Di balik Outsorce: Munculnya Para Ndoro di Departemen dan BUMN

Salah satu hal penting yang kurang mendapat perhatian berkaitan dengan fenomena pekerja outsource  (alihdaya) adalah munculnya para ndoro di departemen pemerintah dan di perusahaan BUMN. Para ndoro adalah karyawan organik (karyawan tetap/resmi) yang malas mengerjakan pekerjaanya kemudian mencari orang luar, pekerja alihdaya, untuk mengerjakan kewajibannya dengan upah lebih kecil. Kita bisa menemukan banyak karyawan dan pejabat yang  mempekerjakan para pekerja alihdaya dari tingkat atas hingga tingkat bawah, dari pusat hingga daerah. Karyawan dan pejabat  ini jadi ndoro, menikmati gaji yang relatif besar namun seringkali minim pekerjaan. Para pekerja alihdaya yang jadi pembantu buat mereka digaji jauh dibawah ndoronya. Tak pelak lagi sikap para ndoro ini sebenarnya memboroskan uang negara. Perusahaan atau departmen harus membayar uang lebih banyak untuk para pekerja alihdaya ini. Ndoronya sendiri lebih sering rapat, browsing internet atau mengerjakan urusan prbadi. Pekerjaan susah atau agak sedikit repot akan dikerjakan oleh pembantunya.

Fenomena ini menjadi budaya hampir di semua departemen atau BUMN. Para pekerja organik setelah merasa posisinya aman dan stabil biasanya akan mulai berpikir mempekerjakan pekerja alihdaya. Karyawan alihdaya jelas bukan karyawan organik namun mengerjakan hampir semua pekerjaan terutama yang butuh waktu, kotor, dan repot kecuali pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang mereka lebih paham pekerjaan di lingkungannya daripada ndoronya karena pekerja alihdaya sudah di posisi itu bertahun-tahun sementara pegawai organiknya sering berganti. Tidak jarang pula pekerjaan yang dikerjakan adalah pekerjaan inti yang menjadi kegiatan utama perusahaan (core activities) yang seharusnya tidak boleh dialihdayakan.

Pada banyak aktivitas, alihdaya akan menjadikan proses bisnis lebih efisien sehingga bagi perusahaan memang menguntungkan.   Namun apa yang terjadi di departemen pemerintah yang ukuran kinerjanya tidak menyangkut besarnya anggaran, penggunaan pekerja alihdaya sering tidak ada batasan yang jelas.  Bagitu juga masih banyak BUMN yang mempraktekkan kebijakan alihdaya dengan kurang tepat. Tanpa batasan yang jelas akhirnya banyak rekrutmen dilakukan terhadap pekerja alihdaya untuk memperlancar pekerjaan namun lupa memperhatikan aspek efisiensi. Para ndoro ini jelas membuat ongkos  operasi lebih mahal sementara utilitas para ndoro belum maksimal.

 Lebih parah lagi jika ongkos alihdaya ini mahal. Bagi pihak pekerja mungkin ini simbiosis mutualisme, ndoronya malas sementara pekerja alihdaya butuh pekerjaan dan uang.  Namun bagi perusahaan (departemen atau BUMN) ini sangat merugikan.  Perusahaan harus membayar upah lebih besar gara-gara kemalasan karyawannya. Ahakan ada sebuah perusahaan BUMN mempekerjakan karyawan alihdaya hampir dua kali lipat karyawan organik. Benarkah perusahaan memerlukan karyawan alihdaya sebanyak itu?  

Di departemen, pegawai tingkat bawah akan memerintah office boy atau cleaning service untuk mengerjakan pekerjaannya karena tidak ada lagi yang bisa diperintah. Di tingkat yang lebih atas karyawan akan meminta tambahan pekerja alihdaya atau pejabat di atasnya lagi akan meminta tambahan sekretaris. Karena menginstruksikan karyawan organik sering tidak jalan atau lembat. Di sisi lain, para karyawan jika sudah mendapat status PNS atau pegawai BUMN akan sulit untuk diberi sanksi atau dipecat ketika mereka tidak perform. Seringkali orang-orang pekerja alihdaya ini adalah titipan bos yang lebih tinggi agar bisa memasukkan sanak kerabat untuk bisa bekerja   di kantornya. Jadi alihdaya juga menjadi ladang nepotisme bagi para pegawai negeri dan BUMN sekaligus pemborosan uang negara.

Bisa jadi biaya memperkerjakan pekerja alihdaya ini lebih murah kalau harus menggaji mereka sebagai pegawai organik. Namun jika pembandingnya adalah tidak mempekerjakan sebanyak itu dan para karywana organik yang berperan sebagai ndoro mengerjakan pekerjaan mereka sendiri dengan baik maka ini adalah pemborosan besar. Jika itu terjadi di semua departemen dan perusahaan di bawah BUMN bisa dibayangkan berapa uang negara diboroskan  hanya karena pagawai aslinya malas.

Lalu bagaimana mengurangi jumlah karyawan yang menjadi ndoro ini?  Penerapan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 yang mengatur pekerjaan mana yang harus ditangani sendiri dan pekerjaan yang  boleh dialihdayakan bisa dijadikan momen bagi departemen dan BUMN untuk memetakan lagi apakah jumlah pekerja alihdaya dan alokasinya memang sudah sesuai peraturan sekaligus memenuhi prinsip akuntabilitas sehingga uang negara bisa dihemat tanpa mengganggu proses bisnis organisasi, departemen  atau perusahaan. Jangan biarkan departemen atau perusahaan dibebani dengan karyawan yang tidak bekerja maksimal namun menikmati gaji penuh yang dibayar dengan uang rakyat.

 

Advertisements

Roh Chavez untuk Blok Mahakam

Jawapos, Opini, 10 April 2013

Kedaulatan sering hanya dipahami sebagai kedaulatan wilayah, bukan pengelolaan kandungan yang ada dalam wilayah itu. Maka dalam usia RI yang hampir 68 tahun, banyak kekayaan alam masih dikelola asing dengan bagian untuk bangsa indonesia sangat minim. Itulah yang terjadi dalam kasus pengelolaan blok Mahakam. Blok ini terletak di Kalimantan Timur,salah satu blok gas terbesar yang dimiliki Indonesia. Menjelang berakhirnya kontrak 2017 mulai ada lobi-lobi baik dari Perancis maupun Jepang untuk memperpanjang kontrak tersebut setelah mereka, Total (Perancis ) dan Inpex (Jepang) mengelola selama 50 tahun. Kontrak pertama di tandatangani 31 Maret 1967 beberapa saat setelah Suharto dilantik menjadi Presiden. Kemudian diperpanjang pada 31 Maret 1997, setahun sebelum Suharto jatuh. Kontrak dengan Total (Perancis) dan Inpex (Jepang) akan berakhir 31 Maret 2017. Dengan kandungan yang mencapai 12,5 Tcf (triliun cubic feet) sekarang, atau sekitar 10,1 tcf pada 2017 jelas saja blok ini menjadi incaran pihak asing. Kekayaan atau pendapatan kotor yang terkandung (asumsi kandungan gas 10,1 Tcf) ditambah dengan kandungan minyak 192 juta barel mencapai Rp1300 triliun (Indonesian Resources Studies, IRESS). Hitungan agak pesimis dari Dirut Pertamina menghasilkan keuntungan Rp 171 triliun (Manufacturing Hope, Jawapos, 1 April 2013). Hitungan pesimis menghasilkan pendapatan 32 Triliun (asumsi cadangan tinggal 1 Tcf).
Usaha terus mengangkangi Blok ini jelas-jelas ditunjukkan oleh pihak asing. Tidak kurang-kurang PM Prancis Francois Fillon pun telah meminta perpanjangan kontrak Blok Mahakam saat berkunjung ke Jakarta pada bulan Juli 2011. Hal itu diperkuat lagi oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis Nicole Bricq yang meminta perpanjangan kontrak saat kunjungan Jero Wacik di Paris, 23 Juli 2012.Tentu saja juga Manajemen Total sendiri. Hal yang sama disampaikan oleh CEO Inpex, Toshiaki Kitamura saat bertemu Wakil Presiden Boediono dan Presiden SBY pada 14 September 2012.
Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Dirut Pertamina, Karen Agustiawan termasuk yang getol agar Indonesia mengambil Blok Mahakam dan dikelola Pertamina, termasuk almarhum Prof Widjayono Wamen ESDM. Bahkan DI siap mendukung sejak sekarang agar Pertamina mempunyai kemampuan dan kesiapan mengelola pada 2017. Ini adalah usaha-usaha untuk merebut kedaulatan energi. Penegasan juga diberikan Dwiyanti Cahyaningsih, Deputi Kementerian BUMN Bidang Industri Strategis. Pertamina 100 persen sanggup. Sebab Pertamina punya teknologi dan pendanaan yang lebih dari cukup. Perusahaan ini telah membangun kemampuan teknis lepas pantai antara lain di Offshore Northwest Java, West Madura Offshore serta di Blok Karama, Selat Makassar, Sulawesi Barat. Aset yang dimiliki mencapai Rp 3.000 triliun.

Tidak sedikit juga orang-orang yang menentang pengelolaan sendiri blok ini. Di kalangan politisi DPR dan birokrat menentang rencana pengambil alihan ini dengan alasan
1) Ketidakmampuan kita. Secara teknologi, SDM, modal finansial dan pemasaran/networking kita tidak akan mampu mengelola blok ini. Orang yang berada dalam kelompok ini antara lain Nazarudin Kiemas, anggota DPR dapil Sumatera Selatan, Jero Wacik (Menteri ESDM). Mereka lupa bahwa insinyur kita bekerja di berbagai negara dan perusahaan-prusahaan asing di Indonesia untuk melakukan tugas-tugas eksplorasi dan penambangan gas ini. Kita jelas mampu. Pertamina menyatakan siap. Dari sisi keuangan jelaslah investasi yang menguntungkan akan diminati banyak pihak, tidak perlu logika rumit untuk mengiyakan hal ini.
2) Kandungan gas yang tinggal 2 TCF. Dengan alasan kandungan tinggal 2 TCF maka akan rugi mengambil blok ini untuk dikelola. Ada dalam barisan ini adalah Nazarudin Kiemas, Rudi Rubiandini mantan Wamen ESDM dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), M Lobo Balia Staf Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. Kalau benar kandungan hanya 2 Tcf atau setara dengan potensi pendapatan Rp 64 triliun, maka itu masih merupakan jumlah besar. Tidak masuk akal jika Perancis dan jepang masih sangat berminat memperpanjang kontrak hanya dengan sisa cadangan gas 2 TCF. Termasuk pendukung alasan ini adalah Wamen ESDM Susilo Siswoutomo Ia mengaku khawatir jika Pertamina yang mengelola, lifting migas terancam. Jero Wacik setali tiga uang. Ia katakan Pertamina bisa bangkrut dengan pengambilalihan ini. Lagi-lagi alasan yang tidak masuk akal.

Kita masyarakat luas harus terus menerus menyuarakan pentingnya Blok Mahakam ini untuk kita kelola agar pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Kita berharap pemimpin negeri ini berani bersikap tegas seperti Hugo Chavez : nasionalisasi perusahaan minyak asing atau merubah kontrak yang menguntungkan bagi bangsa. Dengan sikapnya itu rakyat Venezuela bisa menikmati kekayaan minyak yang mereka miliki walaupun harus menghadapi Amerika Serikat. Orang-orang politik yang bersuara miring mengenai pengambilalihan ini harus dicatat untuk diberi hukuman politis sewaktu pemilu nanti. Jangan pilih lagi orang-orang yang mengkhianati konstitusi. Sudah saatnya kita berani karena memang kita mampu mengelola sumber alam kita. Kalau tidak dimulai sekarang, kita tidak akan pernah bisa. Selalu ada alasan ketidakmampuan teknologi, SDM dsb untuk menghambat tekad kita untuk berdaulat atas sumber kekayaan alam. Jangan sampai kasus Blok Cepu terulang dengan pengelolaan sumber alam oleh pihak asing sementara kita sendiri mampu.
Tahun depan adalah tahun strategis untuk pegambilan keputusan ini. Sebelum kabinet SBY II berakhir akan banyak orang yang duduk di pemerintahan atau kementrian menggunakan kesempatan pada kasus Blok Mahakam ini. Baik demi keuntungan pribadi, atau untuk modal mempersiapkan diri dalam Pemilu. Tidak sedikit juga anak-anak bangsa yang bekerja untuk Total dan Inpex dan rekanannya yang mungkin galau jika Total atau Inpex kehilangan blok ini. Mungkin mereka akan kehilangan banyak kesempatan. Tapi kita harus berpikir jangka panjang dan kepentingan yang lebih luas buat masa depan anak-anak kita. Bung Karno berkeberatan perusahaan asing menambang minyak kita, beliau ingin menunggu para insinyur kita mampu melakukannya sendiri. Kini setelah puluhan tahun berlalu dan anak bangsa sudah mumpuni, kesempatan itu harus direbut. Kita harus mempunyai kedaulatan energi. Menguasai dan mengelola sendiri sumber alam kita. Seperti halnya Belanda tidak pernah bilang Indonesia siap merdeka kecuali kita merebut, begitu juga tidak akan pernah bangsa asing membiarkan kita merebut dan mengelola kekayaan kita sendiri. Melalui anggota DPR, para akademisi, birokrat dan pejabat kementrian mereka akan mengusahakan terus untuk bisa mengelola tambang uang yang menggiurkan itu. Mampukah pemimpin bangsa kita bersikap tegas demi kepentingan rakyat? Kita tunggu roh keberanian Chavez hadir di sini, di dalam jiwa pemimpin kita.