. Birokrasi yang efisien dan bersih akan membantu korporasi semakin cepat berkembang demi kemakmuran rakyat. Kebangkitan baru harus terus didengungkan: tingkatkan kinerja korporasi di bawah BUMN sehingga bisa menjadi BUMN multinasional corporate layaknya BUMN China dan  perbaiki birokrasi sehingga menjadi efisien dan melayani.

BOPTN dan Potensi Penggalian Dana Masyarakat

Seorang dosen di sebuah program studi  keberatan mata kuliah yang diajarkan diambil oleh para mahasiswa Malaysia yang sedang ikut program student exchange di ITS. Sang dosen tidak pecaya diri dengan peralatan laboratorium yang dipunyai program studinya . Sebabnya beberapa bulan lalu ketika berkunjung ke univeristas mitra di Malaysia, dengan mata kepala sendiri dia melihat peralatan laboratorium yang luar biasa canggih.  Begitu pun ketika berurusan dengan kualitas asrama. Kita juga harus mengakui ketertinggalan kita. Kita masih perlu banyak dana untuk mendukung infrastruktur kampus. Apalagi jika harus bersaing dengan universitas di luar. Kemampuan SDM saja tidak cukup untuk bersaing di level regional dan internasional.  Maka ketika pemerintah ingin memberlakukan Uang Kuliah Tunggal dan memberikan Bantuan Operasional untuk Pergurun Tinggi (BOPTN) dengan mengurangi atau menghilangkan dana sumbangan pengembangan institusi (SPI) atau uang pangkal dari mahasiswa, di tingkat pelaksana di bawah terbayang bagaimana prodi bisa bergerak. Penggalian dana  yang masuk kategori PNBP (penerimaan negara bukan pajak),  itu menjadi andalan PT untuk mengembangkan banyak hal termasuk sarana dan prasarana.

Menghadapi ini jadi teringat ide BHMN (Badan Hukum Milik Negara) untuk mengganti status PTN yang mati suri sebelum mencapai tahap matang karena dianggap melanggar konsitusi oleh MK. BHMN sesungguhnya ide brilian sebagai upaya agar PTN bisa menggali dana masyarakat untuk memajukan pendidikan tinggi tanpa harus mengandalkan dana pemerintah. Pemerintah terlalu berat kalau harus menanggung semua biaya pendidikan di PTN. BHMN juga salah satu solusi agar subsidi silang dalam pendidikan tinggi bisa dilaksanakan. Dari BHMN juga sebenarnya link and match dunia pendidikan dan industri bisa digiatkan karena PTN harus mencari sumberdana di luar APBN.  Gus Dur pernah mengatakan pendidikan yang baik memang mahal, untuk itu kemampuan ekonomi masyarakat perlu dinaikkan agar bisa menikmati pendidikan yang berkualitas. Kini ketika kemampuan itu mulai meningkat justru kemauan untuk membayar dibatasi dengan adanya policy Uang Kuliah Tunggal dimana penggalian dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi.

PTN ketika melakukan penggalian dana lewat uang pangkal atau Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebenarnya tidak mematikan kesempatan orang miskin untuk bisa kuliah. Karena porsi untuk masyarakat untuk mendapatkan beasiswa lewat skema bidik misi (beasiswa pendidikan mahasiswa berprestasi) maupun tes masuk regular tetap terbuka. Yang salah adalah ketika semua pintu masuk diharuskan lewat jalur dengan uang pangkal yang tinggi. Sebagian besar pengelola PTN masih mempunyai nurani dengan memberi kesempatan orang kurang mampu bisa kuliah di PTN bagus. Para pengelola berasal dari kalangan itu dulunya jadi bisa merasakan dan memberi jalan keluar.

Banyak hal di lakukan kemendikbud tahun ini, selain Kurikulum, sistem peneriman mahasiswa baru yang lebih banyak mengndalkan jalur tanpa tes (SNMPTN), Uang Kuliah Tunggal (UKT). UKT menjadi perbincangan hangat di kalangan pengelola PTN. Tahun ini uang kuliah tunggal akan diberlakukan berbarengan dengan BOPTN. UKT dimaksudkan untuk membuat standar biaya yang dihabiskan setiap mahasiswa program studi tertentu selama setahun. Dengan UKT maka diharapkan biaya pendidikan dari satu PTN ke PTN yang lain tidak berbeda jauh. Dengan UKT juga diharapkan PTN tidak memungut biaya-biaya tambahan selain SPP. Karena sisa biaya yang harus ditanggung sebuah PTN akan ditutup dari BOPTN, semacam BOS  untuk PTN. Dengan UKT juga diharapkan ongkos yang dibayar mahasiswa untuk kuliah di PTN semakin murah.

Bagi masyarakat umum mungkin ini berita baik karena uang kuliah akan semakin murah dan tidak bervariasi antar PTN. Namun bagi pengelola PTN atau ketua Jurusan sebagai ujung tombak operasioanl  PTN,   ini menjadi pertaruhan besar. Sebagai pengelola di tingkat bawah kami berharap penggalian dana masyarakat masih dimungkinkan. Ada hal-hal yang biasanya dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti uang pangkal tersebut,  tidak semua bisa ditutup dari BOPTN. Dikbud sudah menetapkan pengeluaran  apa saja yang bisa didanai oleh BOPTN. Di satu sisi memang PTN terbantu dengan BOPTN karena bisa mengadakan aktivitas-aktivitas penunjang kemajuan PTN. Di sisi lain PTN kurang bisa bergerak. Misalnya, pengadaan alat-alat laboratorium dan fasilitas lain pendukung proses belajar mengajar tidak semua bisa didanai dengan BOPTN. Pada saat PTN diperbolehkan memungut uang dari masyarakat, penggunaannya lebih fleksibel tidak seperti BOPTN yang  dibatasi dalam hal peruntukkannya. Jadi tidak bisa kekurangan biaya yang ditanggung PTN digantikan oleh BOPTN.

Memang  dengan PNBP ada potensi menyalahgunaan dana masyarakat jika tidak dikontrol dengan baik. Untuk itu pemerintah perlu membatasinya tanpa ahrsu menghapus. Untuk tahun ini memang masih ada jalur masuk PTN melalui ujian mandiri yang dikelola universitas dengan potensi PTN bisa menggali dana lewat uang pangkal. Namun ada kabar bahwa uang pangkal  akan dihapus. Para pengelola PTN dari Rektor hingga ketua prodi menjerit bagaimana akan bergerak lebih leluasa?

Daya Beli Masyarakat

Banyak orang tua yang mampu dari sisi ekonomi dan anaknya mampu dari sisi akademis bersedia membayar mahal untuk pendidikan anaknya, apalagi untuk bisa kuliah di PTN –PTN unggulan. Dihitung secara total biaya kuliah dengan uang pangkal masih lebih murah dibandingkan kuliah ke luar negeri. Apalagi sekarang beberapa PTN menawarkan program internasional dengan pengantar bahasa Inggris atau mempunyai program double degree dengan Universitas asing. Bahkan mereka rela membayar lebih mahal ke luar negeri kalau tidak diterima di PTN. Ini menandakan daya beli masyarakat terhadap jasa pendidikan sangat tinggi.  Tidak ada salahnya jika PTN menangkap peluang ini dalam rangka memajukan pendidikan di PTN.

Istilah komersialisasi pendidikan yang dulu dihembuskan berkaitan dengan BHMN tidak sepenuhnya benar. Jika melihat pendapatan rata-rata penduduk yang semakin besar, banyak masyarakat yang mau membayar jasa pendidikan dengan harga lebih tinggi karena merupakan belanja yang penting, bahkan masuk kebutuhan pokok bagi masyarakat modern. Uang masuk Rp 50 juta bagi sebagian masyakat bukan uang yang besar untuk pendidikan anak. Dari pengalaman lapangan banyak orang yang mau membayar lebih mahal asal anaknya bisa masuk PTN. Bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan para jemaah umroh dan jemaah haji yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun bahkan rela berulang kali pergi ke tanah suci. Jadi istilah komersialisasi kurang tepat kalau memang ‘harga’ pendidikan masih wajar dan masih ada kesempatan luas bagi masyarakat kurang mampu untuk kuliah di PTN-PTN berkualitas di tanah air. Sebaliknya pemerintah seharusnya tetap memberi kesempatan PTN untuk menggali dana masyarakat untuk mempercepat perkembangan perguruan tinggi dalam rangka bersaing di level regional maupun internasional tanpa membatasi kesempatan masyrakat kurang mampu untuk bisa menikmati pendidikan berkualitas.  Potensi PTN untuk bisa menggali dana dari masyarakat masih terbuka. Dana dari masyarakat menjadi salah satu faktor penting  untuk mengembangkan kualitas PTN.